Keamanan Berkelanjutan dan Kerja Sama Kawasan

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, Mohammad Javad Zarif menilai kawasan Teluk Persia menghadapi dua kendala struktural dan kognitif. "Sebagian negara meyakini membeli keamanan dari pihak asing, padahal keamanan hanya akan terjalin melalui kerja sama kolektif regional.

Berbicara di sidang tahunan Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa di Berlin, Senin (26/6) Zarif mengisyaratkan perilaku merusak sejumlah negara kawasan. "Tidak bisa dibayangkan kemenangan di atas kesengsaraan pihak lain, karena keamanan tidak dapat diraih dengan mengobarkan instabilitas di negara lain," papar Zarif.

Zarif seraya menjelaskan bahwa keamanan tidak dapat dibeli dan kebijakan luar negeri bukan sebuah produk, mengungkapkan, kontrak senjata bukan berarti partisipasi. Zarif seraya menepis wacana yang disebarkan Arab Saudi yang menyalahkan pihak lain menjelaskan, sikap seperti ini seperti perspektif Daesh.

Perilaku dan kebijakan luar negeri Arab Saudi mendorong kawasan strategis Asia barat menghadapi krisis dan kendala serius. Pemimpin baru Arab Saudi meyakini kebijakan luar negeri sebagai alat dan dalam hal ini mereka membentuk musuh rekayasa demi meraih kepentingan mereka. Undangan Arab Saudi kepada Donald Trump, presiden Amerika untuk melawat Riyadh, adalah bukti nyata dari perspektif Arab Saudi kepada pihak di luar kawasan untuk menjamin keamanannya.

Trump 20 Mei 2017 berkunjung ke Riyadh dan hasilnya adalah penandatanganan kontrak senjata antara AS dan Arab Saudi senilai lebih dari 110 miliar dolar. Pemimpin Arab Saudi yang tidak berpengalaman melontarkan klaim-klaim palsu untuk mencitrakan pihak lain bersalah demi menutupi kebijakan destruktifnya di kawasan. Riyadh selaras dengan Washington di kasus permusuhan terhadap Republik Islam Iran dan hal ini juga mengindikasikan kebijakan luar negeri dalam pandangan Riyadh sekedar alat.

Perlombaan senjata Arab Saudi bersumber dari ketidakmampuan negara ini mengenal kawasan dan Saudi menganggap langkahnya tersebut mampu membentuk Arab Saudi sebagai negara kuat dan negara lain akan patuh terhadapnya. Dalam hal ini, Amin al-Qamuriyah, pengamat Lebanon awal Juni 2017 saat diwawancarai IRNA menekankan, akar dari beragam tensi di kawasan adalah Arab Saudi ingin seluruh negara patuh kepadanya dan bergerak di jalur kebijakan bodoh negara ini.

Arab Saudi memilih bergerak di arah perpecahan demi menjamin kepentingannya dan dalam hal ini Riyadh menimbun senjata Amerika Serikat. Amerika memanfaatkan dengan baik strategi Arab Saudi ini, karena pemerintahan Trump juga memiliki pandangan serupa, yakni kebijakan luar negeri sekedar alat  dan jaminan kepentingan ekonomi Amerika bertumpu pada anggaran besar-besaran di strategi luar negeri dalam mendukung para sekutunya di kawasan Timur Tengah.

Pandangan memberi dan menerima di kebijakan luar negeri, tidak akan mampu membantu menyelesaikan krisis di kawasan Asia Barat dan fokus pada pandangan ini hanya berujung pada penimbunan senjata dan berlanjutnya perpecahan di kawasan.

Di kondisi seperti ini, mengingat sumber ideologi teroris, beragam senjata tidak akan membantu memberantas fenomena buruk ini demi meneapkan keamanan berkesinambunagn di kawasan, bahkan sebaliknya senjata ini malah akan sampai ke tangan teroris karena dari sisi ideolgi ancaman tidak mengarah ke mereka, dan sumber Wahabi masih menjadi penjamin dan pihak yang memperkokoh ideologi teroris.

Menurut Abdul Malik al-Houthi, sekjen Gerakan Ansarullah Yaman, negara yang saat ini mengorganisir Wahabi dan Wahabisme dan menyebarkannya di negara lain adalah Arab Saudi. (MF)