Langkah AS Melemahkan Keamanan Dunia

Hubungan Amerika Serikat dan Rusia selalu mengalami pasang-surut selama tiga dekade terakhir atau setelah runtuhnya Uni Soviet. Meski pada 1990-an, Moskow memiliki pandangan positif mengenai Washington dan berniat menjalin hubungan yang lebih dekat, namun isu-isu yang berkembang kemudian telah membuat Rusia membatalkan niatnya itu.

Isu-isu tersebut termasuk ekspansi NATO ke Eropa Timur, tindakan AS menyebarkan sistem anti-rudal di Eropa bersama NATO, campur tangan Barat dalam urusan internal Rusia dengan dalih membela hak asasi manusia, dan tindakan-tindakan agresif lainnya.

Para pejabat Moskow melihat bahwa Barat khususnya Amerika Serikat secara prinsip ingin melemahkan Federasi Rusia. Washington terus mencari cara dan langkah-langkah untuk mengurangi kemampuan persenjataan nuklir strategis Rusia secepat mungkin.

Pemerintah Rusia berpikir bahwa hubungan Washington-Moskow akan sedikit membaik dengan berkuasanya Presiden Donald Trump di Gedung Putih, tetapi situasi yang berkembang saat ini tidak sejalan dengan harapan Kremlin. AS justru semakin memperbesar tekanan politik, ekonomi, dan militer terhadap Rusia.

AS memancing Rusia ke arah perlombaan senjata dan mendorong para pejabat Kremlin untuk merasakan kembali pengalaman era Uni Soviet. AS dan sekutunya ingin membuat perhitungan dengan Rusia dan melemahkan Negeri Beruang Merah itu.

Presiden Donald Trump pada 20 Oktober 2018 mengumumkan bahwa negaranya akan meninggalkan Traktat Kekuatan Nuklir Jarak-Menengah (INF). AS memutuskan keluar dari INF dengan alasan pelanggaran ketentuan kesepakatan oleh Rusia.

Kemudian pada 4 Desember 2018, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan Washington akan menangguhkan komitmennya pada Traktat INF selama 60 hari sehingga Moskow bisa menunjukkan kepatuhan penuhnya selama masa itu dan jika ini tidak terjadi, AS akan keluar dari kesepakatan tersebut.

Pejabat Rusia percaya bahwa AS adalah pihak yang melanggar kesepakatan tersebut. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengatakan Moskow secara ketat mematuhi ketentuan Traktat INF, sementara Washington terus merusak dokumen penting ini. Tanggung jawab untuk penghentian perjanjian ini sepenuhnya berada di tangan Washington.

Setelah periode 60 hari berakhir, Pompeo pada 1 Februari lalu menyatakan bahwa AS tidak akan lagi melaksanakan komitmennya berdasarkan Traktat Kekuatan Nuklir Jarak-Menengah. Menurutnya, AS menangguhkan kepatuhannya selama 180 hari mulai Sabtu, 2 Februari 2019. Jika Rusia tidak memenuhi kewajibannya selama periode itu, AS akan sepenuhnya meninggalkan INF setelah enam bulan. Dengan demikian, AS secara resmi telah menghentikan pelaksanaan ketentuan INF.

Trump juga mengambil sikap yang lebih keras terhadap Moskow dan mengatakan bahwa ia akan mempertimbangkan opsi "respon militer" untuk mencegah superioritas militer Rusia sebagai akibat dari pelanggaran perjanjian INF. Dia juga menuturkan bahwa sekutu NATO sepenuhnya mendukung keputusannya.

"Para sekutu Washington di NATO mendukung keputusan AS keluar dari Traktat INF, karena mereka memahami tentang bahaya yang timbul dari pelanggaran perjanjian ini oleh Rusia dan bahaya proliferasi senjata akibat pelanggaran ketentuan kesepakatan tersebut," ujar Trump.

"Besok, Amerika Serikat akan menangguhkan kewajibannya berdasarkan Perjanjian INF dan memulai proses penarikan dari Perjanjian INF, yang akan selesai dalam enam bulan," kata Trump dalam sebuah pernyataan tertulis pada 2 Februari lalu.

Di Eropa, langkah itu mendapat dukungan dari Sekjen NATO Jens Stoltenberg. Dalam sebuah statemen, NATO mengatakan bahwa sekutu sepenuhnya mendukung tindakan ini dan Rusia akan memikul tanggung jawab tunggal atas berakhirnya INF.

Sementara itu, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini mengatakan blok ini tidak ingin benua Eropa kembali menjadi wilayah persaingan negara adidaya. "Yang jelas kita tidak ingin melihat bahwa benua kita kembali menjadi medan perang atau tempat di mana kekuatan super saling berhadapan. Ini milik sejarah masa lampau," tegasnya.

Langkah Gedung Putih keluar dari Traktat INF mendapat respon keras dari Kremlin. Pemerintah Rusia mengecam keputusan AS meninggalkan perjanjian rudal nuklir era Perang Dingin, dengan mengatakan bahwa itu adalah bagian dari rencana Washington untuk keluar dari kewajiban hukum internasional.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengatakan keluarnya Amerika bukan karena "kesalahan Rusia", tetapi memang strategi negara itu yang ingin keluar dari kewajiban hukum internasional di berbagai bidang.

Para pejabat Rusia memperingatkan bahwa keputusan AS keluar dari Traktat INF sangat berbahaya dan akan mendorong seluruh dunia ke arah perlombaan senjata.

Seusai menghadiri perundingan Jenewa untuk membicarakan nasib Traktat INF, Sergei Ryabkov pada 16 Januari lalu mengatakan, "Situasinya sangat memprihatinkan, tidak ada tanda-tanda kesiapan untuk berurusan dengan aspek substantif dari masalah ini yaitu untuk membahas antara lain; proposal transparansi bersama, tidak ada tanda-tanda kesiapan untuk ini, tentu saja ini mengkhawatirkan, mengingat batas waktu ultimatum yang dikeluarkan oleh AS berakhir pada 2 Februari."

"Rusia mematuhi Traktat INF. Kami percaya bahwa AS memimpikan pelucutan senjata Rusia secara penuh dan sekarang mereka menyerukan berbagai pembatasan terhadap pengembangan rudal kami," ungkapnya.

Presiden Rusia Vladimir Putin dalam sebuah keputusan yang mengejutkan, juga mengeluarkan perintah penangguhan pelaksanaan Traktat INF pada 2 Februari, dan memberi otorisasi kepada militer Rusia untuk mengembangkan rudal-rudal baru.

"Mitra Amerika kami telah mengumumkan bahwa mereka menangguhkan partisipasi mereka dalam kesepakatan itu, dan kami juga menangguhkan partisipasi kami. Kami akan menunggu sampai mitra kami cukup matang untuk melakukan dialog yang setara dan bermakna dengan kami mengenai topik penting ini," tambahnya dalam sebuah pernyataan.

Putin menegaskan Rusia akan mengembangkan rudal jarak menengah baru, termasuk rudal supersonik. Namun, lanjutnya, Moskow tidak akan mengerahkan rudal baru kecuali Washington melakukannya, karena Rusia tidak ingin memasuki perlombaan senjata baru dengan AS.

Amerika dan Uni Soviet menandatangani Traktat Kekuatan Nuklir Jarak-Menengah pada Desember 1987 di Washington dan efektif berlaku mulai Juni 1988. Perjanjian ini melarang kedua negara untuk menyebarkan rudal balistik dan rudal jelajah di Eropa. Rudal jarak menengah 1.000 hingga 5.500 kilometer dan rudal jarak pendek dengan jangkauan 500 hingga 1.000 kilometer harus dimusnahkan.

Dengan penangguhan tersebut, pemerintahan Trump tidak hanya akan memulai kembali pengembangan rudal balistik dan jelajah jarak menengah dan jarak pendek, tetapi juga akan menempatkan mereka di wilayah Eropa, yang tentu saja akan memicu reaksi Rusia.

Seorang analis politik, Heinz Gaertner dalam wawancara dengan televisi RT, mengatakan keluarnya AS dari Traktat Kekuatan Nuklir Jarak-Menengah akan membawa bahaya perang nuklir.

Pada dasarnya, penarikan AS dari Traktat INF akan memungkinkan Trump untuk melaksanakan programnya terkait pengembangan rudal dan senjata nuklir baru. AS tampaknya hanya ingin mencari alasan sehingga dapat mengembangkan senjata nuklir baru secara bebas.

"AS akan mengembangkan senjata nuklirnya, kecuali Rusia dan Cina menghentikan pengembangan senjata nuklir mereka," kata Trump.

Dalam hal ini, Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton percaya bahwa AS jika ingin bertahan sebagai kekuatan superior, perlu meningkatkan kekuatan senjatanya daripada berkomitmen dengan perjanjian-perjanjian pengendalian senjata.

Surat kabar The Washington Post menulis, "John Bolton adalah 'pembunuh' serangkaian perjanjian kontrol senjata. Dia memiliki andil dalam penarikan AS dari Perjanjian Rudal Balistik Richard Nixon, sebuah kerangka kerja yang disetujui oleh Bill Clinton dengan Korea Utara, dan kesepakatan nuklir Iran dengan Barack Obama."

Sekarang Bolton telah membantu menikam perjanjian penting Ronald Reagan, yang menghentikan perlombaan senjata nuklir pada tahun 1987. (RM)