Keraguan Menlu AS soal Implementasi Kesepakatan Abad

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam sebuah pidato di hadapan para tokoh Yahudi Amerika, menyampaikan keraguan tentang implementasi Kesepakatan Abad.

Statemen itu disampaikan di tengah gencarnya upaya Presiden AS Donald Trump untuk mengeksekusi Kesepakatan Abad, yang menguntungkan rezim Zionis Israel dan merugikan rakyat Palestina.

Dalam pertemuan tertutup dengan Konferensi Presiden Organisasi Utama Yahudi Amerika baru-baru ini, menlu AS menunjukkan sikap bahwa ia tidak begitu yakin dengan Kesepakatan Abad.

Dalam sebuah file suara yang diperoleh surat kabar The Washington Post, Pompeo mengatakan, "Tidak ada jaminan bahwa kita adalah orang-orang yang akan mencairkan konflik antara Israel dan Palestina. Dapat dikatakan prakarsa ini (Kesepakatan Abad) tidak dapat dieksekusi dan mungkin tidak memperoleh sambutan."

Pemerintahan Trump mengintensifkan upaya dalam dua tahun terakhir untuk mengumumkan dan melaksanakan Kesepakatan Abad. Menantu Trump, Jared Kushner sebelum ini mengatakan prakarsa Kesepakatan Abad akan diumumkan setelah bulan Ramadhan.

Menurut anggota senior Hamas, Osama Hamdan, Kesepakatan Abad dibangun atas dua pilar yaitu memperbesar hegemoni AS di kawasan dan melegalisasi kehadiran rezim Zionis di kawasan serta mengubur isu Palestina.

Berdasarkan Kesepakatan Abad, Israel akan menganeksasi wilayah-wilayah lain Palestina dan menganeksasi semua pemukiman Zionis di Tepi Barat. Dengan demikian, negara Palestina hanya memiliki wilayah yang lebih kecil dari apa yang tercantum dalam kesepakatan-kesepakatan sebelumnya.

Selain itu Palestina tidak berhak memiliki angkatan bersenjata. Rakyat Palestina juga harus menguburkan mimpinya untuk kembali ke tanah airnya yang diakui oleh resolusi 194 Dewan Keamanan PBB.

Kesepakatan Abad bertentangan dengan pendekatan PBB dan anggota Kuartet Timur Tengah lainnya yaitu Uni Eropa dan Rusia mengenai penyelesaian masalah Palestina.

Moskow memandang Kesepakatan Abad bertentangan dengan resolusi PBB dan hukum internasional. Otorita Ramallah Palestina – yang selama ini melakukan perundingan kompromi dengan rezim Zionis – juga menolak prakarsa Trump ini.

"Kami tidak akan membiarkan Donald Trump menjual Quds kepada Israel," tegas Pemimpin Otorita Ramallah, Mahmoud Abbas dalam pidatonya di acara ulang tahun Gerakan Fatah di Ramallah.

Demi melaksanakan tahap pertama Kesepakatan Abad, pemerintah AS rencananya akan menggelar sebuah konferensi di ibukota Bahrain, Manama untuk menggalang dana bagi pelaksanaan prakarsa tersebut dari negara-negara peserta. Konferensi ekonomi ini akan digelar pada 25-26 Juni di Bahrain.

Namun, ada banyak keraguan tentang kesuksesan pertemuan tersebut. Washington belum mengundang PBB ke pertemuan itu dan Rusia juga menolak berpartisipasi di dalamnya.

Mengenai konferensi Bahrain, Pompeo mengatakan negara-negara Teluk Persia diharapkan hadir dalam pertemuan Bahrain setidaknya untuk mendengarkan. Dia juga tidak yakin negara-negara Arab akan mendukung habis-habisan Kesepakatan Abad setelah pertemuan Bahrain. (RM)