Pars Today

Perkembangan di negara-negara Asia Tenggara selama sepekan terakhir diwarnai sejumlah isu penting termasuk konsensus ASEAN untuk mengakhiri krisis Myanmar.

Para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mencapai konsensus untuk membantu menangani krisis di Myanmar, pascakudeta militer terhadap pemerintah terpilih negara itu.

“Kami mengakui peran positif dan konstruktif ASEAN dalam memfasilitasi solusi damai untuk kepentingan rakyat Myanmar dan penghidupan mereka, dan karena itu menyetujui "Lima Poin Konsensus",” demikian Pernyataan Ketua ASEAN (Chairman’s Statement) yang dirilis usai ASEAN Leaders’ Meeting di Jakarta, Sabtu. Demikian hasil pantauan Parstodayid dari Antara, Ahad (25/04/2021).

KTT ASEAN yang digelar di gedung Sekretariat ASEAN Jakarta, Sabtu, yang terselenggara atas undangan Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah, selaku Ketua ASEAN serta diiniasi oleh Indonesia.

Selain dihadiri oleh Sultan Hassanal Bolkiah dan Presiden Joko Widodo, sejumlah pemimpin dan perwakilan negara-negara ASEAN hadir dalam pertemuan tersebut.

Mereka adalah Perdana Menteri Vietnam Phạm Minh Chính, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin, dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.

Selanjutnya Menteri Luar Negeri Filipina sebagai Utusan Khusus Filipina Teodoro L. Locsin Jr., Menteri Luar Negeri Thailand sebagai Utusan Khusus Thailand Don Pramudwinai, Menteri Luar Negeri Laos sebagai Utusan Khusus Laos Saleumxay Kommasith, juga Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing.

Lima Poin Konsensus

Lima poin konsensus yang telah disepakati oleh para pemimpin ASEAN yaitu pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya; kedua, dialog konstruktif di antara semua pihak yang berkepentingan harus dimulai untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat.

Selanjutnya, poin konsensus ketiga yaitu utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN; keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre; serta kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.

Dalam pernyataan yang dibuat oleh Brunei Darussalam selaku ketua ASEAN tahun 2021, para pemimpin juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi di Myanmar, termasuk adanya laporan kematian dan eskalasi kekerasan.

Selain itu, para pemimpin juga menggarisbawahi seruan pembebasan semua tahanan politik termasuk warga negara asing di Myanmar.

Warga Myanmar Tidak Puas

Orang-orang di Myanmar pada Ahad mengkritik kesepakatan antara kepala junta negara itu dan para pemimpin Asia Tenggara untuk mengakhiri krisis negara yang dilanda kekerasan tersebut, seraya mengatakan kesepakatan itu gagal memulihkan demokrasi dan meminta pertanggungjawaban tentara atas ratusan kematian warga sipil.

Tidak ada protes langsung di kota-kota besar Myanmar sehari setelah pertemuan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dengan Jenderal Senior Min Aung Hlaing di Jakarta, Indonesia, yang setuju untuk mengakhiri kekerasan tetapi tidak memberikan peta jalan tentang bagaimana hal ini akan terjadi.

Tetapi beberapa orang menulis ke media sosial untuk mengkritik kesepakatan itu.

Pernyataan Pemerintah Bayangan Myanmar

Pemerintah 'bayangan' Myanmar ikut buka suara soal Hasil KTT ASEAN di Jakarta. Mereka menyambut baik seruan para pemimpin untuk diakhirinya kekerasan militer di negara bekas jajahan Inggris itu.

Juru bicara pemerintah 'bayangan' Myanmar menyambut baik seruan untuk diakhirinya kekerasan di Myanmar. Disebutkan bahwa hal itu adalah sebuah berita yang menggembirakan.

"Inilah yang diminta oleh Pemerintah Persatuan Nasional (NUG)," kata Dr Sasa, yang juga menjabat sebagai Menteri Kerjasama internasional NUG yang kini bersembunyi dengan anggota parlemen lainnya.

"Kami sangat menantikan keterlibatan sekretaris jenderal (ASEAN) kami menantikan tindakan tegas oleh ASEAN untuk menindaklanjuti keputusannya dan memulihkan demokrasi dan kebebasan kami untuk rakyat kami dan untuk kawasan ini." lanjutnya.

Panglima TNI: Seluruh Awak KRI Nanggala-402 Gugur

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melaporkan hasil pencarian KRI Nanggala-402 yang tenggelam di perairan Bali. Hadi menyampaikan bahwa seluruh awak KRI Nanggala-402 dinyatakan telah gugur.

"Berdasarkan bukti-bukti otentik tersebut dapat dinyatakan bahwa KRI Nanggala-402 telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur," ujar Hadi dalam konferensi pers di Bali, Minggu (25/4/2021), seperti dikutip dari detik.com.

Satgas SAR, kata Hadi, telah mengerahkan segala kemampuannya untuk memastikan keberadaan KRI Nanggala-402. KRI Rigel juga telah melakukan pemindaian secara akurat dengan multibeam sonar dan magnetometer untuk menghasilkan citra bawah air yang lebih detail. MV Ship Rescue juga telah menurunkan ROV-nya untuk memperkuat citra bawah air.

"Telah diperoleh citra yang telah dikonfirmasi sebagai bagian dari KRI Nanggala-402 meliputi kemudi vertikal belakang, jangkar, bagian luar badan tekan, kemudi selam timbul, bagian kapal yang lain termasuk baju keselamatan awak kapal MK11," jelas Hadi.

Indonesia Jadi Produsen Biodiesel Terbesar di Dunia

Mewujudkan dunia yang lebih ramah dan bersih membuat upaya dekarbonisasi semakin urgen dalam garapan proyek-proyek infrastruktur di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Apa lagi penggunaan energi baru terbarukan (EBT) tidak hanya berkonsentrasi pada masalah lingkungan, namun juga sektor ekonomi.

Sementara itu, pemerintah terus berusaha mengurangi ketergantungan impor bahan bakar fosil. Upaya ini dilakukan melalui Program B30 (biodiesel) sudah direalisasikan, menyusul kemudian B50.

Upaya pemerintah mulai membuahkan hasil dan kini produksi biodiesel Indonesia merupakan yang terbesar di dunia.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa Indonesia produsen terbesar biodiesel di dunia dengan jumlah produksi mencapai 137 ribu barel minyak per hari lebih tinggi dibandingkan angka produksi biodiesel Amerika Serikat, Brazil, dan Jerman.

"Indonesia menjadi negara produsen biodiesel terbesar di dunia dengan kapasitas 137 ribu barel minyak per hari. Sedangkan Amerika Serikat dengan 112 ribu barel, Brazil 99 ribu barel, dan Jerman 62 ribu barel minyak per hari," kata Menko dalam diskusi daring Membedah Urgensi RUU Energi Baru dan Terbarukan di Jakarta, Senin. Sebagaimana hasil pantauan Parstodayid dari Antara, Senin (26/04/2021).

Tentu saja produksi biodiesel ini menjadi salah satu komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi rumah kaca dan mengembangkan pembangunan berkelanjutan.

Keberhasilan ini telah menempatkan posisi Indonesia sebagai negara yang diperhitungkan dalam pasar biodiesel dunia.

Biodiesel merupakan bahan bakar nabati yang terdiri dari campuran senyawa methyl ester dari rantai panjang asam lemak yang diperuntukkan sebagai bahan bakar alternatif mesin diesel.

Indonesia menggunakan minyak sawit mentah atau CPO sebagai bahan baku utama biodiesel. Minyak sawit dipilih karena pembudidayaanya sudah mapan mengingat posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar nomor dua di dunia.

Ilmuwan mencampurkan minyak sawit sebanyak 30 persen ke dalam minyak solar, sehingga menghasilkan produk bernama B30 yang digunakan untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi nasional, meningkatkan nilai tambah industri kelapa sawit, mengurangi konsumsi impor bahan bakar minyak, serta mengurangi emisi gas rumah kaca.

"Dalam kerangka perubahan iklim, Indonesia berkomitmen akan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dari business as usual dan 41 persen dengan bantuan internasional pada 2030," kata Menko Airlangga.

Setiap tahun angka produksi biodiesel terus mengalami pertumbuhan yang positif. Jumlah produksi biodiesel pada 2016 tercatat mencapai 3 juta kiloliter, lalu meningkat 300 persen menjadi 8,5 juta kiloliter pada 2020.

 

Pemerintah RI Tetapkan KKB di Papua Organisasi Teroris

Pemerintah RI menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan organisasi yang berafiliasi di Papua sebagai daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT).

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, atas dasar itu, pemerintah telah meminta kepada semua aparat keamanan terkait untuk melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur terhadap organisasi-organisasi tersebut.

"Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris," ujar Mahfud MD dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (29/4), seperti dikutip dari Republika.co.id.

Mahfud menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah mendengar pernyataan dari Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Badan Intelijen Negara (BIN), pimpinan Polri-TNI dan tokoh-tokoh Papua.

Mahfud menjelaskan, banyak tokoh masyarakat, tokoh adat Papua, serta pimpinan resmi Papua yang datang ke kantornya.

Mereka semua menyatakan organisasi-organisasi itu melakukan pembunuhan dan kekerasan secara brutal dan masif. "(Mereka) menyatakan dukungan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna menangani tindak-tindak kekerasan yang muncul belakangan ini di Papua," kata Mahfud.

Menurutnya, penetapan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2018. Di sana dijelaskan mengenai pengertian teroris dan juga terorisme. Untuk definisi teroris, kata Mahfud, dalam aturan tersebut berarti siapa pun orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme.

Sementara, definisi terorisme yang diatur dalam aturan tersebut ialah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban secara massal.

"Dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, dan keamanan," kata Mahfud menambahkan.

Malaysia Hapus AstraZeneca dari Program Imunisasi Nasional

Pemerintah Malaysia memutuskan hanya akan memberikan vaksin Corona, AstraZeneca kepada mereka yang menginginkan saja.

Situs The Straits Times, Rabu (28/4/2021) melaporkan, Menteri Koordinator Imunisasi Malaysia, Khairy Jamaluddin mengatakan bahwa vaksin COVID-19 buatan Inggris-Swedia, AstraZeneca akan dikeluarkan dari program imunisasi nasional.

Hal itu dilakukan karena keraguan yang meningkat atas penggunaan vaksin tersebut, menyusul laporan kasus pembekuan darah pada mereka yang disuntik vaksin AstraZeneca di beberapa negara Eropa.

Khairy Jamaluddin menjelaskan, data ilmiah tentang kemanjuran dan manfaat vaksin AstraZeneca tidak membantu menutupi keraguan dan kekhawatiran atas risiko penggunaan vaksin ini.

Ini berarti rencana imunisasi nasional yang diluncurkan pada akhir Februari 2021, dan sekarang dalam fase kedua untuk kelompok berisiko tinggi, hanya akan menggunakan vaksin Pfizer-BioNTech dan Sinovac buatan Cina.

Keputusan ini disampaikan Khairy Jamaluddin setelah Malaysia mengalami lonjakan baru kasus Covid-19 di negara itu setelah sedikit menurun menjelang akhir Maret 2021 lalu.

Malaysia Larang Santri dan Mahasiswa di Zona Merah untuk Mudik

Pemerintah Malaysia melarang santri dan pelajar atau mahasiswa yang tinggal di asrama di wilayah yang terkena pembatasan sosial ketat untuk mudik ke kampung halaman saat Idul Fitri. Hal ini untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Majlis Keselamatan Negara (MKN) menjelaskan prosedur operasi standar Movement Control Order (MCO) yang disempurnakan untuk sektor pendidikan juga melarang setiap orang dari sekolah atau universitas untuk keluar atau memasuki daerah yang terkena dampak.

"Tamu atau pengunjung tidak diizinkan masuk selama periode MCO yang ditingkatkan. Semua kegiatan sekolah fisik dan kurikuler ditangguhkan selama MCO yang ditingkatkan," tulis SOP sektor pendidikan yang dibagikan oleh MKN di situs web resmi Telegram seperti dikutip dari Tempo.co, Jumat, 30 April 2021.

Namun jika terjadi keadaan darurat seperti sakit dan meninggal dunia, pergerakan diperbolehkan dengan izin dari polisi dan perwakilan keluarga juga harus menginformasikan kepada Panitia Penanggulangan Bencana Daerah (JPBD).

Sementara itu, bagi santri atau mahasiswa di negara bagian yang pembatasan sosialnya sudah dilonggarkan, MKN meminta sekolah menyiapkan jadwal pergerakan siswanya untuk pulang dan kembali ke asrama.

KTT ASEAN, Upaya Menyelesaikan Krisis Myanmar

Para pemimpin negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) pada Sabtu (24/04/2021) sepakat untuk mengakhiri krisis Myanmar.

KTT Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) di Jakarta mencapai kesepakatan lima poin untuk mengakhiri krisis kudeta di Myanmar.

Beberapa poin dapat dibuat tentang tujuan dan hasil KTT ASEAN di Jakarta.

Pertama, KTT ASEAN untuk menyelesaikan krisis Myanmar yang diinisiasi Indonesia digelar di Jakarta hari Sabtu (24/4). Sejatinya, KTT ASEAN di Jakarta merupakan upaya internasional pertama untuk mengurangi kekerasan di negara miskin Asia Tenggara itu.

Poin berikutnya adalah bahwa kehadiran panglima militer Myanmar di KTT ASEAN sebenarnya merupakan perjalanan luar negeri pertama "Min Aung Hlaing" setelah perkembangan terakhir di Myanmar, yang oleh beberapa ahli diartikan sebagai kudeta di Myanmar.

Ketiga, para pemimpin negara Asia Tenggara pada hari Sabtu sepakat dengan junta militer Myanmar tentang rencana untuk mengakhiri krisis di Myanmar. Menurut pernyataan itu, kedua belah pihak sepakat pada lima poin.

Pembicaraan antara kedua belah pihak untuk mengakhiri kekerasan di Myanmar, mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Myanmar, pembebasan tahanan politik dan penunjukan Perwakilan Khusus ASEAN untuk Krisis Myanmar, di antara masalah-masalah lain yang diangkat oleh para pemimpin ASEAN di KTT Jakarta dan disetujui dengan junta militer.

Perlu diketahui bahwa tentara Myanmar melancarkan kudeta pada 1 Februari terhadap partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang berkuasa, yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, dan merebut kekuasaan sebagai protes atas apa yang disebutnya kecurangan pemilu parlemen. Karena alasan ini, Myanmar berada dalam situasi darurat sejak kudeta 4 Februari, dan para pemimpin militer bertanggung jawab atas semua urusan pemerintahan.

Selain itu, lebih dari 700 orang telah tewas di Myanmar sejak kudeta 1 Februari, kebanyakan dari mereka adalah pengunjuk rasa anti kudeta, menurut laporan media-media pemberitaan. Sementara menurut perwakilan PBB, kudeta tersebut mengakibatkan lebih dari 250.000 orang terlantar. Ribuan orang telah ditangkap oleh militer Myanmar dan ditahan tanpa pengadilan.

Kesepakatan lima poin para pemimpin ASEAN dengan penguasa militer Myanmar berada dalam situasi yang mendapat protes luas dari masyarakat Myanmar sejak kudeta 1 Februari di Myanmar.

Lima poin konsensus yang telah disepakati oleh para pemimpin ASEAN yaitu pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya; kedua, dialog konstruktif di antara semua pihak yang berkepentingan harus dimulai untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat.

Selanjutnya, poin konsensus ketiga yaitu utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN; keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre; serta kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.

Bagaimanapun juga, langkah militer Myanmar untuk menggulingkan Aung San Suu Kyi, pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi yang berkuasa di Myanmar, telah dikecam oleh para pemimpin Barat, terutama Amerika Serikat dan Inggris.

Dalam pidato kebijakan luar negeri pertamanya, Presiden AS Joe Biden mengatakan militer Myanmar harus melepaskan kekuasaan dan membebaskan pejabat dan aktivis yang ditahan selama kudeta.

Dukungan terang-terangan AS untuk Aung San Suu Kyi datang karena dia adalah pemimpin partai yang berkuasa di Myanmar dan pemenang Hadiah Nobel Perdamaian, pengingat pembantaian Muslim Rohingya di negara itu, yang telah banyak dikritik oleh media karena diam atas pembunuhan minoritas Rohingya.

Terakhir, masuknya para pemimpin Asia Tenggara atau yang dikenal sebagai ASEAN untuk menyelesaikan krisis Myanmar dapat menjadi langkah untuk menyelesaikan krisis negara, itu pun dalam kondisi ketika penguasa militer Myanmar dan para pemimpin ASEAN bertemu di KTT Jakarta mencapai kesepakatan lima poin untuk mengatasi krisis Myanmar.

Sistem Kesehatan Myanmar Lumpuh Akibat Kudeta Militer

Para staf medis Myanmar berada pada posisi yang sulit antara merawat pasien dan bekerja untuk pemerintahan militer yang represif.

Seperti dilansir IRNA, Senin (26/4/2021), para dokter dan perawat melakukan aksi mogok sebagai protes atas kudeta militer yang terjadi pada 1 Februari lalu di Myanmar.

Sistem kesehatan Myanmar adalah salah satu sektor yang terkena dampak paling buruk setelah kudeta. Saat ini ribuan dokter bergabung dalam kampanye pembangkangan sipil dan menolak bekerja di bawah pemerintahan militer.

Sistem kesehatan publik Myanmar mengoperasikan sekitar 80 persen dari semua rumah sakit dan klinik serta memberikan perawatan bersubsidi kepada 54 juta orang di negara itu.

Militer Myanmar telah menangkap para staf medis yang melakukan pemogokan dan juga para dokter yang membuka fasilitas medis sukarela.

Oposisi Junta Militer Myanmar Tolak Hasil KTT ASEAN

Pihak kubu oposisi junta militer Myanmar menentang hasil KTT ASEAN di Jakarta yang baru digelar kemarin.

National Unity Goverment (NUG) menyebut Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 2021 pada Sabtu (24/4/2021) cenderung memihak junta militer.

Lima konsensus yang muncul dari pertemuan tersebut dianggap berpihak kepada junta militer. Padahal, ASEAN seharusnya menyudutkan junta militer yang telah melakukan kudeta dan melanggar hak asasi manusia kepada masyarakat sipil.

Kelima konsensus KTT ASEAN yaitu: kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan, harus ada dialog konstruktif mencari solusi damai, ASEAN akan memfasilitasi mediasi, ASEAN akan memberi bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre, dan akan ada utusan khusus ASEAN ke Myanmar.

Para pemimpin dan perwakilan sembilan negara-negara Asia Tenggara selesai menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang berlangsung pada Sabtu (24/4).

Mereka adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi), Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, pemimpin militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing.

Sebelumnya, sejumlah organisasi masyarakat Indonesia menyuarakan penolakan atas rencana kehadiran panglima junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing dalam KTT ASEAN.

Penolakan itu disampaikan dalam pernyataan bersama sejumlah ormas, di antaranya KontraS, FORUM-ASIA, Amnesty International Indonesia, AJAR, Milk Tea Alliance Indonesia, Serikat Pengajar HAM, Human Rights Working Group, Migrant CARE, Asia Democracy Network, Kurawal Foundation, hingga SAFEnet.

Lembaga Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) mencatat sebanyak 738 orang tewas sejak kudeta berlangsung, dan 3.261 ditangkap.

Pemberontak Kuasai Markas Militer Myanmar di Dekat Thailand

Sebuah kelompok pemberontak anti-kudeta di Myanmar mengumumkan telah menyerang dan merebut sebuah markas militer di dekat perbatasan Thailand.

Seperti dilaporkan televisi France 24, kelompok pemberontak anti-kudeta mendukung aksi rakyat Myanmar melawan junta militer. Beberapa dari kelompok bersenjata ini telah berperang untuk memperoleh otonomi yang lebih luas selama beberapa dekade.

Gerakan anti-kudeta telah menggalang dukungan luas di seluruh Myanmar, termasuk di antara beberapa kelompok pemberontak bersenjata. Salah satu lawan paling keras, Persatuan Nasional Karen (KNU) telah berperang dengan tentara di sepanjang perbatasan timur Myanmar selama berminggu-minggu.

"Tentara kami merebut kamp militer Myanmar," kata KNU dalam sebuah pernyataan, Selasa (27/4/2021).

Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemerintahan sipil pada 1 Februari, yang telah memicu demonstrasi besar-besaran di seluruh negeri. (RA)