ASEAN dalam Kalender 1395 HS
Para menlu 10 negara anggota ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei, Laos, Myanmar dan Kamboja, dalam pertemuan ke-49 di Laos, menyetujui bergabungnya Republik Islam Iran dalam Pakta Persahabatan dan Kerjasama ASEAN atau (TAC). Tidak diragukan lagi bahwa interaksi dekat Republik Islam Iran dengan lembaga-lembaga regional dapat memajukan program dewan pembangunan dan menciptakan payung keamanan dalam hubungan luar negeri dan ekonomi semua pihak.
Melihat posisi ASEAN yang terus meningkat dalam percaturan politik regional Asia dan dunia, dan bahwa mukaddimah segala bentuk kerjasama dengan lembaga ini memerlukan penandatanganan TAC, maka persetujuan atas Iran dengan TAC ini mengindikasikan keinginan ASEAN untuk memperluas hubungan transregionalnya.
Sidang ASEAN pada tahun lalu secara umum dipengaruhi sejumlah perselisihan dan friksi sejumlah anggotanya dengan Cina soal Laut CIna Selatan. Para pemimpin negara-negara anggota ASEAN dalam KTT di Laos, tidak merilis deklarasi resmi menentang klaim teritorial Beijing di Laut Cina Selatan untuk menunjukkan bahwa ASEAN bersikap netral dalam hal ini.
Ini dilakukan karena Mahkamah Internasional Den Haague telah menindaklanjuti berkas gugatan pemerintah Filipina terhadap Cina, dan mengeluarkan putusan yang memihak pada Manila. Cina menyatakan tidak menerima putusan Mahkamah Internasional. Oleh karena itu, ketika ASEAN tidak mengeluarkan putusan soal friksi di Laut Cina Selatan, pemerintah Cina menilainya sebagai sebuah kemenangan untuk Beijing.
Li Keqiang, Perdana Menteri Cina dalam KTT ASEAN dan Cina di Laos, menyodorkan program lima tahap untuk pengembangan kerjasama bilateral dan menyatakan bahwa koordinasi lebih baik strategi pembangunan kedua pihak, akan membantu pengokohan kerjasama di semua sektor. Selain itu, menciptakan sebuah koridor baru untuk kerjasama politik dan keamanan dengan ASEAN, peningkatan kerjasama budaya khususnya di bidang pariwisata, peningkatan kerjasama regional, pemudahan perdagangan bebas dan investasi serta implementasi berbagai proyek kolektif, di antara usulan lima tahap yang dikemukakan Li Keqiang.
Usulan yang dikemukakan pemerintah Cina itu sejatinya adalah upaya manajemen krisis dan mencegah munculnya gejolak dan bentrokan antara Cina dan negara-negara ASEAN. Lembaga ini bersama Cina sama-sama memegang teguh prinsip yang berorientasi ekonomi dan pendapatan mereka sangat terikat dengan ekspor dan penyerapan investasi.
Termasuk di antara transfromasi penting ASEAN tahun lalu adalah pelaksanaan pertemuan dengan Amerika sebagai audien lembaga ini di luar geografi ASEAN yang berlangsung di California. Mantan presiden AS, Barack Obama berbicara soal masa depan hubungan dengan ASEAN dan friksi antara Cina dan sejumlah negara anggota di Laut Cina Selatan, yang dinilai banyak analis sebagai bentuk intervensi. Poros utama pidato Obama dan program penyelesaian friksi ASEAN dengan Cina adalah bahwa negaranya bersama ASEAN dapat menyukseskan perspektif kolektif soal aturan main untuk menyelesaikan friksi maritim secara damai.
Tahun lalu, Raja Thailand Bhumibol Adulyadej, meninggal dunia di usia 88 tahun setelah beberapa waktu menderita sakit. Dia berkuasa sejak tahun 1950. Pemerintah Thailand dalam pernyataan pada sebuah acara peringatan 50 hari wafatnya Bhumibol Adulyadej, mengumumkan bahwa Pangeran Maha Vajiralongkorn, berusia 64 tahun, sebagai Raja Thailand baru. Maha Vajiralongkorn menyandang gelar Rama X.
Dengan demikian, Maha Vajiralongkorn, adalah Raja Thailand ke-10 dari silsilah Chakri. Dia lahir pada 28 Juli 1952 dan mengeyam pendidikan dasar di sekolah kerajaan di Thailand. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di Inggris dan Australia. Dalam rangka melanjutkan tradisi ratusan tahun Thailand, maka pada 1972 dia dinobatkan sebagai putra mahkota.
Wafatnya mendiang Bhumibol Adulyadej, tidak mempengaruhi kondisi di Thailand mengingat raja tidak memiliki peran signifikan dalam urusan perpolitikan. Namun raja selalu bersama militer Thailand dan mendukung mereka dalam setiap kudeta.
Pada tahun 1935 kalender Hijirah Syamsiah, peristiwa penting tahun lalu adalah pilkada di Jakarta, Indonesia yang sarat dan gejolak politik dan agama. Pilkada Jakarta, berlanjut hingga babak kedua. Pasangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersama Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan bersama Sandiaga Uno, berhasil menyingkirkan para pesaing mereka dan masuk ke babak kedua. Ahok sebagai Gubernur Jakarta mendapat dukungan dari partai yang mengusung Joko Widodo, Presiden Indonesia.
Pilkada Jakarta memang sangat riuh di Indonesia karena selain faktor persaingan politik, juga kental dengan isu agama yang terlibat di dalamnya. Ahok sebagai penganut Kristiani, dituding telah melakukan penistaan agama Islam dan mendapat protes luas dari warga Muslim Indonesia. Bahkan kasus penistaan itu telah disidangkan dan belum usai. Permintaan maaf Ahok pun ternyata tidak mampu meredakan kegeraman umat Islam Indonesia.
Indonesia menghadapi gejolak mazhab dan etnis. Banyak yang berpendapat bahwa pilkada adalah persaingan awal untuk pilpres 2019 di Indonesia. Kemenangan gubernur Jakarta adalah sebuah langkah besar menuju pilpres. Menurut rencana, putaran kedua pilkada Jakarta akan digelar pada akhir bulan April.
Tahun 1395 HS dalam kalender Persia, adalah tahun penuh tensi dalam hubungan Filipina dan Amerika Serikat khususnya terkait program pemberantasan narkoba oleh Manila. Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, memberikan peringatan kepada Amerika Serikat yang dinilainya terlalu mencampuri urusan dalam negerinya dengan mengancam akan membatalkan seluruh kesepakatan militer bilateral.
Duterte menuding Washington sedang menyuplai senjata ke tiga provinsi Filipina, karena AS menginginkan instabilitas di ketiga provinsi tersebut untuk menciptakan gudang senjata permanen di negara Asia Tenggara itu. Dikatakannya, "Saya bahkan tidak tahu apakah persenjataan tersebut mencakup senjata nuklir yang disimpan di negara saya." Presiden Filipina mereaksi sikap AS itu dengan mengancam akan membatalkan seluruh kesepakatan keamanan dengan Washington.
Pernyataan Presiden Filipina itu mengemuka setelah Kementerian Pertahanan AS (Pentagon) memberikan lampu hijau untuk pembangunan gudang senjata, pangkalan militer dan bandara pada tahun 2016 berdasarkan kesepakatan militer antara Filipina dan AS. Duterte menekankan bahwa bila gudang senjata Amerika Serikat dibangun di Filipina, maka dirinya akan merevisi ulang kesepakatan militer kedua negara. Dia juga menyatakan telah meminta pemerintah Cina untuk mendanai program rudal kendali militer Filipina untuk menghadapi kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan teroris Takfiri Daesh di Filipina selatan.
Tahun lalu dalam kalender Persia 1395 HS, ditandatangani kesepakatan antara Malaysia, Indonesia dan Filipina, untuk menghadapi aktivitas kelompok-kelmopok teroris Daesh dan perluasan ideologi menyimpang kelompok tersebut di kawasan. Kesepakatan itu ditandatangani oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo, PM Malaysia, Najib Razak dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Menurut rencana, ketiga negara anggota ASEAN itu akan bekerjasama dalam penangkapan dan antisipasi perluasan ideologi Takfiri di kawasan.
Kesepakatan para pemimpin Indonesia, Malaysia dan Filipina ini mengindikasikan kekhawatirna ketiga negara terhadap perubahan geografis secara cepat aktivitas Daesh menyusul semakin menyempitnya blokade terhadap kelompok teroris itu di Irak dan Suriah. Berdasarkan data yang beredar, terdapat sekitar 1.400 teroris dari Malaysia, Indonesia dan Filipina yang bergabung dengan Daesh di wilayah Asia Tenggara dan membentuk jaringan Takfiri Melayu. Kemungkinan kembalinya para warga Malaysia, Indonesia dan Filipina dari Irak, pasca kekalahan Daesh di Irak dan Suriah, juga menjadi pertimbangan ketiga negara untuk bersama-sama mengantisipasi ancaman teror Daesh.
