Perlawanan Maduro atas Upaya Kudeta Amerika

Situasi di Venezuela masih diselimuti krisis dan penuh ketegangan. Di sisi lain Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya terus berusaha menggulingkan pemerintahan sosialis Presiden Nicolas Maduro, namun ia dengan tegas menolak ultimatum dan ancaman asing. Maduro menekankan upaya menjaga konstitusi dan membela negara.

Meskipun krisis politik telah melanda Venezuela sejak beberapa waktu lalu, namun putaran kedua pemerintahan Presiden Nicolas Maduro dan pelantikan dirinya pada 10 Januari 2019 menjadi momentum besar bagi kubu oposisi untuk memperluas spektrum aksi protesnya.

Pada saat yang sama, pelantikan Presiden Venezuela periode kedua disebut Amerika sebagai bukti bahwa Maduro gila kekuasaan dan Washington tidak mau mengakui pemerintah Caracas.

Ketua Partai Voluntad Popular yang sempat menjabat Ketua Majelis Nasional Venezuela, Juan Guaido, 35 tahun mengumumkan kepemimpinan Maduro tidak sah dan mengaku ingin menegakkan demokrasi di negara itu.

Guaido mengaku bersandar pada pasal 233 dan 333 Undang-undang Dasar Venezuela untuk melegitimasi tindakannya.  Pasal 233 UUD Venezuela menyebutkan, ketika presiden terpilih benar-benar absen sebelum menjabat, maka pemilu baru harus digelar, dan jika presiden sudah terpilih dan menjabat, maka ketua Dewan Nasional akan menjadi presiden sementara.

Dalam pandangan Guaido dan kubu oposisi, pemilu presiden terbaru Venezuela sudah kehilangan legitimasinya dan karena alasan itu pemerintahan periode kedua Nicolas Maduro melanggar hukum.

Sementara pada pasal 333 UUD Venezuela menegaskan, jika konstitusi dilanggar maka setiap warga negara berkewajiban untuk menegakkan kembali undang-undang.

Menurut kubu oposisi, konstitusi Venezuela sudah dilanggar, padahal berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Venezuela pada 29 Maret 2017, wewenang Majelis Nasional sudah diambil alih dan lembaga itu dibubarkan.

Di sisi lain sejumlah banyak bukti menunjukkan Guaido sejak lama sudah menjalin hubungan dengan para pejabat Amerika dan beberapa negara Amerika Latin lainnya, dan pada kenyataannya ini yang diharapkan Washington dalam upaya menggulingkan pemerintahan Nicolas Maduro.

Surat kabar Amerika, The Wall Street Journal, 26 Januari 2019 menulis, Ketua Majelis Nasional Venezuela yang juga pemimpin oposisi negara itu sebelum memproklamirkan diri sebagai presiden sementara, terlebih dahulu melakukan pembicaraan telepon dengan Wakil Presiden Amerika Mike Pence dan dalam pembicaraan itu, Pence berjanji kepada Guaido, jika ia berhasil merebut kekuasaan dari Maduro maka ia akan mendapat dukungan penuh dari Washington.

Upaya penggulingan pemerintahan Nicolas Maduro terus dilakukan dan semakin gencar padahal pada pemilu presiden tahun 2018, ia berhasil meraih lebih dari 68 persen suara rakyat negara itu. Maka tepat jika angkatan bersenjata Venezuela mengumumkan dukungan terhadap Maduro dan berjanji melindungi negara dari ancaman asing.

Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino Lopez pada 25 Januari 2019 di hadapan petinggi militer negara itu menyebut Nicolas Maduro sebagai presiden sah Venezuela dan menegaskan bahwa dirinya akan membantu Maduro menghadapi kudeta. (HS)