Pars Today

Pada dasarnya dalam sistem pemilu apa pun dan untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang tepat dan mencegah pelanggaran hukum di semua tahapan pemilu akan diadakan pengawasan dengan metode apa pun.

Mengingat urgensitas peran eksekutif  presiden di pemerintahan Repubik Islam Iran, maka sebelum penyelenggaraan pemilu, penting untuk dikaji kelayakan kandidat di setiap pemilu oleh otoritas terkait dan pakar. Setelah uji kelayakan, maka kandidat yang benar-benar lolos uji kelayakan maka mereka baru disahkan dan diijinkan untuk mengikuti pemilu.

Sekaitan dengan ini, penyelenggara dan pengawas pemilu meminta media massa menjelaskan posisi penting presiden dan syarat kandidat serta undang-undang pemilu kepada masyarakat, dan ini merupakan salah satu indikasi perhatian serius terhadap penyelenggaraan pemilu yang sehat dan legal.

Berdasarkan konsitusi, kelayakan kandidat presiden dikaji oleh Dewan Garda Konstitusi sebelum pemilu. 

Terkait hal ini, Pasal 110 Konstitusi menyebutkan, " ...Kelayakan kandidat presiden dari sisi kepemilikan syarat yang disebutkan di undang-undang ini harus disahkan oleh Dewan Garda Konstitusi sebelum pemilu."

Berdasarkan pasal ini, Dewan Garda Konstitusi tidak mengawasi uji kalayakan para kandidat presiden, tapi secara langsung melakukan uji kelayakan tersebut.

Jenis tugas dan wewenang Dewan Penjaga dan kepentingannya telah menjadikan lembaga ini salah satu lembaga terpenting di Republik Islam Iran. Lembaga ini sangat mirip dengan beberapa lembaga ketatanegaraan di negara lain. Dalam kaitan ini, konstitusi di beberapa negara telah menunjuk lembaga yang disebut "Mahkamah Konstitusi", "Dewan Konstitusi", "Mahkamah Konstitusi" dan sejenisnya, yang memiliki banyak kesamaan dalam struktur dan jenis tanggung jawabnya.

Contohnya, menurut konstitusi Jerman, parlemen memiliki hak untuk meninjau kembali keabsahan pemilu, terutama melalui persetujuan kredensial deputi, serta pengabaian imunitas dan pencopotan mereka dari jabatan. Mahkamah Konstitusi Federal adalah pengadilan tertinggi dan salah satu lembaga paling dihormati dan kuat di Republik Federal Jerman.

Di Bulgaria, berdasarkan pasal 66 Konstitusi, setiap ada keraguan tentang keabsahan pemilu, maka sesuai hukum hal ini dapat dirujuk ke Mahkamah Konstitusi.

Di Rumania, Pasal 47 konstitusi negara, yang mengatur pemantauan pemilu, menyatakan: "Majelis Agung Nasional memutuskan apakah akan memilih setiap perwakilan atau tidak." Sidang ini membahas legalitas pemilihan masing-masing perwakilan dan memutuskan validitas atau ketidakabsahan pemilihannya. Dalam hal pencabutan pemilihan seorang wakil, hak dan kewajiban wakilnya akan dihentikan sejak saat pencabutan.

Di Italia, di mana parlemen terdiri dari dua majelis, Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat; Menurut Pasal 66 UUD, masing-masing Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan baik keabsahan surat keterangan anggotanya maupun tentang alasan ketidakkonsistenan atau ketidakmampuan anggota untuk menduduki jabatan perwakilan.

Di Kanada, di mana parlemen terdiri dari dua kamar, House of Commons dan Senat; Salah satu kekuasaan House of Commons adalah mengubah dan mengamandemen bagian fleksibel dari konstitusi, menyetujui mandat para deputi dan menghapusnya.

Di Jepang; Menurut Pasal 42 UUD, parlemen terdiri dari dua kamar, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Penasihat. Persetujuan atas pemilihan orang-orang yang terpilih dan persetujuan kredensial mereka adalah tanggung jawab parlemen yang relevan dan dengan suara mayoritas atau suara dari mereka yang hadir. Pasal 55 Konstitusi Jepang menyatakan dalam hal ini: "Penilaian atas kompetensi anggota masing-masing Dewan akan menjadi tanggung jawab Dewan itu."

Berdasarkan Butir 3 Pasal 82 Konstitusi Kyrgyzstan, otoritas yang menentukan legalitas pemilihan presiden adalah Mahkamah Konstitusi.

Di beberapa negara, Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab untuk memantau pemilu.

Di Inggris; Perdana menteri menunjuk menteri dalam negeri, dan kementerian dalam negeri secara hukum bertanggung jawab untuk mengawasi peninjauan, persetujuan, dan diskualifikasi kandidat parlemen. Di negara ini, beberapa anggota Mahkamah Agung, yang dipilih secara undian, meninjau kredensial Majelis Rendah dan menyampaikan laporan persetujuan atau ketidaksetujuan mereka kepada Majelis, dan Majelis menyetujui laporan Kehakiman tanpa pembahasan.

Di beberapa negara lain, termasuk Amerika Serikat, Belgia, dan Swiss, badan legislatif meninjau, menyetujui, atau menolak kredensial anggotanya.

Konstitusi Amerika Serikat menyatakan: "Setiap Dewan memiliki arbiternya sendiri, hasil dan karakteristik anggotanya. Paragraf 5 asas pertama Konstitusi AS menggunakan kata "Judge" dan kata dalam istilah hukum berarti "menghakimi dan mengadili". Dari segi hukum, salah satu ciri putusan yang diambil oleh hakim atau arbiter adalah bersifat mengikat dan berwibawa. Karenanya, Dewan Perwakilan Rakyat AS (Kogres dan Senat) menilai pemilihan, hasilnya, karakteristik anggotanya, dan kualifikasi anggotanya.

Berdasarkan Konstitusi Amerika Serikat, terkait pemilu presiden, para kandidat harus melewati pemilu internal partai, praktisnya Partai Demokrat dan Republik. Dan Departemen Dalam Negeri dalam hal iani bertindak sebagai pengawas.

Dr. Foad Izadi dari Universitas Tehran seraya menjelaskan bahwa kandidat presiden di Amerika memiliki dukungan partai, mengatakan, "Di AS, partai yang pertama-tama menentukan kelayakan atau tidaknya seorang kandidat. Jika Anda ingin menjadi anggota DPR, maka Anda harus lolos dari pemilu internal partai."

Faktanya di sistem politik berbagai negara, berdasarkan kondisi dan kriteria yang ditentukan dalam konstitusi, pengaturan dan sistem hukum dan eksekutif khusus telah ditetapkan di bidang ini.

Di proses ini, ada juga kesamaan yang menurut esensi hukum sama halnya dengan penggunaan mekanisme dan metode beragam untuk mengawasi secara penuh proses pemilu.