Pars Today

Transformasi Amerika Tinjauan dari Dalam selama sepekan terakhir diwarnai sejumlah isu penting di antaranya semakin seriusnya masalah pemakzulan Trump dengan adanya informan kedua dan rakyat AS semakin banyak menyetujui pemakzulan Trump.

Selain itu, Wakil Presiden AS menolak beri penjelasan skandal Ukrainegate, pernyataan Trump soal perang AS di Timur Tengah, Menlu Pompeo dan lampu hijau AS kepada Turki menyerang Suriah dan janji Trump menjual F-35 kepada Turki bila hentikan serangan ke Suriah.

Ketua DPR AS: Gedung Putih Sembunyikan Fakta Pemakzulan Trump

Ketua Dewan Perwakilan Amerika Serikat, Nancy Pelosi, pekan lalu menuding Gedung Putih bertindak melawan hukum dengan menyembunyikan fakta karena menolak bekerja sama dalam penyelidikan pemakzulan Presiden Donald Trump.

Sebelumnya, Gedung Putih pada Selasa pekan lalu menyatakan menolak bekerjasama dalam penyelidikan pemakzulan Trump. Tidak hanya itu, Gedung Putih juga menyebut proses itu tidak sah secara konstitusional.

"Surat ini jelas-jelas salah dan ini hanyalah upaya melanggar hukum untuk menyembunyikan fakta-fakta bahwa pemerintahan Trump berupaya mendorong kekuatan asing untuk campur tangan dalam pemilihan umum 2020 mendatang," kata Pelosi.

Gelombang baru penyelidikan pemakzulan Trump dimulai di DPR AS setelah Trump terindikasi menyalahgunakan jabatannya untuk menekan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky supaya melakukan investigasi terhadap anak Joe Biden. Tampaknya, langkah ini dilakukan Trump untuk mempengaruhi pilpres mendatang. Biden termasuk bakal calon presiden dari Partai Demokrat, rival Trump dalam pemilu mendatang.

Trump dituduh menekan Zelensky dengan cara menahan bantuan militer. Dia meminta Zelensky untuk menyelidiki dugaan korupsi yang dilakukan putra Biden, Hunter Biden, yang merupakan anggota komisaris perusahaan energi Ukraina, Burisma.

Dimensi Baru Ukraine Gate; Ketika Muncul Informan Kedua

Skandal Ukraine Gate mengungkap dimensi baru setiap hari dan kemungkinan besar pemakzulan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat menjadi semakin nyata. Selain informan pertama yang menyebabkan terungkapnya percakapan telepon Trump dengan mitra Ukraina-nya, kini kehadiran informan kedua, yang dikatakan telah hadir secara langsung dalam insiden itu, telah meningkatkan kemungkinan pemakzulan Trump.

Dalam hal ini, Mark Zaid, pengacara informan kedua yang mengetahui hubungan pemerintah Donald Trump hari Sabtu menyatakan bahwa kliennya yang seorang pejabat intelijen memiliki informasi tangan pertama dan telah disampaikan kepada Michael Atkinson, Inspektur Jenderal Intelijen AS. Atkinson telah melakukan interogasi atas informan kedua yang seperti informan pertama merupakan anggota staf dari komunitas intelijen Amerika. Zaid juga menjadi pengacara bagi informan pertama yang mengungkap hubungan Trump dan pemerintahnya.

Informan pertama yang diduga agen CIA, baru-baru ini mengajukan pengaduan kepada Komunitas Intelijen AS bahwa Trump, dalam percakapan telepon dengan mitranya dari Ukraina Volodymyr Zlensky pada 25 Juli, telah memintanya untuk bantuan militer ke negara itu agar mulai menyelidiki Joe Biden, kemungkinan pesaing utama Trump dalam pemilihan presiden.

Menurut Trump, putra Joe Biden, Hunter Biden, adalah anggota dewan direksi sebuah perusahaan energi di Ukraina ketika ayahnya menjabat wakil presiden dan Joe Biden telah menyalahgunakan posisinya untuk menghalangi penyelidikan atas kegiatan ilegal putranya.

Atkinson berbicara dengan para anggota DPR AS dalam sidang tertutup pada hari Jumat tentang verifikasi kandungan pengaduan informan pertama. Sekarang, pengajuan baru pengaduan dari informan kedua akan menjadi konfirmasi atas klaim informan pertama.

Mengungkap perincian kontak telepon Trump dengan Zelensky dan pernyataan oleh informan pertama menyebabkan Nancy Pelosi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS, pada 24 September memerintahkan dimulainya penyelidikan pemakzulan Trump. Menurut Pelosi, tindakan Trump membahayakan integritas pemilu AS dan mengancam keamanan nasional.

Polling Terbaru, Mayoritas rakyat AS Dukung Pemakzulan Trump

Jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa kebanyakan orang Amerika Serikat mendukung pemakzulan presiden mereka, Donald Trump.

Menurut jajak pendapat yang dilakukan Washington Post dan Schar School memperlihatkan sebanyak 58 persen orang AS mendukung langkah DPR negara ini untuk menyelidiki pemakzulan Trump

Dalam survei ini, hanya 38 persen responden yang menentang pemakzulan tersebut.

Sebanyak 49 persen responden menegaskan bahwa anggota DPR AS harus memakzulkan Trump.

Setelah terbongkarnya percakapan telpon kontroversial antara Trump dengan mitranya dari Ukraina mengenai rivalnya dalam pemilu presiden 2029, Dewan Perwakilan Rakyat AS memulai penyelidikan terhadap pemakzulan presiden.

Sejauh ini, setidaknya 225 anggota Dewan Perwakilan Rakyat AS mendukung pemakzulan Trump.

Pence Tolak Beri Penjelasan Skandal Ukrainegate

Wakil presiden Amerika Serikat Mike Pence menghindar untuk memberi penjelasan terkait kontak telepon presiden Ukraina dan Amerika.

Seperti dilaporkan Koran Politico, Mike Pence pekan lalu seraya menghindar memberi jawaban terkait Ukrainegate mengklaim, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak mendapat tekanan untuk melakukan investigasi terhadap Joe Biden, bakal kandidat Demokrat di pilpres 2020 dan anaknya, Hunter Biden.

Menyusul dimulainya penyidikan Kongres terkait skandak Ukrainegate, kubu Demokrat di DPR dalam sebuah suratnya menuntut akses konten penuh percakapan Pence dan Zelensky serta bukti yang berkaitan dengan kasus ini.

Gedung Putih sampai saat ini menolak bekerja sama dengan penyidikan DPR terkait skandal ini.

Beberapa waktu lalu, Koran Washington Post menulis, Trump memanfaatkan Pence untuk mengatakan kepada Zelensky bahwa selama tidak ada langkah lebih keras dalam memberantas korupsi, bantuan Amerika kepada Ukraina akan ditangguhkan.

Menyusul perkembangan ini, Nancy Pelosi, ketua DPR Amerika pada 25 September menyatakan dimulainya penyidikan resmi untuk interpelasi Trump.

Trump: Perang Bodoh Kami di Timteng akan Berakhir

Presiden Amerika Serikat kembali menyebut kehadiran militer negara itu di Asia Barat tidak benar dan mengatakan, perang-perang bodoh tanpa akhir Amerika akan segera berakhir.

Donald Trump, Rabu pekan lalu di akun Twitternya terkait keputusan Gedung Putih menarik pasukan dari wilayah-wilayah yang dikuasai milisi Kurdi di utara Suriah menulis, perang yang telah berlangsung ratusan tahun di antara berbagai kelompok, dan Amerika tidak seharusnya berada di Timur Tengah.

Terkait rencana operasi militer Turki di Suriah, Trump menuturkan, kami menarik 50 tentara dari Suriah. Turki harus menampung para teroris Daesh yang ditolak Eropa. Para petempur bodoh, bagi kami perang sedang berakhir.

Baru-baru ini Presiden Turki mengumumkan, pasukan Amerika ditarik dari wilayah-wilayah dekat perbatasan Suriah. Sebagian pengamat menilai langkah ini sebagai lampu hijau Washington kepada Ankara untuk melaksanakan operasi militer di Suriah.

Pompeo: AS Tak Beri Lampu Hijau kepada Turki Serang Utara Suriah

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo mengklaim bahwa Gedung Putih tidak memberi lampu hijau kepada Turki untuk menyerang utara Suriah.

Mike Pompeo Kamis pekan lalu dalam sebuah statemennya mengklaim bahwa Washington tidak memberi lampu hijau kepada Ankara untuk menyerang Suriah.

Menlu AS juga menyebut keputusan Presiden Donald Trump menarik pasukan negara ini dari utara Suriah adalah untuk menjauhkan pasukan ini dari kawasan penuh bahaya.

Meski ada berbagai peringatan di dalam negeri Amerika terkait potensi kebangkitan kembali kelompok teroris Daesh (ISIS), namun menlu AS tetap melanjutkan klaimnya dan menilai tak pada tempatnya serta menolak kekhawatiran akan potensi munculnya kembali Daesh di Suriah.

Klaim menlu AS dirilis di saat Rabu sore Turki memulai serangan daratnya ke utara Suriah dan Presiden Recep Tayyip Erdogan membenarkan serangan ini di akun twitternya.

Serangan Turki ke utara Suriah dilancarkan setelah beberapa hari lalu Gedung Putih seraya mengumumkan penarikan pasusakannya dari utara Suriah menyatakan bahwa AS tidak akan terlibat dalam serangan Turki ke utara Suriah.

Hal ini menuai protes luas di kalangan elit politik AS dan banyak yang menilai sikap Trump ini sama halnya dengan lampu hijau kepada Turki untuk menyerang utara Suriah.

Hentikan Turki Serang Utara Suriah, Trump Janji Jual F-35 ke Ankara

Staf Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengkonfirmasi janji presiden negara ini kepada sejawatnya dari Turki untuk mencegah serangan Ankara ke utara Suriah.

"Donald Trump dalam kontak telepon dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan seraya menggulirkan permintaan untuk dihentikannya serangan militer Turki ke utara Suriah, mengusulkan dimulainya penjualan pesawat F-35," tulis Koran Washington Post Kamis pekan lalu saat mengutip salah satu staf senior Kemenlu AS.

"Trump mengajukan paket sangat baik, selain konsesi lain dan memberi undangan presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan berkunjung ke AS," kata staf tersebut.

Laman Business Insider (BI) saat merespon usulan terbaru Trump kepada Erdogan menulis bahwa inisiatif ini kontradiksi dengan kebijakan sebelumnya pemerintah AS yang menekkankan Turki tidak akan dimasukkan di proyek F-35 karena membeli sistem S-400 dari Rusia.

Turki tanpa mengindahkan ancaman Amerika, telah menerima kiriman sistem S-400 dari Rusia dan rencananya dalam waktu dekat akan mengaktifkan sistem pertama S-400.