Ancaman Aksi Militer Trump terhadap Venezuela

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Jumat (11/8/2017) mengancam akan menggunakan opsi militer untuk mengakhiri kekacauan di Venezuela.

"AS tidak mengesampingkan opsi militer untuk menyelesaikan kekacauan di Venezuela," tegasnya.

Pemerintahan Trump baru-baru ini telah menjatuhkan sanksi terhadap Venezuela termasuk pribadi Presiden Nicolas Maduro.

Namun, para pejabat Washington tampaknya belum mencapai tujuannya melalui penerapan sanksi ekonomi terhadap pemerintahan Maduro. Untuk itu, Trump tidak malu-malu berbicara tentang ancaman serangan militer terhadap sebuah negara berdaulat dan anggota PBB.

Para pejabat Karakas menunjukkan respon terhadap ancaman tersebut, dimana Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino menyebut ancaman Trump sebagai tindakan kegilaan dan sebuah aksi ekstremisme tertinggi.

"Sebagai seorang prajurit, saya berdiri bersama Angkatan Bersenjata Venezuela dan bersama rakyat. Saya yakin bahwa kita semua akan berada di garis depan untuk membela kepentingan dan kedaulatan Venezuela tercinta ini," tegasnya.

Menteri Komunikasi Venezuela Ernesto Villegas menyebut pernyataan Trump sebagai ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap kedaulatan nasional.

Departemen Pertahanan AS (Pentagon) bahkan menyatakan bahwa mereka sampai sekarang belum menerima perintah untuk tindakan militer di Venezuela.

Trump sepertinya ingin memperlakukan Venezuela seperti Korea Utara yaitu; terus melancarkan intimidasi dan ancaman serangan militer sehingga memaksa pemerintah Karakas melunak di hadapan oposisi sayap kanan dukungan AS.

Ernesto Carmona Ulloa, seorang penulis dan pengamat asal Chile mengatakan, "Di bawah pimpinan AS, penentangan terhadap Venezuela telah menjalar ke negara-negara Amerika Latin dan Uni Eropa. Tindakan mereka memperlihatkan bahwa mereka tidak akan mudah untuk mundur dari upayanya menggoyang pemerintahan Maduro."

Oposisi Venezuela telah menciptakan kekacauan dan kerusuhan jalanan sejak beberapa bulan lalu. Kubu oposisi dukungan AS ini mendesak pengunduran diri Maduro dan pembentukan pemerintahan sayap kanan di Venezuela.

Upaya tersebut sebenarnya sudah dimulai sejak Presiden Hugo Chavez berkuasa di Venezuela pada tahun 1999 dan mengadopsi kebijakan yang bebas dari bayang-bayang Paman Sam.

Sejak dua dekade lalu, koalisi penentang revolusi Bolivar melakukan segala upaya untuk menggulingkan sistem pemerintahan yang berkuasa di Venezuela. Percobaan kudeta, protes jalanan, mogok massal, dan yang terbaru mengobarkan kerusuhan, juga tidak membantu oposisi pro-Amerika dalam mencapai tujuannya.

Pelaksanaan referendum amandemen konstitusi Venezuela oleh pemerintah dianggap sebagai pukulan telak terhadap kubu oposisi dan pendukung asing mereka termasuk AS. Menanggapi kesuksesan pemerintahan Maduro ini, Trump menerapkan sanksi baru terhadap Venezuela termasuk larangan penjualan minyak oleh negara anggota OPEC tersebut. Trump pada akhirnya mengeluarkan senjata pamungkas yaitu ancaman serangan militer.

Namun, situasi dunia telah berubah dan tidak mudah lagi bagi AS untuk mengerahkan bala tentaranya ke negara-negara Amerika Latin untuk menumbangkan pemerintahan-pemerintahan di kawasan itu. (RM)