Kasus-kasus Pelanggaran HAM Serius di Kanada

Sebagai contoh, pemerintah Kanada bisa menjadi kabinet paling beragam dari sisi etnis. Namun di negara ini terdapat diskriminasi terkait warga negara dari sisi etnis, ras, bangsa, dan jenis kelamin. 

 

Sejumlah laporan seputar masalah HAM, dan yang lainnya menunjukkan bahwa pemerintah Kanada di bidang HAM melakukan kelalaian secara serius.

 

Di bidang HAM internasional, Kanada tidak menandatangani sejumlah perjanjian, dan tidak mengesahkan isi beberapa konvensi internasional, di antaranya,

 

1. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota-Anggota Keluarga Mereka

2. Organisasi Buruh Internasional, ILO

3. Konvensi Masyarakat Adat dan Suku tahun 1989

4. Konvensi tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, 2011

5. Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan

6. Konvensi tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan

 

 

Secara umum masalah-masalah terkait HAM di Kanada bersumber dari dua masalah asasi, pertama, pelaksanaan komitmen HAM internasional, dan kedua, perhatian pada komitmen HAM intrnasional. Akan tetapi permasalahan-permasalahan terkait, dapat dibagi ke beberapa kategori sebagai berikut,

 

1. Masalah-masalah yang Sama di Seluruh Kasus HAM

 

a. Kesetaraan dan tidak adanya Diskiminasi

 

Dalam hal ini Dewan HAM PBB sudah memberikan sejumlah usulan kepada Kanada yang menunjukkan adanya permasalahan dalam sistem HAM di negara ini.

 

Dewan HAM PBB mengusulkan agar polisi, petugas keamanan, dan penjaga perbatasan Kanada tidak menulis laporan soal ras seseorang. Satu lagi masalah HAM di Kanada yang tampaknya gagal ditangani, yaitu kejahatan berbasis kebencian atau kejahatan kebencian (hate crime).

 

Antara tahun 2016-2018 motif-motif ras atau etnis juga agama, menjadi faktor terbesar yang melatari kejahatan kebencian. Kejahatan kebencian di Kanada merupakan salah satu permasalahan HAM yang serius, sehingga Dewan HAM PBB mendesak negara ini untuk menerapkan mekanisme yang diperlukan untuk melindungi orang-orang yang menjadi sasaran kejahatan jenis ini.

 

b.    Pembangunan, Lingkungan Hidup, Pekerjaan dan HAM

 

Dewan HAM PBB dalam salah satu laporannya meminta Kanada untuk menerapkan sejumlah mekanisme yang di dalamnya menekankan tingkat dukungan terhadap pembangunan yang dikehendaki PBB.

 

Dewan HAM PBB juga meminta Kanada untuk memperkuat aturan dan undang-undang terkait perlindungan terhadap lingkungan hidup. Undang-undang dan aturan ini harus berisi analisa dampak lingkungan dari industri eksplorasi di negara ini berdasarkan perjanjian internasional.

 

c.   HAM dan Perang Melawan Terorisme

 

Masalah-masalah terkait bidang ini sangat banyak, dan rumit. Salah satu masalah yang ada adalah kerja sama intelijen Kanada, dan Amerika Serikat yang di dalamnya mengharuskan pemerintah Kanada memberikan informasi-informasi terkait warganya tanpa pengawasan perlindungan apapun atas penggunaan informasi ini, kepada Amerika.

 

Sehubungan dengan hal ini, Dewan HAM PBB dalam salah satu laporannya, meminta Kanada untuk menerapkan aturan yang menjaga agar pertukaran informasi tidak sampai berujung dengan pelanggaran HAM. Begitu juga langkah Kanada di bidang perang melawan terorisme di banyak kasus mengakibatkan pelanggaran akut terhadap HAM di negara itu, dan negara lain. Di beberapa kasus, langkah Kanada baik secara langsung maupun tidak langsung, menyebabkan pemenjaraan, dan penyiksaan orang-orang di negara lain seperti Mesir, dan Suriah. Di sejumlah kasus lain, pemerintah Kanada sama sekali tidak mengizinkan warganya kembali ke negara itu jika diduga bekerjasama dengan kelompok teroris Daesh.

 

 

2. Hak Sosial, dan Politik

 

a. Hak Hidup, Kebebasan dan Keamanan Pribadi

 

Dalam beberapa dekade terakhir, polisi Kanada di banyak kasus dituduh melakukan aksi kekerasan terhadap warga sipil, terutama warga dari kelompok minoritas. Polisi Kanada diprotes keras oleh kelompok-kelompok pembela HAM karena penggunaan aksi kekerasan melebihi batas terhadap warga negara itu. Kasus-kasus ini bahkan sudah dilimpahkan kepada Mahkamah Agung Kanada, dan keluar putusan yang menentang cara-cara kekerasan semacam ini, namun nampaknya langkah-langkah nyata di penyelesaian masalah ini belum dilakukan.

 

Penjara-penjara Kanada, dan permasalahan seputarnya termasuk masalah HAM penting di negara itu, bahkan Dewan HAM PBB cukup sensitif terhadap masalah ini. Laporan-laporan menunjukkan di Kanada dari setiap 100.000 orang, 114 orang di antaranya di penjara, jumlah tahanan ini termasuk yang tertinggi di negara-negara maju. Masalah lain yang dalam beberapa tahun terakhir sangat ramai diperbincangkan adalah penahanan orang-orang dengan keterbelakangan mental di sel-sel isolasi, dan mereka tidak mendapat perawatan khusus di penjara-penjara itu. Penangkapan imigran gelap, dan penahanan mereka di penjara mungkin merupakan masalah HAM asli, dan hak sosial di Kanada. 

 

Antara tahun 2006 hingga 2014, lebih dari 87.000 imigran di Kanada dijebloskan ke penjara tanpa tuduhan apapun.

 

b.   Penegakkan Keadilan, Masalah Impunitas dan Supremasi Hukum 

 

Kanada adalah negara yang tidak menjadi anggota Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan, dan karenanya telah menciptakan kekhawatiran bagi masyarakat internasional. Pada kenyataannya, mekanisme-mekanisme pengawasan atas tahanan, dan penjara di Kanada tidak sejalan dengan protokol ini. Maka dari itu, Dewan HAM PBB meminta Kanada untuk mengatasi masalah ini. Satu lagi masalah penting lain dalam hal ini adalah tidak adanya akses tahanan penderita penyakit fisik, dan mental, terhadap pengobatan.

 

c.   Kebebasan Asasi

 

Dalam sejumlah demonstrasi yang digelar di Kanada, polisi negara ini melakukan aksi kekerasan di luar batas, dan biasanya sejumlah banyak demonstran ditangkap. Merupakan hal lumrah di Kanada, kelompok-kelompok minoritas seperti warga kulit hitam menjadi kelompok yang paling sering mendapat perlakuan kekerasan dari polisi. Dewan HAM PBB meminta pemerintah Kanada untuk memberikan pendidikan yang diperlukan kepada polisi, dan aparat keamanan agar mereka belajar bagaimana mengendalikan demonstrasi sesuai standar internasional di bidang kebebasan berpendapat.

 

d.   Pelarangan Segala Jenis Perbudakan

 

Kementerian Keamanan Publik Kanada menyebut salah satu masalah negara ini adalah penyelundupan manusia. Jenis penyelundupan yang merupakan perbudakan modern ini tidak hanya dari negara-negara asing ke Kanada, tapi terkadang sejumlah orang diselundupkan dari satu negara bagian ke negara bagian lain untuk menjadi pekerja seks komersial, atau dari satu kota ke kota lain. Penyelundupan manusia di Kanada, 90 persen terjadi di dalam negeri, dan sekitar 10 persen orang-orang yang diselundupkan dari luar ke Kanada. Berdasarkan data resmi, sekitar 97 persen korban penyelundupan manusia di Kanada adalah perempuan, dan remaja putri. Sejumlah laporan juga menunjukkan bahwa masalah pelecehan seksual terhadap anak-anak, dan perempuan pribumi Kanada, adalah masalah yang sangat rumit.

 

 

3. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

 

a. Hak Kerja, Perlakuan Adil dan Layak di Tempat Kerja

 

Tingkat upah minimum di Kanada merupakan masalah sensitif bagi para buruh di negara itu. Berdasarkan konstitusi Kanada, tingkat upah minimum adalah urusan pemerintah provinsi, dan setiap provinsi bisa menentukan tingkat upah minimun berdasarkan kondisi ekonomi masing-masing. Masalah lain dalam hal ini adalah pengangguran kelompok-kelompok minoritas etnis, dan identitas di Kanada, seperti warga keturunan Afrika, warga pribumi, dan orang cacat. Data menunjukkan, meski tingkat pengangguran di Kanada mengalami penurunan, namun tingkat pengangguran di antara kelompok minoritas etnis justru meningkat. Di tengah wabah Virus Corona, tingkat pengangguran di antara minoritas etnis, meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan warga kulit putih. Angka pengangguran warga kulit hitam, dan keturunan Filipina di Kanada, meningkat 6,3 persen, dan tingkat pengangguran di antara warga keturunan Asia secara umum meningkat 9,1 persen. 

 

b.   Hak Mendapat Jaminan Sosial

 

Organisasi Buruh Internasional, ILO dalam laporannya tahun 2018 mengumumkan, kondisi jaminan sosial untuk warga pribumi Kanada tidak layak, dan mereka biasanya bekerja di bidang-bidang yang tidak mendapat akses jaminan sosial, atau jika ada sangat terbatas.

 

Pasal 22 Deklarasi Universal HAM menekankan hal ini bahwa jaminan sosial adalah hak semua manusia. Meski Kanada tidak menerbitkan data terkait kelompok-kelompok minoritas yang mendapatkan jaminan sosial, namun sepertinya hal ini tidak luput dari perhatian Dewan HAM PBB, dan lembaga ini dalam usulannya mengharuskan Kanada berusaha bersikap lebih adil dalam hal jaminan sosial bagi kelompok-kelompok minoritas.

 

c.   Hak Hidup Layak

 

Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Komisi HAM PBB, pada tahun 2016 mengajukan sejumlah pertanyaan terkait kondisi kehidupan masyarakat Kanada yang sebagian di antaranya tidak mampu dijawab, dan sebagian yang lainnya mendapat jawaban tidak lengkap. Masalah ini menyebabkan hak ekonomi, sosial dan budaya di Kanada dalam laporan Dewan HAM tahun 2018 menjadi salah satu tema terpenting.

 

Dewan HAM PBB meminta Kanada melakukan tindakan nyata dalam interaksi dengan kelompok-kelompok minoritas etnis terutama warga pribumi. Akan tetapi sepertinya Kanada tetap tidak mau menggubris.

 

Situs resmi pemerintah Kanada, Statistics Canada dalam laporannya tahun 2020, mengumumkan jumlah warga negara ini yang berada di bawah garis kemiskinan mencapai sekitar 3,2 juta orang. 

 

d.   Hak Kesehatan

 

Kanada dikenal memiliki sistem kesehatan yang komprehensif di dunia yang menjadi simbol kesetaraan, dan tidak adanya diskriminasi di masyarakat negara ini. Namun realitasnya berkata lain, pertama soal keberadaan diskriminasi, dan rasisme dalam sistem kesehatan Kanada, hanya sedikit ditulis dalam penelitian-penelitian, dan ini cukup aneh.

 

Selain itu, dari penelitian-penelitian yang sedikit itu kita dapat menyaksikan bahwa diskriminasi ras dalam akses pelayanan kesehatan nampak secara jelas. Pada Piagam HAM dan Kebebasan Kanada, berbeda dengan aturan internasional, sama sekali tidak disinggung soal hak mendapatkan kesehatan.

 

Laporan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB tahun 2016 menyebutkan kondisi akses warga pribumi Kanada ke pelayanan kesehatan sangat tidak layak, dan hal itu merupakan masalah serius negara ini.

 

Satu lagi masalah penting adalah akses terhadap air minum. Banyak warga Kanada tidak mendapat fasilitas sistem pembuangan limbah dari pemerintah, dan ini menciptakan masalah bagi kesehatan warga. Masalah ini di wilayah-wilayah warga pribumi sangat akut, dan rumit.

 

e.   Hak Pendidikan

 

Kanada bukan penandatangan Konvensi Menentang Diskriminasi dalam Pendidikan. Konvensi ini dibuat tahun 1960 untuk memerangi berbagai bentuk diskriminasi dalam sistem pendidikan dan pengajaran, namun Kanada sejak tahun itu sampai sekarang tidak pernah menandatanganinya. Dalam sistem pendidikan Kanada, ditemukan banyak kasus diskriminasi terhadap kelompok etnis, dan minoritas. Masalah ini sangat serius, sampai Dewan HAM PBB dalam laporannya mengingatkan Kanada. Sebuah penelitian tahun 2017 menunjukkan bahwa diskriminasi ras, dan kedudukan ekonomi-sosial anak kulit hitam menjadi faktor yang mendorong mereka menghentikan studi yang sangat  berbeda dengan kondisi anak-anak kulit putih.

 

Masalah diskriminasi dalam sistem pendidikan Kanada bukan semata-mata masalah ras, tapi berdasarkan laporan yang ada, anak-anak cacat juga mendapat perlakuan diskriminatif dalam sistem pendidikan negara ini.

 

f.   Hak Minoritas Agama

 

Pada Bab II Piagam HAM dan Kebebasan Kanada disinggung kebebasan beragama di negara ini, dan di beberapa kasus terlihat pengadilan tinggi Kanada juga dalam kasus-kasus terkait dengan masalah ini berusaha melindungi kebebasan beragama. Namun masalah ini tidak menampilkan seluruh kondisi, dalam sejumlah kasus kebebasan minoritas agama khususnya Muslim dilanggar secara hukum. Human Right Watch, HRW dalam laporannya tahun 2020 terkait kondisi HAM Kanada mengumumkan, di Provinsi Quebec pada tahun 2019 diterapkan sebuah undang-undang yang mengatur pegawai pemerintah tidak berhak mengenakan simbol-simbol keagamaan mereka, atau mengenakan pakaian yang menunjukkan identitas keagamaan mereka. Artinya aparat kepolisian, pegawai pengadilan, guru, dan pegawai instansi pemerintah lainnya meski ia Muslim, tidak berhak mengenakan hijab. Aturan ini menjelaskan, setiap warga negara Kanada yang menunjukkan simbol-simbol keagamaan mereka seperti hijab, tidak akan mendapat pelayanan apapun dari pemerintah termasuk pelayanan kesehatan, medis, dan transportasi publik.

 

 

4. Hak Orang-orang dan Kelompok Khusus

 

a. Perempuan

 

Di Kanada saah satu masalah penting bagi perempuan di bidang ekonomi dan sosial adalah ketidaksetaraan gaji. Data menunjukkan selama beberapa dekade, Kanada berhadapan dengan masalah ini, namun sampai sekarang tidak mampu melakukan langkah positif untuk mengatasinya. Selain itu, data pada tahun 2018 menunjukkan perempuan di Kanada menjadi korban utama berbagai jenis kekerasan fisik di rumah, tempat umum, dan dunia maya. Bukan hanya menjadi korban, sejumlah laporan menunjukkan perempuan Kanada juga menerima dampak kekerasan jauh lebih besar dibandingkan pria.

 

b.   Anak-anak

 

Riset UNICEF pada tahun 2019 terkait ketidakadilan distribusi kekayaan, dan pendapatan bagi anak-anak menunjukkan Kanada berada di peringkat ke-24 di antara 41 negara kaya dunia. Artinya kondisi anak-anak di Kanada dari sisi kekayaan lebih buruk dari 23 negara lainnya.

 

Pada tahun 2016, penelitian UNICEF menunjukkan dalam hal jumlah anak miskin, Kanada di antara 35 negara kaya dunia, berada di peringkat ke 26.

 

Di Kanada sekitar 1,3 juta anak hidup dalam kemiskinan, jumlah ini mencakup hampir seperlima anak Kanada. Sekitar 50 persen anak-anak warga pribumi Kanada hidup dalam kemiskinan, dan 60 persen dari mereka, hidup di wilayah-wilayah khusus warga pribumi.

 

c.   Orang-orang Cacat

 

Orang-orang cacat mengalami banyak masalah di Kanada, masalah ini dalam pandangan lembaga-lembaga HAM termasuk Dewan HAM PBB tidak bisa ditutupi. Penelitian tahun 2018 menunjukkan 37 persen dari orang-orang cacat yang bekerja di Kanada, mendapat pelecehan, dan 26 persen dari mereka menjadi korban diskriminasi.

 

d.   Kelompok-kelompok Minoritas dan Warga Pribumi

 

Masalah berikutnya yang sangat penting adalah warga pribumi Kanada. Dalam laporan tahun 2018 Dewan HAM PBB, Kanada diharuskan menghapus pasal-pasal diskriminatif dalam Indian Act tahun 1876 yang persis dibuat berdasakan asas diskriminasi. Aturan ini mencampuri seluruh dimensi kehidupan warga pribumi Kanada. Aturan ini bahkan memaksa definisi identitas orang-orang ini, baik individu maupun kelompok, dalam mengelola suku, dan mengelola tanah yang diberikan kepada mereka. Mungkin dapat dikatakan bahwa masalah terbesar dalam aturan ini adalah masala identitas. Salah satu masalah utama warga pribumi Kanada adalah akses ke air minum, dan fasilitas kesehatan. Masalah ini sangat serius sehingga lembaga-lembaga HAM termasuk Dewan HAM PBB menegaskannya, dan mengingatkan Kanada soal ini.

 

Masalah lain yang dihadapi warga pribumi Kanada adalah pelanggaran hak atas tanah. Salah satu masalah penting dalam hal ini adalah banyaknya kasus konflik akibat melintasnya pipa di tanah warga pribumi Kanada. Warga pribumi Kanada menderita karena tidak mendapat kesetaraan hak dalam bidang ekonomi, dan sosial, serta kurang mendapat perhatian dari pemerintah di bidang budaya.

 

e.   Imigran, Pengungsi dan Pencari Suaka

 

Para imigran Kanada secara legal datang ke negara ini, dan bekerja di berbagai sektor. Sejumlah besar buruh adalah petani yang mendapat upah yang sangat minim. Salah satu masalah para buruh adalah fasilitas kesehatan, dan pengobatan dari pemerintah. Koran Inggris, The Guardian melaporkan kondisi buruh migran di Kanada di masa Corona, mereka karena tidak punya dukungan hukum, mendapatkan upah kecil, dan tidak mendapat perhatian pejabat pemerintah, mereka hidup dalam kondisi mengenaskan.

 

f.   Orang-orang Tanpa Kewarganegaraan

 

Kanada bukan merupakan negara penandatangan Konvensi tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan, maka dari itu ia tidak menganggap perlu berkomitmen pada isi konvensi ini. Lembaga-lembaga HAM dunia termasuk Dewan HAM PBB memprotes Kanada karena hal ini.

 

 

Kesimpulan 

 

Kanada memiliki kelemahan-kelemahan serius di bidang HAM yang untuk setiap kelemahan itu banyak kasus yang bisa diajukan. Di antara semua ini sepertinya dua masalah berada dalam kondisi buruk, dan membutukan penanganan serius. Pertama, kondisi warga pribumi Kanada yang hampir seluruh haknya dilanggar oleh pemerintah negara ini. Mereka hidup sangat memprihatinkan, hingga tidak punya akses mendapatkan air minum, dan anak-anak gadis serta perempuan mereka menjadi objek penyelundupan manusia untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial.

 

Masalah lain yang membutuhkan perhatian serius dan segera adalah kondisi imigran, dan pengungsi gelap di Kanada. Mereka hidup dalam kondisi yang sangat sulit, dan mengerikan. Perilaku pemerintah Kanada terhadap orang-orang ini layaknya perilaku terhadap penjahat. Mereka dan keluarganya selalu ditempatkan tahanan-tahanan atau tempat mirip tahanan. Di antara para pengungsi ini terdapat anak-anak yang dari sisi psikologis, dan fisik sangat rentan.

 

Secara umum, masyarakat multietnis Kanada tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah terkait multibudaya mereka, sebaliknya berusaha menutup mata atas sejumlah masalah. Selain masalah rasisme akut, ada sejenis rasisme terselubung yang tersimpan di balik aturan Kanada. Masalah ini menyebabkan terciptanya sejenis penindasan terstruktur terhadap minoritas etnis, agama, dan suku seperti warga pribumi Kanada atau Muslim yang sepertinya kondisi ini terus memburuk. Catatan HAM Kanada, bukan catatan yang bisa diterima dalam kerangka aturan HAM internasional, dan membutuhkan perhatian lembaga-lembaga dunia. (HS)