Ketertarikan Rusia Lanjutkan Kerja Sama dengan Iran

Amerika Serikat ingin bubarkan kesepakatan nuklir JCPOA, dengan demikian ia keluar dari kesepakatan ini pada 8 Mei 2018. Pemerintah Donald Trump dalam dua tahap yakni bulan Agustus dan November 2018, memulihkan kembali sanksi ilegal nuklir terhadap Iran dan saat in juga melanjutkan represi sanksinya tersebut. Dalam hal ini, Washington mencabut pengecualian yang berkaitan dengan aktivitas nuklir Iran.

Meski demikian langkah ilegal Amerika menuai kecaman dari mitra nuklir Iran. Terkait hal ini Deputi menlu Rusia, Sergei Ryabkov Sabtu 4 Mei 2019 menekankan, ancaman dan sanksi Amerika tidak akan dapat menghentikan kerja sama Iran dan Rusia.

Ryabkov menjelaskna, Rusia berencana meningkatkan kerja sama dengan Iran di segala sektor termasuk sektor nuklir meski ada ancaman dan sanksi Amerika.

Seraya mengisyaratkan pengalaman Iran dan Rusia melewati sanksi Ryabkov menekankan, Moskow dan Tehran tidak akan menyerah kepada Washington.

Deplu Amerika dalam langkah terbarunya anti JCPOA merilis statemen  pada 3 Mei 2019 dan membatalkan tiga kasus pengecualian aktivitas nuklir Iran dan secara praktis negara-negara anggota 4+1 menghadapi halangan untuk mengimplementasikan butir-butir JCPOA termasuk mempermudah transfer kelebihan air bera Iran ke Oman, pertukaran uranium yang diperkaya dengan Yellow Cake serta kerja sama Rusia di bidang pengembangan reaktor Bushehr.

Tujuan sejati Amerika dari kebijakannya ini adalah menciptakan penghalang baru bagi aktivitas nuklir sipil Iran yang diterima dunia dalam koridor kesepakatan JCPOA dan resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB.

Pemerintahan Trump ingin Iran tidak memiliki segala bentuk aktivitas nuklir damai termasuk reaktor listrik tenaga nuklir Bushehr dan bahkan reaktor riset Tehran yang dimanfaatkan untuk memproduksi radiofarmaka.

Pertanyaannya di sini adalah apakah aktivitas nuklir Iran yang berada di bawah pengawasan penuh Badan Energi Atom Internasional (IAEA) melanggar ketentuan lembaga nuklir dunia ini? Pasti jawabannya adalah tidak.

Dengan demikian harus ditanyakan kepada petinggi pemerintah Trump, apa hak mereka menuntut dihentikannya aktivitas nuklir damai dan legal Iran. Apa juga alasan mereka yang menganggap dirinya memiliki hak tersebut. Tak hanya itu, mengapa mereka menjatuhkan sanksi kepada negara lain karena memiliki kerja sama nuklir legal dan sah dengan Iran. Apalagi kerja sama ini telah mendapat restu dari PBB?

Pastinya AS tidak memiliki jawaban untuk pertanyaan vital ini? Sejatinya AS sampai saat ini masih menganggap dirinya polisi dunia dan merasa berhak menerapkan represi dan kekerasan kepada negara lain tanpa alasan sah dan sekedar memenuhi kepentingan pribadinya.

Rusia berulang kali mengkritik kebijakan unilateralisme dan arogan AS serta menilainya tidak dapat diterima di dunia kontemporer yang memiliki sistem multipolar.

Presiden Rusia Vladimir Putin seraya mengumumkan bahwa sistem dua kutub era perang dingin telah berakhir mengatakan, perilaku Amerika telah merusak stabilitas dan menjadi ancaman bagi keamanan global serta sejumlah represi ekonomi dan politik yang diterapkan kepada sejumlah negara bertentangan dengan hukum internasional.

Pembicaraan Putin ini mengacu pada kebijakan dan sikap Trump yang secara transparan mengejar keunggulan AS dan pentingnya pemerintah lain mengikuti kebijakan Washington dan mengedepankan kepentingan Amerika.

Oleh karena itu, Moskow saat merespon sanksi nuklir terbaru Amerika terhadap Iran, menekankan dilanjutkannya kerja sama dengan Tehran di sektor aktivitas nuklir damai Iran.

Pastinya ini sebuah kegagalan besar bagi pemerintah AS ketika negara lain mulai melawan pendekatan Washington ketimbang mengikutinya. Serta negara yang menekankan dilanjutkannya pendekatan independen dan selaras dengan hukum dalam berinteraksi dengan Iran termasuk di bidang kerja sama nuklir damai. (MF)