Pertemuan Trump-Putin dan Dampaknya

Setelah selama berbulan-bulan protes Washington terhadap Moskow, akhirnya Donald Trump, Presiden Amerika Serikat dan Vladimir Putin, Presiden Rusia bertemu di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Hamburg, Jerman. Ini adalah pertemuan pertama pemimpin kedua negara pasca berkuasanya Trump di AS.

Kelompok G20 terdiri dari 19 negara, baik negara maju maupun berkembang, ditambah dengan Uni Eropa. 19 negara itu adalah Amerika Serikat, Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Cina, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan dan Turki.

Di antara pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral di sela-sela KTT G20 di Hamburg, pertemuan Trump dan Putin dianggap menarik dan sangat penting. Rusia dan AS, menurut para pejabat tinggi Moskow dan Washington, sedang mengalami hubungan terdingin pasca berakhirnya Perang Dingin.

Amerika menerapkan sanksi terhadap Rusia dengan dalih intevensi Moskow di Ukraina, dukungan kepada Suriah dan campur tangan dalam pemilu presiden Amerika. Sebaliknya, Rusia juga mengambil langkah-langkah ekonomi sebagai balasan atas sanksi tersebut, dan negara ini mencapai "kesuksesan" dalam mengahadapi Barat yang dipimpin AS di sektor-sektor sensitif seperti Eropa Timur, Asia Barat dan Afrika Utara.

Perkembangan tersebut menyebabkan munculnya penentangan serius terhadap Rusia di internal AS, di mana situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu, tim-tim sukses Trump di masa pemilu presiden tahun lalu dituduh memiliki hubungan rahasia dan tidak biasa dengan Rusia.

Namun pertemuan Trump dengan Putin serta kesepakatan yang diambil pasca pertemuan tersebut menunjukkan bahwa setidaknya lingkaran utama kekuasaan di Gedung Putih sebagai badan yang berkuasa di AS tidak memiliki agenda anti-Rusia. Disebutkan bahwa Trump dalam pertemuan itu menerima penjelasan Putin tentang tidak adanya intervensi Rusia dalam pemilu Amerika, di mana hal ini tentunya tidak akan diterima oleh gerakan-gerakan anti-Rusia di AS.

Selain itu, Presiden AS dan Rusia sepakat bahwa gencatan senjata akan diterapkan di wilayah Suriah. Meski dekimian, Rex Tillerson, Menteri Luar Negeri AS, untuk melembutkan kesepakatan itu, mengatakan bahwa Washington tidak mempertimbangkan posisi keluarga Bashar al-Assad, Presiden Suriah dalam penggambaran masa depan politik negara Arab ini.

Namun posisi berulang Rusia dalam mendukung Assad dan penegasan Moskow atas prinsip bahwa yang menentukan nasibnya adalah rakyat Suriah sendiri akan meningkatkan kemungkinan mundurnya Trump dan para penasihatnya dalam menentang pandangan dan posisi Rusia di Suriah. Oleh karena itu, sekembalinya dari kunjungan ke Eropa, Trump diperkirakan akan diprotes oleh gerakan-gerakan anti-Suriah dan Rusia.

Sebelum pertemuan Presiden AS dengan timpalannya dari Rusia, Fareed  Zakaria, analis CNN mengungkapkan kekhawatiran atas perilaku dan pernyataan tak terkontrol Trump. Ia mengatakan, "Persoalan yang ada tentang Trump adalah dia tidak berperilaku secara strategis. Kita benar-benar tidak mengetahui apa yang akan dia lakukan di hadapan Putin, sebab, dia hingga sekarang tidak memiliki agenda strategi khusus, dan mungkin ia akan melontarkan kata-kata dadakan."

Tampaknya, para pejabat Amerika tidak memiliki sarana yang memadai untuk mengembalikan negara ini ke era adidaya tunggal meskpun ada retorika Trump yang selaras dan menunjukkan pesaing dan musuh-musuh AS. Dengan kata lain, keberpihakan baru dalam sistem internasional dan munculnya kekuatan-kekuatan independen serta pesaing yang melawan AS, maka Washington tidak memiliki pilihan lain kecuali mengakui pandangan pihak lain. Di sisi lain, perilaku ekstrem para pendukung Trump pada akhirnya akan mempercepat menurunnya pengaruh AS dalam sistem internasional. (RA)