Sanksi AS Baru terhadap Iran dan Pernyataan Berlebihan Pompeo

Pengenaan berbagai sanksi terhadap negara-negara lain, terutama saingan dan lawan Washington, adalah salah satu pilar utama kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah kepresidenan Donald Trump.

Dalam hal ini, setelah pengumuman penarikan diri dari perjanjian nuklir Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) pada 8 Mei 2018 oleh Trump, sanksi nuklir terhadap Iran dilaksanakan dalam dua tahap; Agustus dan November 2018. Sanksi itu sepihak dan melanggar hukum internasional, termasuk resolusi Dewan Keamanan 2231.

Terlepas dari penerapan sanksi-sanksi ini, yang, menurut orang Amerika, adalah sanksi yang paling belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, Washington terus menekankan penyebaran sanksi terhadap Iran. Sekaitan dengan hal ini, Departemen Keuangan Amerika Serikat menambahkan 14 entitas dan 17 lembaga ke daftar sanksi pada hari Jumat (22/03) dengan klaim mereka memiliki hubungan dengan program senjata Iran.

Menurut klaim para pejabat Amerika Serikat, individu-individu dan lembaga-lembaga ini telah berkolaborasi dengan Organisasi Riset dan Inovasi Pertahanan Iran yang telah memainkan peran sentral dalam memajukan program senjata pemusnah massal. Departemen Keuangan AS juga menekankan bahwa organisasi dan orang yang terlibat dalam program senjata Iran akan dikenakan sanksi Amerika Serikat di masa depan. Steven Mnuchin, Menteri Keuangan Amerika Serikat menyatakan bahwa negaranya akan menggunakan potensi tekanan penuhnya, termasuk di sektor ekonomi, untuk mencegah Iran memperoleh senjata pemusnah massal.

Klaim Washington ini disampaikan ketika menurut laporan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), tidak ada pengalihan dalam program nuklir Iran untuk membangun senjata nuklir dan lembaga pengawas ini berulang kali menekankan bahwa Tehran memenuhi komitmen nuklirnya dalam kerangka kesepakatan nuklir JCPOA. Sikap dan laporan IAEA sebagai badan teknis dan penanggung jawab internasional untuk mengawasi pelaksanaan komitmen nuklir Iran terkait JCPOA menyebabkan Amerika Serikat yang telah putus asa untuk menemukan alasan nuklir demi menekan Iran, memaksanya untuk fokus pada hal-hal tak berdasar dan isu-isu yang tidak terkait seperti program rudal dan peran regional Iran.

Masalah lain adalah bahwa Amerika Serikat secara tegas telah mengabaikan pertimbangan hak asasi manusia dalam penerapan sanksi terhadap Iran dan meskipun berulang kali menekankan pada pengecualian sanksi obat-obatan dan makanan Iran, tapi sejumlah perusahaan farmasi juga telah dimasukkan dalam daftar baru sanksi. Ini menunjukkan bahwa tujuan penerapan sanksi pemerintah Trump adalah hanya untuk menekan rakyat Iran agar menyerah pada tuntutan Washington yang berlebihan.

Dengan pengumuman sanksi baru, ucapan berlebihan dan ancaman Amerika Serikat kembali dilanjutkan. Sehubungan dengan itu, Mike Pompeo, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, merujuk pada sanksi baru Departeman Keuangan AS terhadap Iran dalam Twittnya menulis, "Dengan sanksi-sanksi terhadap faktor-faktor yang terkait dengan program nuklir Iran, dimana juga mencakup para ilmuan nuklir yang lama, kampanye tekanan maksimum melawan Iran terus berlanjut. Kami akan secara keras memusnahkan kemampuan untuk mendistribusikan senjata pemusnah massal dari Iran dan praktik-praktik ilegalnya."

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menyadari fakta bahwa Iran telah memenuhi semua kewajiban nuklirnya dalam kerangka JCPOA, namun ia mengusulkan tuduhan palsu terhadap Iran untuk membenarkan tindakannya. Pendekatan Amerika Serikat ke Iran semata-mata didasarkan pada ancaman, paksaan dan kekerasan. Namun, Iran selalu menentang sanksi Amerika Serikat selama empat puluh tahun terakhir dan hampir menetralisir plot Washington. Sementara itu, Iran telah terbukti berhasil mengatasi sanksi Amerika dan menghadapi kebijakan bermusuhan pemerintah Trump.