Amerika Tinjauan dari Dalam, 13 Maret 2021

Dinamika Amerika Serikat selama sepekan terakhir diwarnai sejumlah isu penting di antaranya mengenai pudarnya citra kejayaan AS di dunia.

Isu lain tentang sikap Presiden AS yang mengingkari janji dalam kasus Khashoggi, gelombang kritik terhadap Biden yang melancarkan serangan terhadap Al Hashd Al-Shaabi, statemen pejabat AS yang menilai perundingan langsung dengan Iran lebih efektif, Ned Price menanggapi surat 140 legislator AS tentang Iran, dan AS takut diserang rudal Cina di Guam.

Pejabat Gedung Putih Akui Kejayaan AS Memudar di Dunia

Seorang diplomat Amerika mengatakan, Amerika Serikat (AS) membutuhkan pengeluaran dalam jumlah besar untuk memperbaiki kembali reputasi globalnya yang rusak.

"Citra global Amerika sudah sangat rusak oleh Donald Trump. Untuk membangun kembali citra AS, pemerintah perlu mengeluarkan dana puluhan miliar dolar," kata Brett Bruen, mantan Direktur Keterlibatan Global Gedung Putih Minggu (7/3/2021).

"Pengaruh internasional bukanlah sesuatu yang murah. Citra Amerika yang rusak parah hanya akan membaik jika pemerintah mengeluarkan sejumlah besar uang untuk mengatasi tantangan ini," ujarnya.

Menurut Brett Bruen, peralatan militer yang lebih banyak tidak akan mengembalikan rasa hormat yang hilang di era Presiden Donald Trump, dan AS tidak akan mencapai posisi dan kejayaan globalnya yang dulu.

"Kondisi reputasi kita yang menyedihkan dan kurangnya rasa hormat terhadap negara kita benar-benar merupakan sebuah keadaan darurat nasional. Ini adalah salah satu yang harus ditangani dan didanai," tambahnya seperti dimuat di situs Business Insider.

Menurut survei Pew Research Center yang diterbitkan sebelumnya, kebanyakan orang di negara-negara yang disurvei percaya bahwa citra global AS sudah lebih buruk sejak kepresidenan Trump dan AS akan tidak lagi mampu memimpin dunia.

Presiden AS Ingkar Janji mengenai Kasus Khashoggi

Kantor Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat pada Jumat (26/2/2021) merilis laporan mengenai kasus pembunuhan terhadap penulis kolom opini the Washington Post, Jamal Khashoggi di konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki.

Menurut laporan tersebut, pembunuhan terhadap Khashoggi dilakukan atas instruksi langsung Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman (MBS).

MBS menganggap Khashoggi sebagai ancaman bagi Arab Saudi dan menyetujui metode kekerasan untuk membungkamnya. Disebutkan bahwa MBS menyetujui penculikan dan pembunuhan Khashoggi di Istanbul, Turki.

Setelah perilisan laporan tersebut, pemerintah AS menyatakan telah mengumumkan pembatasan visa bagi 76 warga Arab Saudi.

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah menghadapi beberapa kritik, terutama editorial di the Washington Post karena tidak menghukum keras MBS.

Pilihan untuk tidak menghukum MBS menunjukkan kesulitan pemerintahan Biden untuk memutuskan hubungan dengan sekutu penting AS di kawasan. Padahal pada masa kampenye, dia berjanji akan bertindak tegas dalam kasus tersebut.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken juga hanya mengumumkan pembatasan visa kepada 76 warga Saudi yang terlibat dalam penindasan aktivis dan jurnalis, dan tidak mengumumkan tindakan apa pun terhadap MBS. 

Jamal Khashoggi, wartawan yang mengkritik kebijakan MBS, dibunuh dan dimutilasi oleh tim pembunuh yang dikirim langsung dari Arab Saudi di konsulat kerajaan ini di Istanbul pada 2 Oktober 2018.

Langkah Biden Serang Hashd Al Shaabi Justru Bantu Daesh

Seorang politisi Amerika Serikat mengatakan, Presiden Joe Biden telah membantu teroris Daesh karena ia memerintahkan serangan ke markas kelompok anti-teror di perbatasan Irak dan Suriah.

Presiden Joe Biden akhir bulan Februari 2021 mengeluarkan perintah serangan mematikan terhadap fasilitas Hashd Al Shaabi termasuk dua markas anggotanya, Kataeb Hezbollah dan Kataib Sayyid Al Shuhada.

Amerika mengaku serangan tersebut dilakukan untuk membalas serangan sebelumnya ke markas pasukan negara itu di Erbil.

Anggota Senat dari Partai Republik, Richard Black mengatakan, pasukan Hashd Al Shaabi atau Popular Mobilization Units (PMU) memainkan peran utama dalam perang melawan Daesh, dan mereka sangat efektif dalam memerangi kelompok teroris ini. Oleh karena itu ketika menyerang PMU, berarti AS membantu teroris Daesh di Irak dan Suriah.

Black menambahkan, pemerintah Biden memilih menggunakan serangan roket ke Zona Hijau di Baghdad sebagai dalih untuk menyerang pasukan anti-teror Irak yang secara efektif membendung operasi milisi Daesh di sepanjang perbatasan Suriah-Irak. Serangan itu menargetkan kedaulatan Suriah, dan merupakan pelanggaran tegas terhadap hukum internasional.

Pejabat AS: Perundingan Langsung dengan Iran Lebih Efektif

Seorang pejabat tinggi Departemen Luar Negeri AS mengatakan, ada kemungkinan sanksi terhadap Iran akan dicabut, tetapi Presiden Joe Biden tidak akan mengambil langkah sepihak dan prosesnya harus dari dua arah.

Utusan Khusus AS untuk Urusan Iran, Robert Malley dalam wawancara dengan situs media Axios, Rabu (10/3/2021), menuturkan AS telah berkata kepada Iran bahwa pihaknya siap terlibat dalam proses diplomatik yang serius untuk kembali pada komitmen kesepakatan nuklir JCPOA secara bersamaan.

“Dalam pandangan kami, negosiasi langsung lebih efektif dan tidak terlalu rentan terhadap kesalahpahaman. Tapi bagi kami, substansinya lebih penting daripada formatnya,” kata Malley.

Pada 8 Mei 2018, AS secara sepihak menarik diri dari kesepakatan internasional tersebut dan kemudian meluncurkan kampanye tekanan maksimum terhadap Iran.

Republik Islam menyatakan bahwa pihaknya akan mengambil setiap langkah jika sanksi dicabut, karena AS adalah pihak pertama yang melanggar kesepakatan, dan pengurangan komitmen Tehran juga merupakan tanggapan terhadap tindakan ilegal Washington.

Ned Price Tanggapi Surat 140 Legislator AS tentang Iran

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price mengatakan surat yang dikirim oleh 140 legislator Amerika tentang Iran dan gagasan yang dikemukakan di dalamnya konsisten dengan pendekatan Gedung Putih.

"Langkah pertama adalah kepatuhan atas kepatuhan dan kemudian kami akan berusaha memperkuat dan memperpanjang ketentuan kesepakatan," ujarnya dalam konferensi pers hari Selasa (9/3/2021) seperti dilaporkan televisi ABC.

Kelompok bipartisan 140 anggota Kongres AS dalam sebuah surat pada hari Selasa, meminta pemerintah Presiden Joe Biden untuk mencapai kesepakatan yang lebih luas dengan Iran di luar kesepakatan nuklir JCPOA.

Mereka mendesak Biden untuk mencapai konsensus bipartisan tentang Iran dan mendorong sebuah kesepakatan komprehensif yang mencakup sengketa lain dengan Tehran selain masalah nuklir.

Surat tersebut ditandatangani oleh 70 anggota Kongres dari Partai Demokrat dan 70 Partai Republik dan dikirim ke Menteri Luar Negeri Anthony Blinken pada hari Selasa.

Para legislator AS menjelaskan kesepakatan baru harus membendung program rudal Iran, memulihkan kembali pembatasan pada program nuklirnya, dan mengontrol kegiatan regional Republik Islam.

AS Takut Diserang Rudal Cina di Guam

Seorang jenderal bintang empat Amerika Serikat mengatakan, sistem pertahanan negara ini di Guam, termasuk jumlah pasukan dan peralatan militer, harus ditingkatkan untuk mengantisipasi serangan rudal-rudal Cina.

Kepala Komando Militer Indo-Pasifik, Amerika Serikat, Laksamana Phil Davidson menuturkan, pemasangan sistem pertahanan udara 360 derajat baru di Guam membutuhkan setidaknya tiga kapal perang untuk menjalankan misi regional.

Menurutnya, saat ini kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat yang dilengkapi sistem pelacak ancaman, sedang beroperasi di dekat Guam untuk melindungi teritorial AS.

"Kita harus menyediakan kapal-kapal perang yang dilengkapi peluru kendali multi-misi untuk mendeteksi ancaman, dan menyelesaikannya, baik yang ada di bawah laut, permukaan laut, atau di udara," pungkasnya.(PH)