PBB Menolak untuk Mengakui Pemerintahan Sementara Taliban
Sebuah resolusi baru-baru ini diajukan ke Majelis Umum PBB untuk pertama kalinya setelah Taliban mengambil alih Afghanistan.
Saat membahas isu-isu termasuk keamanan, terorisme, dan situasi sosial dan ekonomi, Majelis secara signifikan menahan diri untuk mengakui Taliban sebagai sebuah pemerintahan. Para ahli percaya ini bisa mempengaruhi bangsa.
Menanggapi resolusi ini, Sohail Shaheen, Kepala Biro Politik Imarah Islam di Qatar, mengatakan sesuai dengan prinsip dan nilai Islam, Taliban berkomitmen untuk memenuhi semua hak dan tuntutan sah rakyat, dan bahwa mereka berusaha menyediakan sarana dan lingkungan yang tepat untuk mencapai tujuan ini. Para ahli mengatakan pengakuan terhadap Taliban bisa memberikan hasil yang positif.
Sejak Taliban mengambil kendali 15 bulan lalu, tidak diakuinya mereka, bersama dengan sanksi yang dikenakan pada bank sentral dan pembekuan aset Afghanistan, telah mendorong perekonomian negara ke ambang kehancuran.
Diyakini bahwa pengakuan terhadap Taliban mungkin merupakan cara untuk memperbaiki situasi di negara tersebut, tetapi di sisi lain, melepaskan aset dan menghapus sanksi juga bisa efektif.