Terkait JCPOA, Biden Masih Mengekor Kebijakan Trump

Wakil Tetap Republik Islam Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Majid Takht-Ravanchi pada Rabu (24/3/2021) malam menanggapi klaim Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken tentang perjanjian nuklir JCPOA.

Dia mengatakan, sanksi zalim terhadap rakyat Iran, tidak akan membawa AS ke mana pun.

"AS mengklaim bahwa 'bola berada di lapangan Iran', tapi setelah dua bulan berkuasanya pemerintahan baru di Gedung Putih, Washington masih tetap melanggar JCPOA dan Resolusi Dewan Keamanan PBB NO. 2231," kata Majid Takht-Ravanchi seperti dilaporkan IRNA.

Takh-Ravanchi menambahkan, pemerintah Biden mengakui bahwa pendekatan "tekanan maksimum" Donald Trump gagal, namun dia masih melanjutkan pendekatan tersebut hingga saat ini.

Menlu AS Antony Blinken dalam jumpa pers di sela-sela sidang menteri luar negeri negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) berusaha melimpahkan tanggung jawab komitmen terhadap kesepakatan nuklir JCPOA kepada Iran.

Dalam pernyataannya di Brussels pada Rabu (24/3/2021) itu, Blinken tidak  menyingung keluarnya AS secara ilegal dari JCPOA. Dia mengklaim bahwa Washington siap berdiplomasi, namun Tehran sampai saat ini belum memilih opsi ini, oleh karena itu, "bola sejatinya berada di pihak Iran".

Sebelumnya, pemerintahan Presiden Joe Biden telah berjanji untuk kembali ke JCPOA dan mencabut sanksi ilegal terhadap Iran. Namun selama beberapa hari terakhir, mereka menyatakan bahwa proses ini bergantung pada Iran untuk mundur dari langkah pengurangan komitmen dalam JCPOA yang diambil Tehran untuk merepon pelanggaran AS terhadap kewajibannya dalam perjanjian nuklir tersebut.

Sementara itu, para pejabat Tehran menjelaskan, mengingat Washington adalah pihak yang melanggar JCPOA, dan penurunan komitmen yang dilakukan Iran juga merupakan respon atas langkah ilegal AS, maka setiap langkah Tehran ke depan akan diambil setelah pencabutan sanksi.

Iran juga menyatakan menolak setiap syarat dan tuntutan baru agar AS kembali ke JCPOA dan melaksanakan komitmennya. (RA)