Bioritmik Irak di Sepanjang Tahun 2021

Salah satu peristiwa terpenting yang terjadi di Irak pada tahun 2021 adalah pemilu parlemen pada 10 Oktober 2021. Rencananyanya pemilu parlemen Irak digelar pada Juni 2021, tapi pemerintah Baghdad mengumumkan penundaan penyelenggaraan pamilu pada 19 Januari 2021. Pemilu parlemen Irak diselenggarakan setelah terjadi perubahan asasi dalam undang-undang pemilu.

 

Salah satu perubahan aturan pemilu itu adalah, sebelumnya pemilu digelar di 18 provinsi, dan tidak jelas siapa perwakilan dari setiap kota, tapi pemilu terbaru diselenggarakan di 83 daerah pemilihan. Pembagian provinsi Irak menjadi banyak daerah pemilihan untuk pertama kalinya adalah seperti berikut, 32 daerah pemilihan di provinsi-provinsi berpenduduk Syiah, 17 daerah pemilihan di Provinsi Baghdad, 22 daerah pemilihan di provinsi-provinsi berpenduduk Syiah dan Sunni, dan 12 daerah pemilihan di Wilayah Otonomi Kurdistan. 

 

Berbeda dengan pemilu sebelumnya, pada pemilu terbaru para kandidat yang meraih suara terbanyak langsung masuk Parlemen Irak. Sedikitnya 83 kursi Parlemen Irak dikhususukan untuk perempuan, dengan kata lain minimal satu perempuan terpilih sebagai anggota Parlemen dari masing-masing 83 daerah pemilihan.

 

Pemilu parlemen Irak ke-5 yang digelar pada 10 Oktober 2021 memecahkan rekor pemilu dengan partisipasi terendah. Menurut keterangan Komisi Tinggi Pemilu Irak, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu kali ini sekitar 41 persen. Dari 21 juta orang yang berhak memilih, hanya 9.077.779 orang yang menggunakan hak pilihnya. Rendahnya tingkat partisipasi warga Irak dalam pemilu parlemen kali ini lebih disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat atas kondisi ekonomi dan keputusasaan mereka atas upaya merubah kondisi melalui kotak suara.

 

Tanggal 11 Oktober 2021 hasil pertama pemilu parlemen Irak diumumkan oleh Komisi Tinggi Pemilu negara itu. Moqtada Sadr, Pemimpin Gerakan Sadr Irak yang sebelumnya mengaku mundur dari kontestasi pemilu, tapi setelah kembali berhasil merebut 73 persen kursi Parlemen. Blok Taqaddum pimpinan Mohammed Al Halbousi mendapatkan 37 kursi, Koalisi Negara Hukum pimpinan Nouri Al Maliki, merebut 34 kursi dan Partai Demokratik Kurdistan, 31 kursi.

 

Pada pemilu parlemen Irak terbaru, perempuan mendapatkan 97 kursi. Berdasarkan Undang-undang Pemilu Irak, minimal 83 kursi Parlemen diberikan kepada perempuan, tapi Yousra Karim Mohsen, Dirjen Departemen Pemberdayaan Perempuan di Sekretariat Jenderal Dewan Menteri Irak mengatakan, "Perempuan berhasil merebut 97 kursi Parlemen, lebih 14 kursi dari jatah khusus mereka." Akan tetapi masalah pentingnya adalah, menurut Yousra Karim Mohsen hasil penghitungan suara menunjukkan 57 persen perempuan berhasil lolos ke Parlemen dengan mengandalkan perolehan suara mereka yang tinggi, bukan memanfaatkan jatah khusus perempuan.

 

 

Dengan kata lain, 57 persen perempuan berhasil meraih suara lebih tinggi dari laki-laki, dan melenggang ke Parlemen Irak. Data ini dapat diartikan bahwa sebagian suara masyarakat Irak yang diberikan ke wakil perempuan adalah bentuk protes atas kinerja pemerintah selama beberapa tahun terakhir, dan merupakan suara kekecewaan.

 

Setelah hasil pemilu parlemen diumumkan oleh Komisi Tinggi Pemilu Irak, aksi protes yang digelar berbagai kelompok politik pun pecah. Beberapa kelompok politik Irak termasuk Alainsi Fatah meyakini bahwa terjadi kecurangan luas dalam pemilu parlemen 10 Oktober di Irak. Komisi Tinggi Pemilu Irak menerima banyak gugatan pemilu dan akhirnya pada 30 November 2021 mengumumkan hasil final dengan sedikit perubahan, dan mengonfirmasi bahwa pemilu berjalan sukses.

 

Meski Komisi Tinggi Pemilu Irak melakukan perubahan pada hasil pemilu parlemen, namun para demonstran terus melanjutkan aksinya, sehingga akhirnya diputuskan bahwa Pengadilan Tinggi Federal yang harus mengumumkan hasil final pemilu parlemen Irak. Hadi Al Ameri, Ketua Aliansi Fatah, pada 22 Desember 2021 menyerahkan bukti-bukti pelanggaran aturan pemilu kepada pengadilan.

 

Hadi Al Ameri di pengadilan mengatakan, Komisi Tinggi Pemilu Irak tidak memberikan kartu pemilihan elektronik kepada lima juta pemilih, dengan demikian mereka tidak bisa memilih, ditambah sebagian besar warga Irak lain yang gagal menggunakan hak suaranya karena mesin elekteronik rusak. Menurut Hadi Al Ameri, perusahaan pengawas proses teknis penyelenggaraan pemilu, tidak menyangkal kemungkinan kecurangan dan perubahan suara tanpa diketahui siapa pun.

 

Sekali pun bukti ditunjukkan oleh para demonstran, tapi Pengadilan Tinggi Federal Irak, pada 27 Desember 2021 tetap mengumumkan keputusannya. Keputusan Pengadilan Tinggi Federal Irak terbagi menjadi dua dua bagian, pertama, mengakui pelanggaran pemilu. Menurutnya, langkah Komisi Tinggi Pemilu Irak yang mengumumkan sebagian hasil pemilu, merupakan pelenggaran, dan penghitungan suara pada pemilu berikutnya harus dilakukan secara manual, tidak elektronik lagi.

 

Parlemen Irak mendatang juga harus mengamandemen undang-undang pemilu yang sekarang. Kenyataannya, Pengadilan Tinggi Federal Irak tidak menerima terjadi kecurangan dalam pemilu. Kedua, penolakan atas tuntutan pencabutan hasil pemilu parlemen Irak. Oleh karena itu gugatan kelompok-kelompok politik Irak tidak diterima, dan hasil pemilu disahkan.

 

 

Menanggapi keputusan ini, kelompok-kelompok politik Irak menunjukkan reaksi yang tepat dan demokratis, dan meski terbukti terjadi kecurangan dalam pemilu, namun mereka menerima keputusan pengadilan. Hadi Al Ameri mengumumkan bahwa pihaknya menghormati keputusan Pengadilan Tinggi Federal Irak.

 

Akan tetapi ia kembali mengulang protes sebelumnya terkait kecurangan dan rekayasa dalam proses pemilu. Menurutnya, Pengadilan Tinggi Federal Irak berada di bawah tekanan hebat sehingga mengeluarkan keputusan semacam ini. Nouri Al Maliki, Ketua Aliansi Negara Hukum, Ammar Al Hakim, Pemimpin Gerakan Hikmah Nasional Irak, dan Gerakan Hukum mengumumkan akan menghormati keputusan yang dikeluarkan pengadilan. Para pemimpin kelompok politik Irak itu seolah-olah ingin mengatakan bahwa mereka tidak ingin terjadi kekacauan, kerusuhan dan kekerasan di negara ini.

 

Diterimanya keputusan Pengadilan Tinggi Federal Irak oleh kelompok-kelompok politik negara ini, menjadi pertanda dimulainya negosiasi di antara mereka. Bulan pertama tahun 2022 menjadi momen penting bagi Irak, karena kelompok-kelompok politik negara ini harus mengajukan calon Ketua Parlemen, Presiden dan Perdana Menteri.

 

Salah satu peristiwa penting lain yang terjadi di Irak selama tahun 2021 adalah kunjungan bersejarah Paus Fransiskus, Pemimpin Katolik dunia ke negara ini. Lawatan Paus Fransiskus dilakukan di tengah situasi dunia yang sedang dilanda pandemi Corona dan menyebabkan banyak rencana kunjungan diplomatik dibatalkan atau sangat dibatasi. Sepertinya salah satu alasan kunjungan Paus Fransiskus ke Irak adalah undangan resmi pemerintah Irak, yang sebelumnya tidak terlaksana.

 

Surat kabar AS, New York Times terkait alasan kunjungan Paus ke Irak menulis, "Kunjungan semacam ini merupakan harapan Paus yang tertunda selama bertahun-tahun. Paus Jean Paul II bermaksud berkunjung ke Irak pada tahun 2000 namun batal karena meningkatnya ketegangan di kawasan kala itu. Paus Benediktus XVI juga diundang ke Irak, namun karena perang akhirnya ia urung datang. Presiden Irak, Barham Salih mengundang Paus Fransiskus I pada Juli 2019, dan berharap lawatan ini dapat memperbaiki hubungan dua negara setelah sekian lama buruk. Paus Fransiskus menerima undangan tersebut, dan dengan tegas mengumumkan tidak ingin mengecewakan rakyat Irak terutama penduduk Kristen yang menderita.

 

Alasan lain dipilihnya Irak sebagai negara yang dikunjungi oleh Paus Fransiskus adalah karena komunitas Kristen di negara ini. Pada tahun-tahun akhir pemerintahan Saddam Hussain, tercatat sekitar 1,5 juta penganut Kristen di Irak, akan tetapi jumlah ini menurun sepertiganya pada dua dekade terakhir. Oleh karena itu, keberadaan umat Kristen di Irak, dan kondisi menyedihkan mereka khususnya akibat kekerasan, merupakan alasan utama kunjungan Paus Fransiskus ke Irak. Di kota Baghdad, Paus meminta masyarakat Irak untuk menghormati minoritas agama, dan hidup berdampingan dengan saudara-saudara Kristen mereka sebagai sebuah modal berharga.

 

 

Masalah penting lain adalah Paus Fransiskus bertemu dengan Marja Taklid Syiah Irak, Ayatullah Ali Sistani. Dalam pertemuan itu ditekankan pentingnya memperhatikan secara serius perdamaian dan kemuliaan manusia, kedekatan agama, mencegah kekerasan, mencegah diskriminasi agama dan berperang melawan terorisme. 

 

Irak tahun lalu mengalami sejumlah peristiwa keamanan, dan ini menunjukkan bahwa sampai sekarang Irak masih berhadapan dengan masalah keamanan terutama pergerakan teroris. Sekali pun demikian, salah satu peristiwa keamanan terpenting di Irak adalah persetujuan AS untuk menarik pasukannya dari negara itu. PM Irak Mustafa Al Kadhimi pada bulan Juni 2021 melakukan kunjungan ke AS dan bertemu dengan Presiden Joe Biden. Mustafa Al Kadhimi dan Joe Biden mencapai kesepakatan terkait penarikan seluruh pasukan AS dari Irak hingga 31 Desember 2021. Namun nyatanya sejumlah banyak tentara AS masih berada di Irak sebagai penasihat militer dan pelatih pasukan Irak.

 

Presiden Irak Barham Salih dan Ketua Parlemen Mohammed Al Halbousi mendukung kesepakatan ini, dan menyebutnya sebagai keberhasilan diplomasi dan politik. Blok Fatah pimpinan Hadi Al Ameri menyambut baik hasil pembicaraan strategis AS dan Irak termasuk kesepakatan penarikan keluar total pasukan AS dari Irak. Moqtada Sadr, Pemimpin Gerakan Sadr Irak juga menyambut kesepakatan ini, dan berterimakasih kepada Mustafa Al Kadhimi.

 

Di sisi lain, Gerakan Al Nujaba Irak mengumumkan, secara asasi kesepakatan itu tidak terlalu menciptakan perbedaan berarti pada kehadiran pasukan AS di Irak. Juru bicara Al Nujaba Irak Nasr Al Shammari dalam wawancara dengan stasiun televisi Al Mayadeen mengumumkan, "Dalam pandangan Al Nujaba, masalah tidak berubah secara signifikan, dan Irak tidak membutuhkan pasukan AS. Oleh karena itu kami mengumumkan dengan tegas bahwa kami akan tetap menjadikan pasukan AS sebagai target senjata kami meski berganti baju."

 

Nasr Al Shammari juga mengatakan bahwa pasukan AS untuk menipu publik mengubah bentuk kehadiran mereka di Irak. Ia mempertanyakan manfaat perubahan bentuk dari penjajah ke penasihat militer. Pasukan AS hadir di wilayah Irak, lalu apa bedanya jika kehadiran militer ini diberi nama atau dalih lain.

 

Pejabat militer Irak pada Desember 2021 mengabarkan penarikan total pasukan AS dari negara itu. Mustafa Al Kadhimi, PM Irak pada 29 Desember 2021 di Twitter menulis, "Misi militer pasukan koalisi internasional AS di Irak sudah berakhir, dan seluruh tentara, serta peralatan militer mereka sudah ditarik dari Irak. Ia menambahkan, "Berdasarkan hasil pembicaraan strategis, peran pasukan koalisi di Irak hanya sebatas sebagai penasihat militer." Namun demikian, beberapa kelompok perlawanan di Irak mengaku tidak puas dengan kehadiran para penasihat militer AS di negaranya, dan menurut mereka pasukan AS belum keluar dari Irak, dan harus keluar semuanya. (HS)