Giliran Rusia Menekankan Pentingnya Proaktif Menghadapi Sanski AS

Dalam mengejar tujuan kebijakan luar negerinya, Amerika Serikat memiliki pengalaman paling besar dalam menerapkan sanksi terhadap negara lain. Sejatinya, para pejabat senior AS percaya bahwa menerapkan tekanan, khususnya, menjatuhkan sanksi dalam bentuk kekuatan "semi-keras" adalah alat yang efektif dan efisien untuk memenuhi tujuan mereka tentang negara lain.

Amerika Serikat memberlakukan sanksi dengan berbagai alasan politik, perdagangan dan keamanan, bahkan hak asasi manusia terhadap negara-negara lain, terutama negara saingan atau negara yang bermusuhan. Namun, terlepas dari alasan yang jelas, alasan utama untuk melanjutkan pendekatan ini adalah untuk mengejar kepentingan Washington.

Pada abad kedua puluh, Amerika Serikat memanfaatkan perang ekonomi secara maksimal dalam bentuk memberlakukan berbagai sanksi keuangan, perdagangan, dan ekonomi terhadap musuh dan saingannya. Sanksi itu dijatuhkan pada negara-negara yang menentang kebijakan atau tindakan AS, atau diklaim Amerika Serikat sebagai ancaman. Washington, pada abad ke-21, telah melanjutkan pendekatan sanksi intensifnya dan bukan hanya dilakukan terhadap saingan dan musuh, tetapi bahkan beberapa mitranya juga diancam akan disanksi.

Aaron Wess Mitchell, Deputi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Urusan Eropa dan Eurasia mengatakan, "Sanksi merupakan instrumen strategis dan sekarang Amerika Serikat memiliki total 4190 sanksi di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, ada 580 sanksi terhadap Rusia."

Sekarang, ketajaman sanksi Amerika Serikat menyerang musuh dan saingan utama Washington, seperti Rusia dan Iran. Dalih AS untuk menjatuhkan sanksi terhadap Rusia sejak 2014 adalah krisis Ukraina dan khususnya aneksasi Krimea ke Rusia, meskipun sanksi CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) telah dilaksanakan terhadap Moskow sejak Agustus 2017 dengan dalih keterlibatan Rusia dalam pemilihan presiden AS 2016 . Adapun Iran, Amerika Serikat membuat sanksi nuklir diperkenalkan kembali dalam dua tahap pada Agustus dan November 2018 terhadap Tehran, menyusul penarikan diri ilegal Washington dari perjanjian nuklir Rencana aksi bersama komprehensif (JCPOA).

Tindakan sanksi AS yang berkelanjutan telah menghadapi reaksi keras dari Moskow. Dalam hal ini, Maria Zakharova, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa negara-negara lain di dunia tidak boleh acuh atau netral terhadap sanksi AS, tetapi mereka harus menolak dan menghadapi kebijakan sanksi Washington. Dalam perspektif Moskow, Washington tidak memiliki cara lain selain sanksi terhadap negara-negara independen. Pada saat yang sama, adalah salah bahwa Amerika Serikat hanya menggunakan sanksi terhadap beberapa negara.

Menurut Zakharov, "Pendekatan ini salah, para politisi dari negara lain yang berpikir bahwa sanksi tidak akan diambil terhadap mereka, merupakan kesalahan besar. Karena dalam sejarah berbagai contoh yang berbeda dengan ini setidaknya tidak ada."

Kritik terhadap penerapan sanksi dan keterlibatan Washington menerapkan sanksi sepihak tanpa izin Dewan Keamanan PBB tampaknya diperlukan oleh semua negara, agar Amerika mempertimbangkan kebijakannya kembali. Dalam hal ini, Moskow percaya bahwa negara-negara harus mengambil satu sikap terhadap tindakan sanksi AS.

Contoh nyata dari hal ini adalah sanksi unilateral Amerika Serikat terhadap Iran setelah penarikan diri dari JCPOA, dimana anggota kelompok 4 + 1 seperti Rusia, Cina dan Troika Eropa (Jerman, Perancis dan Inggris) plus Uni Eropa mengambil sikap menentang sanksi ini. Anggota kelompok 4 + 1 telah berulang kali menekankan perlunya mempertahankan kesepakatan dengan Iran dan menemukan cara untuk mengurangi efek negatif dari penerapan kembali sanksi yang dipimpin AS terhadap Iran.