JCPOA dalam Perspektif Rahbar; Urgensitas Pembuktian Ucapan dan Janji

Rahbar atau Pemimpin Tinggi Revolusi Islam Iran, Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei Rabu (17/2/2021) di pertemuan virtual dengan warga Tabriz memperingati kebangkitan 29 Bahman 1356 Hs warga kota ini mengisyaratkan pidato terbarunya mengenai Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) dan menjelaskan kebijakan pemerintah.

Rahbar mengatakan, "Terkait JCPOA banyak ucapan dan janji yang dirilis, tapi kita mendengar banyak kata-kata dan janji baik yang dilanggar dan tindakan yang melawannya, sehingga kata-kata dan janji tidak ada gunanya, dan kali ini hanya tindakan yang penting."

"Jika kita memperhatikan tindakan pihak seberang, kita juga akan bertindak dan kali ini, Republik Islam Iran tidak akan dipuaskan hanya dengan ucapan dan janji," tegas Rahbar.

Di isu JCPOA ada pertanyaan mendasar. Ke mana nasib kesepakatan nuklir yang ditandatangani Juli 2015 akan berakhir? 

Republik Islam Iran untuk waktu yang lama berunding dengan sekumpulan isu nuklir dan mencapai sebuah kesepakatan yang disahkan oleh Dewan Keamanan PBB. JCPOA dalam koridor resolusi 2231 telah menentukan komitmen yang harus dijalankan kedua pihak; namun Mantan presiden AS Donald Trump sejak awal kampanye pilpres menyebut JCPOA sebuah kesepakatan buruk dan pada 8 Mei 2018 secara resmi mengeluarkan instruksi keluarnya AS dari kesepakatan ini secara sepihak.

Sementara Eropa menentang sikap AS dan berjanji menjalankan komitmennya serta di ucapan mereka berjanji menjamin kepentingan Iran di JCPOA; tapi setelah satu tahun dan kesabaran strategis Iran, Eropa bukan saja tidak menunaikan janjinya bahwa mereka mengiringi Amerika. Padahal mereka menyadari seluruh sanksi terhadap Iran yang dipulihkan oleh Donald Trump dan juga sanksi tambahan adalah ilegal.

Kini teknologi nuklir milik seluruh rakyat Iran dan ditetapkan sebagai pengetahuan yang berkembang di Iran. JCPOA jga tidak diterima Iran sekedar anasir pertahanan bagi negara ini untuk memanfaatkan teknologi tersebut tapi tujuan Tehran dari kesepakatan ini adalah kepercayaan timbal balik dan interaksi dua arah berdasarkan komitmen bersama serta menerima pembatasan dalam koridor protokol tambahan secara sukarela dalam jangka waktu tertentu.

Oleh karena itu, penerimaan komitmen ini bukan berarti berlanjutnya gerakan satu pihak. Opini publik di Iran menentang keras berlanjutnya JCPOA di kondisi seperti saat ini. Oleh karena itu, anggota parlemen Iran demi melindungi hak dan tuntutan legal rakyat di JCPOA meratifikasi sebuah rencana strategis. Berdasarkan keputusan parlemen yang saat ini dikenal dengan langkah strategis untuk mencabut sanksi dan telah berubah menjadi undang-undang yang harus dilaksanakan pemerintah, Republik Islam akan tetap mematuhi komitmennya di JCPOA selama pihak seberang berdasarkan rasa saling percaya menjalankan komitmennya dalam koridor tanggung jawab dan hak legal kedua pihak.

Berdasarkan undang-undang ini, Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) berkewajiban memproduksi uranium yang diperkaya 20 persen untuk kepentingan damai dan setiap tahun menyimpan minimal 120 kg di dalam negeri; Selain itu, lembaga ini juga diharuskan secara penuh menjamin uranium yang diperkaya di atas 20 persen yang dibutuhkan negara untuk kepentingan damai.

Wakil tetap Iran di organisasi internasional yang berbasis di Wina, Kazem Gharibabadi dalam menjalankan pasal undang-undang ini, Senin lalu menyerahkan surat yang menyatakan Iran menghentikan langkah sukarela di bawah JCPOA mulai 23 Februari 2021 kepada Direktur Jenderal Organisasi Energi Atom Internasional (IAEA), Rafael Grossi.

Ia menjelaskan, "Kebijakan Iran menghentikan langkah sukarela di kesepakatan nuklir demi melaksanakan keputusan parlemen untuk mencabut sanksi dan melindungi kepentingan bangsa Iran serta selaras dengan hak Iran yang dijelaskan di pasal 26 dan 36 JCPOA dan mengingat pihak seberang tidak mematuhi komitmennya mencabut sanksi ilegal."

Oleh karena itu, mulai saat ini kerja sama Iran dan IAEA akan berlanjut dengan bertumpu pada menjaga kewajiban hingga dicabutnya sanksi secara praktis maka saat itu terbuka peluang Iran kembali melaksanakan komitmennya .

Langkah-langkah ini termasuk ketentuan Protokol Tambahan, Kode 3.1 Amandemen Sub-Pengaturan Safeguards (untuk pemberitahuan awal fasilitas nuklir ke IAEA), penggunaan teknologi modern dan kehadiran jangka panjang IAEA di Iran, langkah-langkah transparansi terkait kue kuning (yellowcake), langkah-langkah transparansi terkait pengayaan urainum dan akses terkait ketentuan JCPOA.

Gharibabadi juga menyebut pengawasan dan verifikasi pelaksanaan langkah sukarela dan transparansi pembuatan suku cadang mesin sentrifugal termasuk langkah yang akan dihentikan Iran.

Penekanan presiden Iran jika ada indikasi pihak seberang menjalankan komitmennya maka Iran juga akan bertindak serupa, menunjukkan komitmen Iran akan langkah timbal balik; karena JCPOA sebuah kesepakatan multilateral internasional yang disahkan oleh resolusi Dewan Keamanan PBB. Sementara Amerika keluar dari kesepakatan ini dan Eropa tidak mampu mempertahankannya. Meski demikian di statemen bersama yang dirilis baru-baru ini oleh troika Eropa (Jerman, Prancis dan Inggris) tanpa mengisyaratkan pelanggarannya terhadap JCPOA dan keluarnya AS secara sepihak dari kesepakatran ini, mengaku khawatir atas aktivitas nuklir damai Tehran.

Troika Eropa yang tidak menunjukkan langkah praktis untuk mencabut sanksi dan kembali ke kesepakatan nuklir ini, mulai mengaitkan isu pertahanan dan kekuatan rudal Iran di JCPOA serta mengejar tujuan lain yang tidak ada kaitannya dengan kesepakatan nuklir. Pengguliran isu-isu ini faktanya dimaksudkan untuk menjustifikasi pelanggaran JCPOA dan menunjukkan bahwa AS dan Amerika ingin menciptakan kondisi baru dengan kedok perundingan untuk JCPOA. Padahal sikap Iran di kedua isu ini sangat jelas dan pasti. Iran tidak akan bernegosiasi mengenai JCPOA dan juga isu-isu yang berkaitan dengan keamanannya.

Presiden Republik Islam Iran Hassan Rouhani Rabu sore saat kontak telepon dengan Kanselir Jerman, Angela Merkel menilai tidak mungkin memasukkan isu baru di JCPOA dan menekankan, JCPOA sebagai sebuah dokumen yang disahkan Dewan Keamanan dan hasil upaya panjang Iran beserta enam negara besar dunia memiliki koridor pasti dan tidak dapat diubah.

Seraya menjelaskan bahwa berlanjutnya JCPOA dengan berlanjutnya sanksi serta tidak komitmennya pihak seberang terhadap janjinya, tidak memiliki legalitas dan solusi tunggal untuk mempertahankan kesepakatan nuklir adalah pencabutan sanksi tak manusiawi serta ilegal Amerika serta kembalinya Washington ke kesepakatan ini.

Oleh karena itu, jika AS dan Eropa berminat menghidupkan dan menjaga JCPOA, maka kembali ke kesepakatan ini bergantung pada tekad dan niat tulus pihak seberang. Namun demikian, Amerika masih tetap melanggar resolusi 2231 dan JCPOA serta menjalankan kebijakan Donald Trump. Dengan demikian Presiden baru AS Joe Biden jika ingin mempertahankan JCPOA maka ia harus kembali ke komitmen 20 Januari 2017.

Langkah Iran menurunkan komitmen JCPOA, sejatinya sebuah respon atas perilaku tak masuk akal Amerika serta sikap Eropa yang tidak menjalankan komitmennya. Tuntutan Iran atas pencabutan sanksi dan pengembalian hak-hak bangsa ini yang dirampas adalah tugas AS dan Eropa. Strategi Tehran terhadap JCPOA sepenuhnya jeas. Pencabutan sanksi secara praktis dan bukan sekedar di mulut atau di atas kertas oleh Amerika, akan disertai dengan kembalinya Iran untuk melaksanakan komitmen JCPOAnya yang sebelumnya diturunkan beberapa kali.

Yang terpenting bagi Iran adalah dampak pencabutan sanksi. Pencabutan sanksi sebuah tanda tangan di atas kertas, tapi dampaknya harus nyata di lapangan. Pencabutan sanksi mencakup seluruh sanksi yang diprediksikan di awal JCPOA dan kedua sanksi yang dijatuhkan setelah AS keluar dari kesepakatan nuklir dan ketiga, sanksi yang temanya diubah dengan trik hukum.

Seperti yang dijelaskan Rahbar, "Iran akan kembali ke komitmen JCPOAnya ketika Amerika secara praktis mencabut seluruh sanksi bukan sekedar ucapan atau di atas kertas. Dan pencabutan sankai ini akan diverifikasi oleh Iran." (MF)