Tantangan Politik Luar Negeri AS di Tahun 2018

Amerika Serikat akan menghadapi tantangan besar dalam kebijakan luar negeri di tahun 2018. Pada 2017, bersamaan dengan memburuknya ketidakpuasan dalam negeri atas kinerjanya, Presiden AS Donald Trump, berfokus pada isu-isu di luar negeri seperti Korea Utara dan Iran. Pada tahun 2017, Amerika Serikat sedikit berhasil dalam kebijakan luar negeri dan menimbulkan kontroversi lebih besar dari tingkat keberhasilannya.

Salah satu alasan kontroversi tersebut adalah kesadaran para elit Amerika tentang fakta pelemahan negara mereka di kancah internasional. Pengaruh Amerika Serikat terhadap Rusia dan Cina semakin menurun, dan alih-alih menjadi kekuatan global terkuat, Amerika harus secara bertahap menerima dua kekuatan lainnya.

Isu lainnya adalah kebijakan AS di Timur Tengah, yang menghadapi kontroversi pada tahun 2017. Uni Eropa dan cara berinteraksi dengan lembaga tersebut di tahun 2018 juga merupakan tantangan lain bagi kebijakan luar negeri AS.

Mungkin tantangan yang paling utama dan penting bagi Amerika Serikat pada tahun 2018, adalah Rusia, sama seperti seperti pada tahun 2016 dan 2017. Dengan terjun ke krisis di Suriah, Asia Barat, dan perang melawan Daesh dan teroris di kawasan Asia Barat, Rusia nyaris merusak tatanan wilayah yang menjadi fokus Amerika Serikat. Selain itu, ketegangan antara Amerika Serikat dan Rusia di Eropa Timur, terutama di Ukraina, terus berlanjut, sehingga pada 2018, Ukraina diperkirakan akan menjadi medan perang proxy AS-Rusia.

Pada tanggal 23 Desember 2017, Amerika Serikat mengeluarkan sebuah rencana untuk mengirim senjata militer lebih banyak ke Ukraina, yang kemudian akan memperparah kemungkinan meletusnya perang antara Rusia dan Ukraina. Pada tahun 2017, Amerika Serikat telah banyak melanggar perjanjian Minsk dan beberapa ahli yang berpendapat bahwa kesepakatan tersebut praktis tidak berlaku lagi.

Sementara Cina, adalah kekuatan yang selama lebih dari dua dekade, tidak dapat diabagikan oleh Amerika Serikat. Cina telah disebut sebanyak 33 kali dalam Dokumen Keamanan Nasional tahun 2018, yang menunjukkan pentingnya Cina dalam dokumen strategis AS.

Adapun Korea Utara dapat dinilai sebagai tantangan penting bagi Amerika Serikat pada 2018. Dalam dokumen strategis keamanan nasional Amerika Serikat, nama Korea Utara telah disebutkan sebanyak 17 kali. Pyongyang memiliki senjata nuklir, dan rudal balistik, dan secara teori, mampu menargetkan wilayah Amerika dan bahkan ibu kota negara tersebut. Pemimpin Korut juga tidak sungkan untuk menjajal kekuatan negaranya di hadapan  AS.

Pada tahun 2017, Trump dalam beberapa kesempatan terlibat konflik verbal tidak sopan dengan pejabat Korea Utara dan berbicara dengan nada marah dan geram. Namun para jenderal Gedung Putih serta Menteri Luar Negeri AS, Rex Tilerson, secara umum  dapat memahamkan kepadanya bahwa perang verbal dengan Korea Utara berpotensi menimbulkan kerugian jiwa yang sangat besar. Juga, menguatnya kemungkinan perang nuklir.

Korea Utara bahkan dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa segala tindakan apapun AS terhadap Korea Utara, maka Kepulauan Guam di dekat wilayah AS, akan menjadi sasaran serangan Pyongyang. Dalam hal ini, Korea Utara juga mendapat dukungan dari Cina sebagai salah satu pilar kekuatan segitiga global. National Interest bahkan telah memperkirakan bahwa Korea Utara dapat melakukan uji coba nuklir di Pasifik pada tahun 2018, dan Trump akan mengabaikannya.

Nama Iran sebanyak 17 kali disebutkan dalam dokumen keamanan nasional Amerika Serikat. Selain itu, strategi Amerika anti-Iran sebelumnya telah dipublikasikan secara terpisah. Amerika Serikat berusaha mengesankan Iran menjadi ancaman bagi perdamaian dan keamanan global.

Selama kampanye, Trump berulang kali mengatakan bahwa kesepakatan nuklir dengan Iran tidak dapat diterima, dan pada bulan-bulan terakhir tahun 2017, ia menolak mengakui komitmen dalam kesepakatan ini dan menyerahkannya kepada Kongres. Iran memiliki dukungan dari Rusia dan Cina, namun halangan utama untuk langkah apapun terhadap Iran adalah publik Amerika sendiri, yang hingga kini belum yakin akan ancaman terhadap kepentingan nasional Amerika Serikat dari Iran.

Tahun 2017 untuk Suriah adalah tahun yang sangat menentukan. Pada tahun tersebut, pemerintah Suriah meraih kemenangan di tiga sektor militer, keamanan dan politik. Namun kemenangan tersebut berarti kabar buruk bagi Amerika. Pada 2017, Amerika terus mempertahankan dukungan politik dan militer untuk kelompok penentang pemerintah Suriah.

Perundingan yang dimediasi oleh Utusan Khusus PBB, Staffan de Mistura tidak berhasil karena pelanggaran repetitif AS dan Saudi, hingga akhirnya de Mistura mengakhiri misinya pada tahun 2017 dengan sedikit keberhasilan. Dia memimpin delapan putaran perundingan Suriah-Suriah di Jenewa, yang pada akhirnya dalam sebuah laporan kepada Dewan Keamanan PBB dia menyebut hilangnya kesempatan emas untuk perundingan damai Suriah. Dia dijadwalkan untuk memulai putaran kesembilan perundingan pada Januari 2018, yang kemungkinan besar tetap tidak membuahkan hasil.

Langkah Trump mengakui Quds (Yerusalem) sebagai ibu kota Israel, secara praktis menghapus konsep mediasi AS dalam konflik Palestina dan rezim Zionis. Dengan kata lain, mulai sekarang, hingga akhir kepresidenan Trump, setiap klaim dan rencana oleh Amerika Serikat untuk mengupayakan perdamaian Palestina-Israel akan tidak dipercaya oleh orang-orang Arab. Tampaknya peran mediasi tersebut akan mengacu kepada Uni Eropa dan Rusia selama periode Trump.

Sebelumnya Presiden AS Donald Trump dan Dubes AS di PBB, Nikki Haley secara transparan mengancam akan memutus bantuan finansial bagi anggota PBB yang mendukung resolusi al-Quds. Dengan kata lain, Gedung Putih melakukan pemerasan dan memberikan dua pilihah kepada anggota PBB, membela hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan terkait al-Quds atau bantuan finansial AS.

Trump dan penasehatnya optimis bahwa negara-negara yang bergantung pada dukungan politik dan finansial Amerika, pada akhirnya mendukung sikap Washington yang mengakui secara resmi al-Quds sebagai ibukota Israel. Meski demikian, hanya tujuh negara selain AS dan Israel yang bersedia mengamini seruan Trump dengan imbalan bantuan finansial Washington.

Di sisi lain, perang di Afghanistan telah memasuki peringatan 17 tahun, dan terlepas dari kenyataan bahwa Trump telah mengumumkan strategi negaranya untuk Afghanistan, namun tampaknya kebijakan AS yang gagal di Afghanistan pada tahun 2018 tidak akan berubah.

Satu-satunya perbedaan adalah kemungkinan kehadiran Daesh yang lebih kuat di Afghanistan menyusul kekalahan kelompok itu di kawasan Asia Barat (Timur Tengah). Diperkirakan, pada tahun 2018, ribuan anasir Taliban dan Daesh akan terbunuh dalam serangan udara AS, dan banyak warga sipil yang juga akan menjadi koran serangan pesawat nir awak AS.

Mengingat para penasihat militer AS diijinkan untuk menemani pasukan Afghanistan hingga ke tingkat rendah, korban di pihak militer Amerika juga akan meningkat dibandingkan dengan 2017. Hal tersebut pasti akan menuai kritik untuk Trump. Menteri Pertahanan AS, James Mattis pada akhirnya akan akan menghentikan bantuan jutaan dolar kepada Pakistan untuk melawan terorisme. Karena Pakistan memiliki persepsi bahwa strategi AS adalah mengembangkan kerjasama strategis dengan India, maka Islamabad enggan mengambil tindakan anti-Taliban.

Secara umum, nampaknya dunia akan menghadapi banyak krisis di tahun 2018 dengan kehadiran Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Politik Trump dan strategi di bidang kebijakan luar negerinya didasarkan pada strategi intimidasi dan ancaman.

Tampaknya pemerintah Amerika akan melaksanakan sebuah skenario "mad man" yang akan diperankan oleh Trump untuk membuktikan bahwa dunia tidak seharusnya mengabaikan Amerika, karena orang kejam ini dapat memaksa jutaan orang di seluruh dunia untuk menjadi pengungsi, dan sanggup melenyapkan ribuan nyawa demi kepentingan ekonomi dan politik AS.