Kegagalan AS di Dewan Keamanan PBB

Dewan Keamanan PBB dengan tegas menolak draft resolusi usulan Amerika Serikat untuk mendukung rezim Zionis dan mengecam kelompok-kelompok pejuang Palestina.

Kuwait, Rusia dan Bolivia menolak draft resolusi AS yang mengecam penembakan roket oleh kelompok Palestina ke Israel, sementara 11 negara lain memilih abstain. Pada akhirnya, usulan Amerika ini tidak memperoleh dukungan di Dewan Keamanan.

Dalam pertemuan DK-PBB hari Jumat (1/6/2018), AS telah memveto resolusi usulan Kuwait yang meminta PBB melindungi warga Palestina, dan negara itu menjadi satu-satunya pihak yang mendukung kecaman terhadap Hamas.

Dalam hal ini, Duta Besar Kuwait untuk PBB, Mansour Ayyad Al Otaibi mengatakan, ketidakmampuan Dewan Keamanan dalam melaksanakan tanggung jawabnya akan membuat situasi di tanah pendudukan Palestina semakin buruk.

Sejak 30 Maret 2018, tentara Israel telah membunuh lebih dari 120 orang Palestina dan melukai ribuan lainnya selama demonstrasi damai Hak Kepulangan di wilayah perbatasan Jalur Gaza.

Menanggapi kejahatan itu, Kuwait menyodorkan sebuah draft ke Dewan Keamanan dan meminta para anggotanya untuk mengutuk penggunaan kekuatan berlebihan oleh tentara Zionis terhadap warga sipil Palestina.

Draft itu juga mendesak Israel untuk menghentikan tindakan militer, hukuman kolektif, dan penggunaan kekuatan secara tidak sah terhadap warga sipil Palestina, termasuk di Gaza.

Serangan Israel terhadap Palestina semakin meningkat setelah mereka menikmati dukungan penuh dari AS dan Barat. Dengan mendukung Tel Aviv, para pejabat Washington dan sekutunya ikut terlibat dalam pembunuhan warga Palestina selama bertahun-tahun. Israel sekarang semakin congkak setelah memperoleh dukungan mutlak dari Presiden AS Donald Trump dan melipatgandakan kejahatannya di Palestina.

Trump bahkan memindahkan Kedutaan AS ke Quds dalam sebuah tindakan yang melanggar hukum internasional. Langkah ini mengundang reaksi negatif dari negara-negara dunia dan bahkan dari sekutu Washington sendiri.

Menteri Luar Negeri Perancis, Jean-Yves Le Drian mengatakan, keputusan AS memindahkan kedutaannya ke Quds pendudukan adalah sebuah langkah yang salah.

Ketua Dewan Hubungan Luar Negeri AS, Richard Haass mengatakan, keputusan untuk memindahkan Kedutaan AS ke Quds tidak ada negosiasi sama sekali, tanpa meminta apapun dari Israel atau melibatkan Palestina, dapat dipahami sebagai diplomasi iatrogenik.

AS juga sedang membangun koalisi dengan beberapa negara Arab, yang dipandu oleh Arab Saudi dan Israel, untuk menawarkan sebuah proposal yang disebut Kesepakatan Abadi atau Deal of the Century demi melindungi rezim Zionis.

Sekarang kegagalan bersejarah Amerika di Dewan Keamanan PBB, menunjukkan bahwa negara itu semakin terisolasi di arena internasional.

Dukungan mutlak Trump terhadap arogansi Israel tampaknya telah membuat para sekutu ragu-ragu untuk mengamini setiap kebijakan Washington mengenai Tel Aviv. (RM)