Duta Besar Republik Islam Iran untuk Inggris Hamid Baeidinejad mengecam laporan palsu Reuters baru-baru ini tentang jumlah korban tewas dari kerusuhan bulan lalu di negaranya.

Dia mengatakan, laporan kantor berita yang berbasis di London itu membantu menjelaskan lebih lanjut tentang peran  kelompok teroris, Mujahidin-e Khalq Organization (MKO)  yang didukung Amerika Serikat dan terkenal kejam itu.

Pernyataan Baeidinejad disampaikan untuk mereaksi klaim Reuters dalam laporannya pada hari Senin (23/12/2019)  bahwa 1.500 orang tewas selama kurang dari dua minggu kerusuhan yang dimulai pada 15 November.

Laporan yang langsung dibantah oleh Iran itu segera dikutip oleh Perwakilan Khusus AS untuk Iran Brian Hook, dan dia mendesak tindakan terhadap Republik Islam. Sumber-sumber yang dekat dengan MKO juga retweet dan mendramatisir dengan terburu-buru laporan Reuters.

Dubes Iran untuk Inggris pada hari Rabu (25/12/2019) dalam tweetnya menyinggung salah satu tweet simpatisan MKO yang mendukung laporan Reuters. Dia menulis, tidak aneh bahwa segera setelah Reuters mempublikasikan laporannya, MKO langsung mendukungnya dan memperkenalkan dirinya sebagai satu-satunya kekuatan yang berpengaruh yang mengelola dan mempelopori protes dan bentrokan jalanan yang terorganisir di Iran.

Pemerintah Iran mengumumkan pembagian subsidi kepada keluarga berpenghasilan menengah ke bawah dan juga pengumuman harga baru bensin pada Jumat dini hari, 15 November 2019.  Namun perubahan harga bensin telah menuai protes masyarakat di beberapa kota di Republik Islam Iran, termasuk di Tehran. Protes damai warga kemudian ditunggangi oleh para perusuh dengan merusak dan membakar fasilitas publik seperti bank, pom bensin dan pertokoan.

Pihak berwenang Iran telah melaporkan kematian di antara warga sipil dan pasukan keamanan, tetapi belum merilis angka resmi tentang jumlah korban. Laporan Reuters muncul lebih dari seminggu setelah pemimpin MKO Maryam Rajavi mentweet tentang dugaan jumlah korban tewas dalam kerusuhan di Iran.

Ratusan penangkapan telah dilakukan sehubungan dengan kerusuhan di Iran. Pihak berwenang mengatakan bahwa banyak tahanan yang memiliki hubungan dengan MKO.

MKO memiliki sejarah kelam tentang pembunuhan dan pemboman terhadap pejabat pemerintah dan warga sipil Iran. Kelompok teroris ini juga memihak mantan diktator Irak Saddam selama agresinya ke Iran dari 1980-1988.

Dari hampir 17.000 warga Iran yang meninggal dunia dalam serangan teroris MKO sejak kemenangan Revolusi Islam Iran tahun 1979, sekitar 12.000 dari mereka menjadi korban aksi teror MKO. Anehnya, negara-negara Barat dan AS telah menghapus kelompok tersebut dari daftar hitam kelompok teroris.

MKO mengadakan konferensi besar setiap tahun di Paris, ibu kota Perancis dengan mengundang para pejabat tinggi AS, Barat, dan Arab Saudi sebagai tamu kehormatan.

Lebih lanjut dalam tweet lanjutannya, Dubes Iran untuk Inggris menulis bahwa Reuters telah menggunakan kebijakan lama untuk mendramatisir kebohongan guna membuatnya terdengar masuk akal dengan mencoba menghubungkan apa yang disebutnya sebagai penumpasan atas perintah yang dikeluarkan Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei, padahal Rahbar menjadikan toleransi sebagai keharusan dalam berurusan dengan para pengunjuk rasa.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis Press TV pada 4 Desember 2019, Ayatullah Khamenei meminta para pejabat Iran untuk memperlakukan mereka yang diduga terlibat dalam kerusuhan terkait kenaikan harga bensin dengan "belas kasih Islam."

Pernyataan Rahbar itu muncul sebagai tanggapan terhadap laporan Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Ali Shamkhani yang mengemukakan saran untuk menangani situasi setelah kerusuhan dan memberikan kompensasi kepada mereka yang terbunuh atau cedera dan mengalami kerugian.

Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran telah menyusun laporan yang merinci tentang alasan di balik kerusuhan dan segera mengunjungi keluarga para korban. Laporan ini menekankan bahwa orang-orang biasa yang meninggal dunia selama kerusuhan tetapi tidak memainkan peran di dalamnya ditetapkan sebagai "Syahid."

Juga ditekankan untuk bersimpati dan membayar "uang darah" kepada kerabat mereka yang terbunuh dalam kerusuhan. Mengenai mereka yang kehilangan nyawa selama bentrokan bersenjata dengan pasukan keamanan, diusulkan bahwa setelah penyelidikan latar belakang keluarga mereka, orang-orang yang tidak terlibat dipisahkan dari mereka yang terlibat dalam tindakan kriminal itu, dan keluarga para korban yang tidak terlibat dalam kegiatan kriminal dimaafkan.

Ayatullah Khamenei mendesak Dewan Tinggi Keamanan Nasional untuk segera melakukan langkah-langkah yang diusulkan tetapi meminta pihak berwenang untuk menunjukkan "belas kasih Islam" terhadap mereka yang diduga terlibat dalam perkembangan.

Sementara itu, Presiden Iran Hassan Rouhani pada 4 Desember 2019 menyerukan pembebasan para demonstran yang tidak bersalah atau mereka yang melakukan pelanggaran ringan.

"Dari semua yang ditangkap, ada yang tidak bersalah dan harus dibebaskan ... Misalnya jika seseorang melakukan pelanggaran membakar ban, ini bukan kejahatan bagi saya meskipun dia melakukan hal yang tidak benar. Tapi kita seharusnya tidak menahan mereka," kata Rouhani saat konferensi di Tehran.

Rouhani menekankan bahwa mereka yang membawa senjata atau melakukan kejahatan dan mereka yang datang ke tempat kejadian secara terorganisir harus ditangani sesuai dengan hukum.

Di bagian lain tweetnya, Dubes Iran untuk Inggris Hamid Baeidinejad mengatakan, angka kematian yang dituduhkan Reuters bahkan jauh melebihi angka dari 304 yang disampaikan Amnesty International. Selain itu, lanjutnya, klaim Reuters bahwa 400 perempuan tewas dalam kerusuhan sangat mengejutkan, sebab, partisipasi perempuan dalam protes tersebut relatif rendah.

Baeidinejad lebih lanjut menyinggung pembatalan izin Reuters dan  menulis, izin Reuters telah dibatalkan oleh Iran tahun lalu karena melaporkan berita bohong, sehingga kurangnya wartawan di lapangan dan akses ke informasi tangan pertama secara efektif telah menimbulkan pertanyaan atas laporan Reuters.

Dia menambahkan, sayangnya, kantor berita yang dijual oleh pemilik Inggris-nya kepada entitas Zionis Kanada, selama beberapa tahun terakhir ini telah mengejar kebijakan yang didasarkan pada prasangka dan kebohongan terhadap Iran dan gerakan perlawanan di kawasan.

Sebagai contoh, lanjut Baeidinejad, laporan Reuters sebelumnya yang menuduh bahwa pertemuan tingkat tinggi telah diadakan di Iran untuk memutuskan kemungkinan serangan terhadap fasilitas minyak Arab Saudi.

Dia mengatakan, laporan PBB membuktikan tuduhan itu salah. Para penyelidik PBB tidak dapat memverifikasi klaim AS dan Arab Saudi atas tuduhan keterlibatan Iran dalam serangan terhadap fasilitas Aramco pada bulan September.

Baeidinejad menuturkan, pendekatan Reuters mencerminkan dengan baik pernyataan yang dibuat oleh pemilik imperium media Zionis Rupert Murdock, yang menyatakan bertahun-tahun lalu bahwa outlet media milik Yahudi di seluruh dunia memiliki tugas untuk mendukung Israel.

Dubes Iran untuk Inggris itu lebih lanjut mendesak semua outlet berita dan organisasi media untuk bertindak bertanggung jawab dengan menolak memberi informasi yang salah kepada publik sebelum angka resmi dirilis. (RA)