Penentangan atas Dukungan AS terhadap Pembangunan Distrik Zionis

Dukungan penuh petinggi Gedung Putih terhadap kebijakan rezim Zionis Israel khususnya pelegalan sebagian proyek distrik Zionis di Tepi Barat Sungai Jordan bukan saja membangkitkan kemarahan publik dunia, tapi pengabaian hukum internasional yang menilai proyek ini melanggar hukum, telah memaksa sejumlah wakil Demokrat di DPR negara ini mengecam pelegalan kebijakan distrik Zionis oleh pemerintah Trump.

Sekaitan dengan ini, sebanyak 107 anggota Demokrat di DPR pada 22 November seraya menandatangani surat terbuka meminta Menlu Mike Pompeo meralat statemennya terkait dukungan terhadap pembangunan distrik Zionis di Tepi Barat dan Quds pendudukan.

Mike Pompeo 18 November lalu dalam sebuah pidatonya seraya menjelaskan bahwa Washington mengubah kebijakannya terkait pembangunan distrik Zionis di Tepi Barat dan mengklaim proyek ini dengan sendirinya tidak melanggar hukum internasional.

Statemen Pompoe dirilis ketika Dewan Keamanan PBB pada 23 Desember 2016 seraya meratifikasi resolusi 2334 meminta Israel segera dan secara total menghentikan seluruh proyek pembangunan distriknya di wilayah Palestina pendudukan.

Berdasarkan hukum internasional, seluruh distrik ini ilegal. Sementara itu, Israel seraya mengabaikan hukum internasional dan permintaan masyarakat dunia, terus melanjutkan pembangunan distrik Zionisnya di bumi Palestina pendudukan. Sejatinya petinggi Israel melalui proyek ini berusaha mengubah struktur geografi dan demografi wilayah Palestina dan memberi citra Zionis terhadap wilayah yang mereka duduki tersebut.

Meski Amerika selama bertahun-tahun mendukung kebijakan Israel dan berusaha memberi legalitas atas aksi-aksi di luar hukum dan anti kemanusiaan rezim ini, namun selama beberapa tahun terakhir, Presiden AS Donald Trump menjadikan dukungan tanpa syarat kepada Benjamin Netanyahu, perdana menteri Israel sebagai agenda kerjanya.

Contoh nyata dalam hal ini adalah relokasi kedubes Washington ke Quds pendudukan meski berbeda dengan sikap dunia internasional serta ancaman kepada negara-negara yang tidak tunduk pada instruksi Washington tersebut. Trump juga mengakui secara resmi aneksasi Dataran Tinggi Golan ke Israel. Kini Washington juga melegalkan pembangunan distrik Zionis di Tepi Barat, sebuah sikap yang juga melanggar hukum internasional.

AS dan Israel ketika melancarkan kebijakan setali tiga uang, di saat keduanya saat ini mengalami krisis internal yang lebih parah dari sebelumnya. Trump di Amerika kini menghadapi pemakzulan dan represi akibat tuntutan ini dan dari sisi lain, seiring dengan kian dekatnya pilpres 2020, ia membutuhkan dukungan Lobi Zionis di Amerika. Dengan demikian berbagai dukungan yang ditunjukkan Trump terhadap Israel juga dimaksudkan untuk meraih kepercayaan lebih besar dari Lobi Zionis.

Bernie Sanders, senator Amerika terkait hal ini mengatakan, distrik Zionis Israel ilegal dan Trump dengan sikapnya ini yang dimaksudkan untuk memuaskan pendukung ekstrimnya kembali membuat Amerika kian terkucil.

Sementara di Israel, posisi Benjamin Netanyahu semakin tidak stabil. Ia menghadapi beragam kesulitan politik dan dua kali gagal membentuk kabinet. Kini Netanyahu berperang bagi keberlangsungan politiknya. Ketua Partai Likud seraya mengkhawatirkan langkah Benny Gantz, Pemimpin Partai Blue and White membentuk kabinet, terus mengawasi rivalnya ini. Di kondisi seperti ini, perubahan sikap Amerika terkait pembangunan distrik Zionis di Tepi Barat sama halnya peluang besar bagi Netanyahu untuk memperbaiki citra politiknya.

Perdana Menteri Otorita Ramallah Mohammad Shtayyeh terkait hal ini mengatakan, sikap pemerintah Amerika ini sebuah upaya untuk meraih dukungan Benjamin Netanyahu di detik-detik akhir persaingannya untuk menduduki kembali posisi perdana menteri di Israel.

Upaya Washington untuk melegalkan pembangunan distrik Zionis bukan saja diprotes masyaakat internasional, tapi juga di dalam negeri Amerika, banyak menuai penentangan. Langkah ini juga sama halnya pengabaian penuh terhadap hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal ini juga akan membuat Washington semakin terkucil di tingkat internasiol. (MF)