Amerika Tinjauan dari Dalam, 16 Januari 2021
Dinamika Amerika Serikat selama beberapa hari terakhir diwarnai berbagai isu di antaranya mengenai instruksi FBI kepada seluruh kepala polisi AS untuk bersiaga penuh.
Selain itu, DPR AS mengesahkan pemakzulan Trump, direktur HRW menyebut Trump sebagai bencana HAM, legislator AS menyamakan Trump dengan Bin Laden, Eropa menolak kunjungan menlu AS, dan pejabat PBB menilai langkah terbaru AS terhadap Ansarullah akan memperburuk krisis Yaman.
FBI Perintahkan Seluruh Kepala Polisi AS Siaga Penuh
Pelaksana tugas Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat, FBI meminta seluruh kepala polisi di seluruh penjuru negara itu untuk bersiaga penuh menjelang hari pelantikan Presiden terpilih Joe Biden.
Hal ini terungkap dalam pembicaraan telepon Plt Direktur FBI, Christoper Wray dengan Plt Direktur Badan Kewarganegaraan dan Imigrasi Amerika, USCIS, Ken Cuccinelli.
Seperti dikutip surat kabar New York Times, kedua pejabat Amerika itu mengkhawatirkan kemungkinan timbulnya kekerasan kelompok ekstrem di hari pelantikan Joe Biden, dan meminta seluruh kepolisian Amerika untuk mendeteksi segala bentuk indikasi ancaman ini.
Situs The Hill mengabarkan, Kepala Kepolisian Miami Jorge Colina mengaku diperintah oleh Plt Direktur FBI untuk membagikan semua informasi yang diperoleh.
Kepala polisi Amerika yang lain mengatakan, sepertinya FBI mencemaskan kemungkinan terjadinya serangan ke gedung-gedng Kongres negara bagian, gedung pemerintah federal dan rumah anggota Kongres.
Saat diwawancara The Hill, FBI membenarkan informasi ini dan mengatakan perintah itu dikeluarkan hari Rabu (13/1), namun FBI menolak menjelaskan detail masalah ini.
DPR AS Sahkan Pemakzulan Trump
Mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat AS memberikan suara mendukung resolusi pemberhentian Presiden AS dengan berpijak pada pasal 25 amandemen Konstitusi AS.
CNN melaporkan, Dewan Perwakilan Rakyat AS Selasa malam menyetujui rancangan resolusi usulan Jimmy Ruskin, yang meminta Mike Pence menggunakan wewenangnya secepat mungkin untuk memecat Trump sesuai dengan ayat 4 Pasal 25 Konstitusi AS mengenai pemberhentian jabatan presiden.
Resolusi itu muncul setelah Pence menolak permintaan Ketua DPR AS Nancy Pelosi untuk memakzulkan Trump.
Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengatakan pihaknya memberikan waktu selama 24 jam kepada Wakil Presiden Mike Pence untuk mengaktifkan Pasal 25 Amandemen Konstitusi AS guna memecat Donald Trump.
Jabatan kepresidenan Trump akan berakhir pada 20 Januari 2021, tapi banyak pihak meminta segera dilakukan pemakzulan sebelum waktunya.
Direktur HRW Sebut Trump sebagai Bencana HAM
Direktur Eksekutif Human Rights Watch dalam laporan tahunannya menyebut Donald Trump sebagai bencana bagi penegakkan hak asasi manusia.
Kenneth Roth hari Rabu (13/1/2021) mengatakan, "Presiden Donald Trump selama empat tahun masa kepresidenannya, tidak hanya mengabaikan penegakkan hak asasi manusia, bahkan mengambil pendekatan konfrontatif,".
Ruth berharap presiden terpilih AS Joe Biden akan bekerja sama dengan para pemimpin global untuk memperkuat advokasi hak asasi manusia di seluruh dunia.
Laporan direktur HRW tersebut juga menekankan perlunya penguatan posisi HAM dalam kebijakan AS, dengan mengatakan bahwa Joe Biden harus dapat menyelamatkan kebijakan AS dari jurang perubahan fundamental yang telah terjadi di berbagai institusinya.
Direktur eksekutif Human Rights Watch menekankan bahwa kecaman AS terhadap Venezuela, Kuba dan Iran, bersama dengan dukungan dan pujiannya terhadap Mesir, Arab Saudi dan Israel, sangat merusak kredibilitas AS di dunia.
Legislator AS Samakan Trump dengan Bin Laden
Anggota Kongres AS dari partai Demokrat menyamakan Donald Trump dengan pemimpin kelompok teroris al-Qaeda, Osama bin Laden karena menghasut para pendukungnya untuk menyerbu Capitol Hill.
Eric Swalwell dalam sebuah wawancara dengan CBS News Kamis (14/1/2021) menyebut kesamaan antara Presiden Donald Trump dengan Osama bin Laden karena keduanya sama-sama memprovokasi para pendukungnya ke arah ekstremisme.
"Laden tidak masuk ke Amerika Serikat pada 11 September 2001, tapi dia menghasut para pendukungnya untuk menyerang negara ini," kata anggota DPR AS dari California ini.
Bertepatan dengan sidang kongres AS pada Rabu (6/1/2021) untuk mengukuhkan kemenangan Joe Biden dalam pemilu presiden AS, para pendukung Trump menyerbu gedung Capitol Hill yang menewaskan lima orang dan melukai puluhan lainnya.
Dampak Kerusuhan Capitol Hill, Eropa Tolak Kunjungan Menlu AS
Para pejabat tinggi Uni Eropa menolak kunjungan Menlu AS, Mike Pompeo setelah terjadi kerusuhan di gedung Capitol Hill.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo membatalkan perjalanannya ke Eropa, karena Menteri Luar Negeri Luksemburg Jean Asselborn dan pejabat tinggi Uni Eropa menolak bertemu pada Selasa (12/1).
Penolakan ini terjadi beberapa hari setelah aksi penyerbuan gedung Kongres AS oleh massa pendukung Donald Trump.
Reancananya, Pompeo akanmakan malam pribadi dengan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg pada Rabu malam, sebelum bertemu Menteri Luar Negeri Belgia Sophie Wilmes.
Para mitra AS di Eropa merasa dipermalukan oleh Pompeo setelah terjadi kerusuhan di Washington Rabu lalu yang menewaskan lima orang.
Pejabat PBB: Langkah Terbaru AS terhadap Ansarullah Perburuk Krisis Yaman
Utusan PBB untuk Yaman meminta pemerintah AS menganulir keputusan konfrontatifnya terhadap gerakan Ansarullah Yaman.
Televisi Al-Jazeera, Martin Griffiths, Utusan Khusus PBB Urusan Yaman hari Kamis mengatakan bahwa langkah AS menempatkan gerakan Ansarullah sebagai organisasi teroris akan berdampak buruk pada semua pihak yang terlibat dalam konflik di Yaman.
Griffiths meminta pemerintah AS untuk segera mencabut keputusannya terhadap gerakan Ansarullah karena masalah kemanusiaan.
Sebelumnya Menteri Luar Negeri Mike Pompeo hari Senin mengumumkan bahwa kementerian yang dipimpinnya telah memberi tahu Kongres tentang keputusan menempatkan Ansarullah dalam organisasi teroris asing.
Pernyataan Pompeo memicu reaksi luas dari pejabat negara, tokoh, dan kelompok Yaman dan non-Yaman.(PH)
