Transformasi Terbaru Politik Rusia; Permulaan Era Baru (2)

Rusia telah membuat perubahan signifikan dalam arena politik selama seminggu terakhir dan dalam beberapa bulan mendatang dengan perubahan pemerintah, dan awal proses reformasi konstitusional untuk memperbaiki situasi ekonomi dan sosial, serta mengidentifikasi peran dan kekuasaan presiden Rusia berikutnya dan lembaga legislatif. Serta bagaimana Vladimir Putin akan muncul dalam politik setelah kepresidenannya berakhir.

Proses ini dimulai dengan pidato tahunan Presiden Rusia Vladimir Putin yang tak terduga  pada 15 Januari dan setelah pengunduran diri Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev serta kemudian dengan memperkenalkan Mikhail Mishustin, seorang teknokrat sebagai Perdana Menteri baru. Medvedev menyebut pengunduran diri pemerintahnya sebagai langkah sejalan dengan proposal Presiden Vladimir Putin untuk mereformasi konstitusi Rusia, sementara menunjuk Medvedev sebagai Deputi Dewan Keamanan Rusia urusan pertahanan dan keamanan. Langkah ini menunjukkan bahwa Putin berniat untuk menjaga Medvedev di lingkaran utama kerabat terdekatnya.

Duma Rusia pada 16 Januari menegaskan pencalonan Mishustin untuk jabatan perdana menteri, dengan 383 suara mendukung dan 41 abstain. Dalam voting ini, tidak ada wakil yang menolak pencalonan Michozin sebagai perdana menteri. Setelah Duma Rusia menerima kelayakan Mishustin, Vladimir Putin langung memperkenalkannya secara resmi sebagai perdana menteri Rusia. Mishustin pada 21 Januari mempresentasikan daftar menteri usulannya kepada Putin, dan pada hari yang sama Putin menyetujui daftar anggota kabinet untuk perdana menteri baru dan menandatangani pemerintahan baru.

Di bawah konstitusi Rusia, saat ini presiden harus mendapat persetujuan Duma untuk mengangkat perdana menteri dan ia sendiri yang mengangkat perdana menteri atau kepala kabinet dan wakil-wakilnya serta para menteri. Kabinet Rusia yang baru akan memiliki sembilan wakil perdana menteri, di antaranya hanya satu yang tidak berada di pemerintahan sebelumnya, pemerintah Medvedev. Selain itu, beberapa mantan menteri pemerintah sebelumnya, termasuk Sergei Lavrov, Sergei Shoigu, Vladimir Kalakultsev, Anton Silvanov dan Alexander Novak, yang sebelumnya menjabat sebagai menteri luar negeri, pertahanan, dalam negeri dan energi tetap pada jabatannya.

Yang penting dalam komposisi para menteri pemerintah Rusia yang baru adalah bahwa tidak ada menteri utama yang dihapus, yang menunjukkan bahwa Putin mempercayai mereka dan ingin mereka melanjutkan posisinya. Putin menggambarkan kabinet baru Rusia sebagai "sangat seimbang". Presiden Rusia juga memuji perdana menteri baru karena mempertahankan sejumlah mantan anggota kabinet serta menunjuk anggota baru. Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa mungkin tidak akan ada perubahan serius dalam pembuatan kebijakan dan manajemen masing-masing kementerian dan bahwa Moskow akan melanjutkan pendekatannya saat ini pada kebijakan luar negeri, kebijakan keamanan, kebijakan energi, dan kebijakan ekonomi. Langkah-langkah terbaru ini telah meningkatkan popularitas Putin di Rusia.

Selanjutnya, setelah perubahan konstitusi dalam politik Rusia, Satuan Tugas Peninjauan Konstitusi mulai memeriksa reformasi konstitusi pada hari Kamis, 16 Januari. Gugus tugas reformasi konstitusi Rusia terdiri dari 70 anggota, termasuk beberapa senator dari Dewan Federasi (Senat), Duma (Majelis Nasional) dan sejumlah ahli hukum. Dalam pidatonya di hadapan Majelis Federal, termasuk para pemimpin dan perwakilan Dewan Federasi dan Duma serta para pejabat dan tokoh politik dan agama pada hari Rabu, 15 Januari, Putin mengumumkan reformasi konstitusi.

Setelah mengumumkan reformasi, presiden Rusia bertemu dengan anggota gugus tugas reformasi konstitusi Rusia dan mengumumkan bahwa referendum akan diadakan di Rusia untuk menyetujui reformasi. Menurut Putin, semua faksi Duma Rusia setuju bahwa peran parlemen dalam pembentukan pemerintah Rusia harus ditingkatkan. "Ini berarti bahwa parlemen mengambil lebih banyak tanggung jawab dalam pembuatan kebijakan pemerintah Rusia," katanya. Presiden Rusia, sementara itu, menekankan bahwa persetujuan calon untuk perdana menteri harus diserahkan kepada Duma dan hak presiden untuk menunjuk kepala lembaga keamanan dan Kementerian Pertahanan dan Dalam Negeri harus ditegakkan.

Reformasi lain yang diusulkan oleh presiden Rusia adalah bahwa menteri kabinet dan gubernur Rusia tidak boleh memiliki kewarganegaraan asing atau penduduk di negara lain. Amandemen lain terhadap konstitusi Rusia, yang dibicarakan oleh Putin, adalah bahwa Rusia tidak akan menegakkan keputusan organisasi internasional yang bertentangan dengan konstitusi dan, dalam masalah konstitusi Rusia, akan ditekankan soal supremasi konstitusi Rusia atas aturan internasional.

Vladimir Putin mengajukan rancangan undang-undang reformasi konstitusi pada hari Senin, 20 Januari, kepada Duma dengan bersandar pada pasal 84 konstitusi. Putin sebelumnya mengatakan bahwa reformasi ini akan membantu meningkatkan demokrasi di Rusia. Menurut Kremlin, mereformasi, mengoptimalkan, dan mengatur pemerintahan di Federasi Rusia yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini adalah jantung dari reformasi ini. Menurut teks dokumen yang dipublikasikan di situs resmi Duma, secara keseluruhan, semua amandemen terkait 22 artikel dari bab 3 hingga 8 dari konstitusi, termasuk "Struktur Federal", "Presiden Federasi Rusia", "Majelis Federal", "Pemerintah Federasi Rusia", "Lembaga Kehakiman dan Kejaksaan" dan " pemerintah daerah ". Proposal Putin menempatkan reformasi pada referendum nasional sehingga warga Rusia dapat memilih.

Bagian terpenting dari amandemen adalah bahwa kekuasaan presiden berikutnya akan berkurang. Atas saran Putin, tidak ada yang bisa menjadi presiden untuk lebih dari dua periode. Menurut rancangan itu, perdana menteri dan anggota pemerintah Rusia akan ditunjuk oleh presiden setelah persetujuan Duma. Menurut Putin, langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas interaksi antara anggota dewan dan berbagai departemen pemerintah, memperkuat peran Duma dan partai-partai di parlemen ini, serta meningkatkan akuntabilitas anggota pemerintah Rusia.

Presiden Rusia telah menekankan bahwa tidak perlu adanya konstitusi baru. Putin mengatakan Rusia membutuhkan presiden yang kuat dengan wilayah yang luas ini, agama-agama besar, populasi besar, dan bangsa yang tinggal di dalamnya. Namun, pembentukan republik parlementer adalah hal biasa di dunia, dan di Rusia secara teori dimungkinkan dan lebih maslahat.

Akhirnya, Duma Rusia, yang mayoritas dikendalikan oleh Kremlin, pada hari Kamis, 23 Januari, setelah dua jam perdebatan tentang RUU tersebut, mengusulkan apa yang diusulkan Putin dalam konstitusi. Dorongan kedua adalah meninjau kembali RUU tersebut pada bulan Februari 2020 dan kemungkinan besar pada musim semi tahun 2020, sebuah referendum umum tentang reformasi yang diusulkan Putin.

Menurut pendukungnya, reformasi konstitusi Rusia akan memengaruhi seluruh sistem hukum negara itu, dan perkembangan ini akan membuat struktur pemerintahan di Rusia lebih demokratis. Banyak yang percaya bahwa hari ini, sebagai pejabat Rusia yang paling kuat, berusaha memperkuat periode ketika ia sudah tidak lagi menjadi presiden dan berada di puncak kekuasaan, Putin tidak lagi ingin semua kekuatan berada di tangan seseorang, bahkan jika ia adalah yang paling dekat dan paling dapat diandalkan. Presiden Rusia menentang tidak ada batasan bagi masa jabatan presiden di negara itu dan mengatakan bahwa kepemimpinan seumur hidup tidak akan menyelesaikan masalah perubahan kekuasaan dan stabilitas di negara itu.

Saat ini, sebagian besar elit politik dan pendukung Rusia mendukung rencana Putin karena mereka percaya bahwa tidak memusatkan semua kekuasaan di tangan seseorang di Rusia adalah sangat rasional dan bahwa Kremlin harus menyingkirkan ketergantungan sesegera mungkin. Dalam jangka panjang, ketergantungan individu akan menjadi kelemahan Rusia. Sekarang semua yang ada di Rusia adalah untuk melayani presiden.

Popularitas Putin (68) baru-baru ini semakin naik, dengan mencermati paket usulan terbaru Putin untuk menyediakan paket dukungan luas kepada orang-orang yang membutuhkan dan rentan, nutrisi gratis untuk anak di sekolah, dan fasilitas khusus bagi mereka yang melahirkan. Para pendukungnya ingin ia menjadi Bapak Bangsa. Namun, pertanyaan paling penting sekarang adalah jabatan dan posisi apa yang akan dimiliki Putin di Rusia setelah akhir masa kepresidenannya di Rusia?

Para pengamat mengatakan Putin sedang mempersiapkan jalan bagi sistem politik Rusia untuk berfungsi dengan baik setelah akhir masa kepresidenannya dengan mereformasi konstitusi. Sampai saat ini ia tidak dapat mengambil kesimpulan pasti bagaimana detil distribusi baru kekuasaan di Rusia. Ilmuwan politik Dmitry Badafsky percaya bahwa setiap lembaga yang kondisinya jelas dalam reformasi konstitusi akan lebih serius melakukan kewajibannya.

Salah satu amandemen konstitusi adalah agar Dewan Negara diakui sebagai entitas pemerintah. Dewan Negara Rusia akan menjadi badan utama untuk keputusan strategis dan nasional. Dewan saat ini murni konsultatif dan terdiri dari 85 gubernur lokal dan pejabat lainnya termasuk pemimpin partai. Putin jelas merencanakan masa depan dewan. Satu teori adalah bahwa Putin berencana untuk menjadi ketua dewan negara yang baru dan kuat. Menurut pakar politik Rusia Alexander Baunov, seperti halnya Putin telah memperkenalkan Dewan Negara ke dalam debat konstitusi berarti bahwa ia kemungkinan akan memindahkan kekuasaan ke lembaga lain di mana ia dapat bertindak di atas posisi presiden."

Teks amandemen konstitusi Rusia menyimpulkan bahwa Dewan Negara akan diminta untuk menangani masalah-masalah kritis dalam yurisdiksi presiden, termasuk menentukan orientasi kebijakan asli dalam negeri dan luar negeri serta memastikan fungsi koordinasi para pejabat pemerintah. Poin penting adalah bahwa peran Dewan Negara sebagai analisis strategis dan badan perencanaan untuk pembangunan nasional akan dikonsolidasikan.

Dengan demikian, tampaknya tujuan utama Putin, di samping perubahan dramatis dalam tingkat kekuasaan Presiden dan Duma, dengan kata lain kekuasaan eksekutif dan legislatif di Rusia, adalah untuk melanjutkan kehadirannya yang berpengaruh di arena politik negara. Tujuan Putin adalah tetap berkuasa, menurut wartawan Rusia Sergei Goryashko. Pertanyaannya adalah bagaimana? Dia tidak akan lagi menjabat sebagai presiden setelah tahun 2024. Pertanyaannya adalah posisi apa yang dia miliki untuk dirinya sendiri.

Secara umum, isi paket reformasi konstitusi yang diajukan oleh Putin dan diratifikasi oleh Duma sersta referendum dalam waktu dekat adalah bahwa kebijakan dalam negeri dan tingkat otoritas badan legislatif dan eksekutif Rusia serta lembaga strategis akan berubah secara dramatis. Perubahan yang pada saat yang sama akan melanjutkan kehadiran Vladimir Putin yang berpengaruh dalam kebijakan dan strategi dalam negeri, asing, keamanan dan ekonomi Rusia.