Republik Islam Iran telah merespon tegas atas ancaman sejumlah pejabat Amerika Serikat yang ingin mencegah pengiriman bahan bakar oleh kapal-kapal tanker Iran ke Venezuela.

Baru-baru ini, pemerintah Tehran telah mengeluarkan peringatan terhadap statemen para pejabat Washington yang mengancam akan mengusik pelayaran kapal-kapal tanker pengangkut BBM Iran ke Venezuela.

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif dalam sepucuk surat kepada Sekjen PBB Antonio Guterres, menulis ancaman ilegal, berbahaya, dan provokatif AS merupakan sebuah contoh dari perompakan laut serta bahaya besar bagi perdamaian dan keamanan internasional.

Zarif menekankan bahwa AS harus mengakhiri sikap arogan di tingkat global dan menjunjung tinggi supremasi hukum internasional, khususnya kebebasan navigasi di perairan internasional.

Deputi Menlu Iran untuk Urusan Politik, Sayid Abbas Araqchi telah memanggil duta besar Swiss yang mewakili kepentingan AS di Iran, ke Kementerian Luar Negeri dan memintanya untuk menyampaikan peringatan serius Tehran kepada Washington atas setiap gangguan potensial terhadap kapal tankernya.

Perjalanan kapal-kapal tanker Iran ke Venezuela dan pelayaran mereka di perairan bebas, sama sekali tidak melanggar hukum dan aturan internasional. Kebebasan berbisnis termasuk salah satu prinsip dasar yang diakui oleh hukum internasional dan negara lain tidak berhak menghalangi penegakan aturan itu.

Republik Islam Iran adalah sebuah negara maritim dengan garis pantai sepanjang 5.700 kilometer, dan rata-rata lebih dari 300 juta ton barang dimuat dan dibongkar di 11 pelabuhan besar dan 60 pelabuhan kecil Iran per tahun.

Pada Juli 2019, AS dengan bantuan Inggris menyita sebuah kapal tanker Iran, Grace-1 di perairan Gibraltar, yang sedang mengangkut minyak dengan alasan melanggar sanksi Uni Eropa terhadap Suriah.

Langkah ilegal itu disikapi dengan tegas oleh Tehran. Pengadilan Tinggi Gibraltar kemudian membebaskan tanker Grace-1 tanpa mengindahkan permintaan Washington untuk memperpanjang masa penahanan.

Seorang analis senior Arab, Abdel Bari Atwan dalam sebuah artikelnya di surat kabar Rai al-Youm, menulis penyitaan kapal tanker Iran yang dilakukan atas provokasi pemerintahan Trump dan dengan alasan yang tidak berdasar, merupakan sebuah kesalahan besar pemerintah Inggris. London berpikir bahwa para pejabat Tehran akan mengiba dan meminta maaf kepada mereka.

Jelas bahwa perilaku arogan AS merupakan ancaman terhadap kebebasan navigasi, perdagangan internasional, dan pengiriman energi, serta contoh nyata dari perompakan laut. Aksi mereka secara jelas melanggar hukum internasional dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Piagam PBB.

Dengan melihat semua aspek hukum internasional dan bahaya yang diciptakan oleh AS bagi keamanan pelayaran, maka Iran dapat menggunakan semua opsi jika mereka mengulangi kesalahan serupa.

Tehran akan mengambil langkah yang tepat untuk memastikan kebebasan navigasi dan menanggapi setiap gangguan yang datang dari Washington.

Menteri Pertahanan Iran, Brigadir Jenderal Amir Hatami dalam pertemuan dengan anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, telah membuat semuanya menjadi jelas.

"Republik Islam dalam membela kepentingan nasionalnya akan memberikan reaksi yang cepat, tegas, dan mematikan terhadap setiap agresor," pungkasnya. (RA)