Turki dan Implementasi Peta Jalan Manbij

Juru Bicara Presiden Turki, Ibrahim Kalin mengkritik penundaan implementasi peta jalan Manbij oleh AS, dan menekankan urgensi pembersihan wilayah utara Suriah dari keberadaan milisi Kurdi.

Ibrahim Kalin Rabu malam (3/10) mengatakan, pembersihan milisi Kurdi di Manbij harus segera dilakukan demi menjaga keamanan Turki.

Peta jalan Manbij yang disepakati antara Turki dan AS memusatkan pada penarikan pasukan milisi Kurdi, Unit Pembela Rakyat  (YPG) dari kota Manbij di provinsi Aleppo ke arah timur sungai Furat.

Pada tahun 2016, pasukan YPG dan Demokratik Kurdi Suriah dengan dukungan senjata dan logistik militer AS berhasil mengusir kelompok teroris Daesh dari Manbij dan menguasai kota tersebut.

Sejak dua tahun lalu, AS memasok lima ribu pucuk senjata kepada milisi YPG dengan alasan untuk menumpas kelompok teroris Daesh. Langkah Washington tersebut memicu protes keras dari peemrintah Turki.

Ankara menilai milisi YPG tidak ada bedanya dnegan kelompok oposisi bersenjata Kurdi, PKK. Oleh karena itu, pengiriman senjata yang dilakukan AS terhadap YPG sama saja dengan mengarahkan moncong senjata kepada Turki.

Analis politik Timur Tengah, Colin P. Clarke mengungkapkan bahwa wilayah utara Suriah menjadi kekhawatiran besar bagi Turki, dan dukungan AS terhadap milisi Kurdi dipandang menjegal langkah Ankara.

Kini Turki menyerukan supaya AS menghentikan dukungannya terhadap milisi YPG yang berada di wilayah utara Suriah.

Ankara memandang keberadaan milisi Kurdi di wilayah dekat perbatasannya itu sebagai ancaman keamanan nasional. Turki khawatir wilayah tersebut dijadikan sebagai pangkalan bagi kelompok teroris yang akan menyulut instabilitas di perbatasan Turki.

Di sisi lain, dukungan AS terhadap kelompok bersenjata di Suriah akan meningkatkan instabilitas di wilayah konflik dan memperpanjang krisis yang ada saat ini.

Satu-satunya jalan untuk mewujudkan keamanan nasional di wilayah utara Suriah adalah penyerahan senjata kelompok milisi kepada pasukan pemerintah, dan semua pihak dengan koordinasi pemerintah pusat Damaskus  bahu-membahu mewujudkan keamanan dan stabilitas nasional Suriah.

Dengan demikian, segala bentuk dukungan negara lain terhadap sebuah kelompok bersenjata di Suriah, apalagi dengan pasokan senjata akan menghalangi terwujudnya kedaulatan teritorial Suriah.

Dalam kondisi kritis saat ini, Turki harus menjalin koordinasi dengan pemerintah Suriah dan mendukung Damaskus mengembalikan stabilitas nasionalnya. Sejatinya, kehadiran aktor asing di wilayah utara Suriah yang diperebutkan oleh berbagai kalangan hanya akan menambah panjang krisis di negara Arab itu.(PH)