Indonesia akan Bawa Masalah Sawit ke PBB

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dalam pertemuan dengan Presiden Indonesia, Joko Widodo membicarakan sejumlah masalah termasuk dukungan terhadap pemerintah Indonesia melawan kampanye hitam kelapa sawit di Uni Eropa.

Menurut Mahathir, dukungan diberikan karena kampanye hitam menjadi tantangan yang juga dirasakan Malaysia. Diskriminasi itu bisa merusak industri kelapa sawit yang menjadi salah satu pionir pendapatan kedua negara. Ia menduga diskriminasi dilakukan karena industri minyak sawit merupakan saingan industri minyak lain, seperti reapseed serta soybean.

Situs Katadata Minggu (1/7/2018) menurunkan liputan mengenai upaya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan membawa masalah  kriteria industri minyak kelapa sawit yang berkelanjutan ke pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang.

Luhut dalam pertemuan tersebut akan menerangkan bahwa kelapa sawit cukup menentukan atas laju kemiskinan di Indonesia. Menurutnya, komoditas ini sangat berpengaruh terhadap perbaikan kemiskinan, terutama di small holders atau petani kecil.

Tak hanya bagi petani, gerak sektor ini juga merupakan komponen besar dalam neraca perdagangan Indonesia dengan negara lain yang masih mengandalkan hasil komoditas. Hasil bumi seperti minyak sawit, batu bara, karet, dan biji besi masih menjadi primadona ekspor sepanjang tahun lalu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), minyak sawit masih menjadi penyumbang ekspor nonmigas terbesar senilai US$ 20,3 miliar -sekitar Rp 275 triliun- pada 2017. Jumlah tersebut setara dengan 13,3 persen dari total ekspor nonmigas tahun lalu yang mencapai US$ 153,07 miliar.

Pendekatan ke Badan Perserikatan Bangsa-bangsa itu merupakan lobi kesekian kalinya yang dilakukan pemerintah. Pada pertengahan Mei lalu, Luhut sudah bertemu pemerintah Vatikan di Roma. Luhut menjelaskan persoalan wacana pelarangan produk kelapa sawit untuk biodiesel di Uni Eropa.

Ketika itu, Luhut pun menekankan bahwa larangan produk kelapa sawit untuk biodiesel di Uni Eropa tak semata berdampak pada persoalan ekonomi. Hal ini juga berkaitan dengan masalah kemiskinan, kemanusiaan, dan keadilan.

Pada pertemuan PBB nanti juga berkaitan dengan langkah Uni Eropa yang merevisi kebijakan energi terbarukan. Berdasarkan arahan energi terbarukan Uni Eropa atau renewable energy directive (RED II), kriteria pembatasan penggunaan minyak kelapa sawit (CPO) sebagai bahan campuran biofuel diberlakukan mulai 2030. Namun perlakuan yang sama tidak dikenakan atas minyak nabati jenis lainnya seperti rape seed dan bunga matahari yang banyak diproduksi di Eropa dan Amerika.

Luhut ingin Indonesia ikut menentukan kriteria pembatasan tersebut karena tidak ingin menerima begitu saja kriteria yang dibuat oleh negara-negara Uni Eropa (UE). Oleh karena itu, dia berencana bertemu dengan negara-negara di wilayah itu pada Agustus mendatang, dengan membawa kriteria yang diajukan Indonesia.

Menurutnya, hasil pertemuan negara-negara Uni Eropa sebelumnya tidak begitu banyak membawa perbedaan. Pasalnya, yang menjadi isu adalah kriteria perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung (indirect land use change/ILUC) yang masih perlu dirumuskan bersama. Hal ini tidak mudah karena ILUC punya kriteria yang berbeda-beda. Tanaman pangan (crops) pun begitu.

Tampaknya, Indonesia harus ofensif namun tetap kredible dalam membentuk kriteria dengan menggunakan data-data hasil penelitian institusi internasional yang memiliki reputasi baik. (Antara/Katadata/PH)