Amerika Tinjauan dari Dalam 31 Agustus 2019
-
Donald Trump, Presiden Amerika Serikat
Transformasi Amerika sepekan terakhir diwarnai oleh sejumlah isu penting di antaranya Upaya Trump Menyangkal Perbedaan dengan Pemimpin G7, Ide Gila Trump, Lawan Topan dengan Bom Atom dan Trump menyebut Militer AS akan tidak akan Keluar dari Afghanistan.
Selain itu, pekan lalu AS Hapus Nama Palestina dari List Negara Dunia dan Menhan AS: Kami tak Ingin terlibat Konfrontasi dengan Iran.
Upaya Trump Menyangkal Perbedaan dengan Pemimpin G7
Pekan lalu, Konferensi Tingkat Tinggi kelompok G7 diadakan di Biarritz, barat daya Perancisa di mana tanda-tanda perbedaan pendapat enam kepala negara industri Barat dengan Presiden Donald Trump menjadi semakin jelas. Sekalipun demikian, Trump, bagaimanapun juga telah menyangkal masalah ini.
Presiden Amerika Serikat telah mengklaim bahwa ia tidak memiliki perselisihan dengan sekutu Barat lainnya di KTT G7 di Perancis. Donald Trump, Presiden AS hari Ahad, 25 Agustus mengatakan, "Kami memiliki hubungan baik dengan sekutu Barat AS." Trump juga menolak laporan di media-media tentang perselisihan yang mendalam antara AS dan negara-negara G7 lainnya atas berbagai masalah penting dan beragam, termasuk masalah perdagangan dunia.
Trump mempublikasikan tweetnya yang isinya, "Sebelum saya tiba di Perancis, media-media menyebarkan berita palsu dan mengatakan bahwa hubungan AS dengan enam negara anggota kelompok G7 lainnya sangat tegang dan pertemuan dua hari G7 akan menjadi bencana. Baiklah. Saya harus mengatakan bahwa kami akan mengadakan pertemuan yang sangat baik dan para pemimpin G7 akan memiliki kerja sama yang sangat bermanfaat dan baik."
Trump, pada kenyataannya, telah berusaha menyalahkan media karena berusaha menyangkal perpecahan AS saat ini dengan enam negara G7 lainnya, padahal masalah ini tidak terbatas pada KTT kali ini, tapi telah terjadi pada KTT G7 tahun lalu di Kanada. Perselisihan ini telah meningkat tajam, sehingga para analis menggunakan G6 + 1 menggantikan G7 untuk merujuk pada perbedaan tajam dalam kelompok ini, dan bahkan Trump menarik tanda tangan dan dukungannya terhadap pernyataan penutupan KTT G7 di Kanada.
Ide Gila Trump, Lawan Topan dengan Bom Atom
Presiden Amerika Serikat Donald Trump pekan lalu dalam sebuah statemen aneh dan tak rasional menggulirkan ide melawan badai topan dengan bom atom.
Menurut laporan laman Axios, Donald Trump berulang kali mengatakan kepada petinggi Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional negara ini bahwa untuk menghentikan badai topan yang bergerak ke arah Amerika, mereka harus menyerangnya dengan bom atom.
Masih menurut sumber ini, Trump ketika terjadi salah satu badai topan, di Gedung Putih mengatakan, topan terbentuk di pantai Afrika dan bergerak di seluruh Samudra Atlantik, oleh karena itu, kita meledakkan bom atom di pusat badai ini sehingga topan berhenti.
Petinggi Gedung Putih saat menjawab statemen Trump ini mengatakan bahwa masalah ini akan dibahas. Trump juga menekankan bahwa pemerintah harus terlibat sebelum badai topan sampai ke Amerika dan mencegahnya.
Dalam sebuah memo milik Dewan Keamanan Nasional AS disebutkan, Trump mengatakan mengapa pemerintah tidak harus menggunakan bom atom untuk menghentikan badai topan.
Statemen dan perilaku irrasional Trump senantiasa menuai respon dari warga, media dan elit politik dalam serta luar negeri.
Trump: Militer AS akan tidak akan Keluar dari Afghanistan
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengatakan, tidak ada jadwal bagi penarikan militer Amerika dari Afghanistan.
Donald Trump pekan lalu, di sela-sela KTT G-7 di kota Biarritz, Perancis kepada wartawan terkait penentuan jadwal penarikan pasukan negaranya dari Afghanistan mengatakan, AS tidak berencana keluar dari Afghanistan.
"AS akan melanjutkan penempatan militernya di Afghanistan untuk menjamin keamanan dan penerapan perdamaian di Afghanistan," klaim Trump.
Seraya mengulang klaim sebelumnya, Trump menandaskan, Washington dalam waktu singkat mampu mengakhiri perang 18 tahun Afghanistan, namun tidak menginginkan 10 juta orang tewas.
Pasca statemen Trump, Juru bicara Biro Politik Taliban di Qatar, Suhail Shaheen mengancam akan menghentikan dialog damai jika seluruh pasukan Amerika tidak ditarik dari Afghanistan.
Sementara itu, babak kesembilan dialog Amerika dan Taliban di Doha terkait penarikan pasukan AS dari Afghanistan tengah berjalan dan sejumlah media mengkonfirmasi potensi kesepakatan antara kedua pihak.
AS Hapus Nama Palestina dari List Negara Dunia
Pekan lalu, laman Deplu Amerika Serikat dalam aksi inkonvensional menghapus Palestina dari list negara dunia. sampai beberapa tahun terakhir nama Palestina dengan nama daerah otonomi Palestina masih ada di laman Deplu Amerika, namun departemen ini menginstruksikan untuk menghapus setiap referensi yang memuat kata bumi pendudukan terkait bangsa Arab Palestina.
Jubir Otorita Ramallah, Nabil Abu Rudeineh dalam statemennya seraya mengutuk langkah Amerika ini menyebutnya selaras dengan ideologi sayap kanan ekstrim Zionis dan mengatakan hal ini sebuah dekadensi besar di kebijakan luar negeri Amerika.
Abu Rudeineh menyebut langkah Amerika ini dalam koridor mata rantai upaya untuk menghapus berkas Palestina dan bangsa ini yang dimulai dengan menghapus penggunaan kata bumi Palestina serta dilanjutkan dengan penghapusan sebutan bumi pendudukan. Ia menyatakan langkah ini tertolak.
Bumi Palestina dan Quds yang diduduki Israel selama 70 tahun menjadi pusat konflik dan tensi regional, bahkan untuk tingkat dunia.
Beragam perang yang dipaksakan terhadap kawasan saat ini dengan sendirinya menunjukkan diri dalam bentuk pergerakan di Golan, Irak dan Lebanon dan rezim Israel kini tidak punya pilihan kecuali melakukan gangguan karena kehilangan kemampuan dan semakin kuatnya negara-negara anti pendudukan.
Sementara itu, Liga Arab menyebut keputusan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menghapus nama Palestina dari peta wilayah Asia Barat sebagai langkah permusuhan.
Liga Arab seraya merilis statemen sebagai respon atas keputusan Deplu AS menghapus nama Palestina dari list wilayah Asia Barat menjelaskan, keputusan ini tertolak menurut mayoritas negara dunia, negara-negara yang sepanjang sejarah menyatakan dukungannya atas hak-hak bangsa Palestina berdasarkan prinsip dan hukum internasional.
Di statemen ini disebutkan, langkah permusuhan Amerika terhadap Palestina sebuah indikasi lain dari dukungan total Washington terhadap sikap dan kebijakan permusuhan Israel terhadap eksistensi dan hak bangsa Palestina serta keharusan bagi terealiasinya perdamaian yang adil, keamanan dan stabilitas di Asia Barat serta tidak memiliki dampak praktis terhadap hukum.
Statemen Liga Arab menekankan, langkah Washington ini tidak akan mempengaruhi tekad bangsa Palestina untuk melanjutkan perjuangan mereka guna meraih kemerdekaan dan menyempurnakan proses pembentukan negara Palestina.
Menhan AS: Kami tak Ingin terlibat Konfrontasi dengan Iran
Koalisi maritim Amerika Serikat di Teluk Persia dengan dalih untuk menjaga keamanan lalu lintas pelayaran kapal-kapal dagang di Selat Hormuz dan Teluk Persia, secara resmi mulai beroperasi. Koalisi maritim Amerika itu hanya diikuti oleh tiga negara yaitu Inggris, Bahrain dan Australia.
Mark Esper pekan lalu saat jumpa pers bersama Kepala Staf Gabungan Militer AS, Joseph Dunford ketika menjawab pertanyaan terkait krisis di Teluk Persia dan Selat Hormuz mengatakan, "Operasi pengawasan sukses, namun kami tidak yakin jika kami telah melewati krisis."
"Seperti yang dikatakan Presiden Donald Trump, Kami ingin bertemu dengan petinggi Iran sehingga friksi bisa diselesaikan melalui jalur diplomatik," papar Ester.
Terkait koalisi maritim AS, Ester menuding Iran sebagai akar perilaku buruk dan berharap partisipasi di koalisi ini meningkat.
Upaya Amerika untuk membentuk koalisi maritim di Teluk Persia dengan dalih menjamin keamanan navigasi mengalami jalan buntu dan hanya Inggris serta rezim Zionis Israel yang menyatakan siap bergabung.
Menhan Amerika juga mengaku bahwa Washington berusaha melakukan interaksi diplomatik, dan penyelesaian diplomatik atas masalah Iran, menurutnya, salah satu tujuan pembentukan koalisi ini adalah mencegah Iran keluar dari jalur diplomatik.