Dinamika Asia Tenggara, 16 Juli 2022

Perkembangan di berbagai bidang di Asia Tenggara dalam sepekan terakhir diwarnai sejumlah peristiwa penting, di antaranya adalah bertambahnya pengguna Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Bank Indonesia (BI) mencatat pengguna QRIS terus bertambah mencapai lebih dari 19 juta merchant atau pedagang sejak diluncurkan pada 17 Agustus 2019 hingga saat ini.

Dari jumlah tersebut, sekitar 90 persen merupakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dengan menggunakan QRIS, pembayaran akan jauh lebih mudah, murah, cepat, sehingga menguntungkan serta memberikan manfaat bagi semua pihak, bagi pedagang maupun konsumen.

"QRIS adalah salah satu dari banyak inisiatif yang telah kami ambil untuk mempromosikan inklusi keuangan," ungkap Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dalam Kegiatan Sampingan G20 Indonesia bertajuk " Digital Finance to Support Financial Inclusion" di Nusa Dua, Badung, Bali, Sabtu.

BI, tegas dia, selalu siap mendukung inklusi keuangan, yang dimulai dengan keberadaan sistem pembayaran Indonesia, yakni cetak biru 2025 untuk membuka akses bagi jutaan orang yang masih tak terjangkau oleh bank dan UMKM melalui digitalisasi.

Pada era ini, digitalisasi sistem pembayaran terbukti menjadi game changer. Sistem pembayaran juga menjadi tulang punggung bagi terbentuknya ekosistem ekonomi baru yang disebut ekosistem ekonomi digital dan keuangan.

Menurut Destry, ekonomi dan keuangan digital akan saling berhubungan dan terintegrasi satu sama lain. Dalam beberapa tahun terakhir, inovasi sistem pembayaran yang didorong oleh teknologi telah mengarah pada penciptaan opsi ekonomi.

"Penciptaan opsi ekonomi ini terjadi melalui model bisnis baru, pemain baru, transformasi perilaku konsumen, lanskap ekonomi, dan keuangan," tuturnya.

Selain itu, lanjut dia, evolusi pembayaran melalui digitalisasi telah membawa peluang baru, meminimalkan hambatan, dan menurunkan biaya transaksi.

Alhasil, layanan keuangan menjadi lebih terjangkau, mudah diakses, dan inklusif, termasuk saat ini populasi yang tidak terjangkau perbankan dan segmen UMKM yang sebelumnya kurang mengenal keuangan dan teknologi.

Dengan semakin luasnya akses, ia menegaskan setiap pelaku ekonomi memperoleh kesempatan yang lebih setara untuk berkembang dan kreatif dalam pertumbuhan yang lebih inklusif.

"Karena adanya teknologi, digitalisasi, dan marketplace, sesuatu yang dulu mungkin tidak bisa terjadi, sekarang sudah terjadi," ungkap Destry. (Antaranews)

Malaysia Mencatat Peningkatan 3.589 Kasus Baru COVID-19

Kementerian Kesehatan Malaysia mencatat ada peningkatan 3.586 kasus lokal baru COVID-19 dan tiga kasus impor baru pada Jumat (8/7), pukul 23.59 waktu setempat.

Dalam portal resmi Pemerintah Malaysia CovidNow yang diakses dari Kuala Lumpur, Sabtu, kasus aktif COVID-19 di negara tersebut bertambah 1.359 sehingga total kasus aktif menjadi 35.198.

CovidNow juga mencatat ada delapan pasien meninggal dunia karena COVID-19. Sementara angka kesembuhan bertambah 2.224 pasien, sehingga total akumulatif angka kesembuhan mencapai 4.518.912 orang.

Menteri Kesehatan Malaysia Khairy Jamaluddin sebelumnya mengatakan Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM) sedang memantau 13 kasus subvarian Omicron yang secara kumulatif hingga Juni 2022 mencapai 13 kasus di negara tersebut. Ada enam kasus subvarian BA.2.12.1, lima kasus BA.5 dan dua kasus BA.5.2.

Semua kasus tersebut terdeteksi pada bulan Mei dan Juni 2022. Namun hingga saat ini tidak terdeteksi subvarian Omicron BA.4 di Malaysia.

Meski demikian, KKM memprediksi akan terjadi peningkatan kasus COVID-19 yang disebabkan terutama oleh Omicron BA.5. Itu karena versi virus itu merupakan yang paling mudah merebak saat ini jika dibanding varian Omicron sebelumnya yaitu BA.1 dan BA.2.

Mereka yang telah menyelesaikan vaksinasi COVID-19 atau sebelumnya telah terinfeksi COVID-19 lebih mungkin untuk terinfeksi ulang dengan varian itu. Menurut Khairy, itu yang akan diprediksi menyebabkan peningkatan kasus dalam beberapa minggu ke depan.

Situasi seperti itu juga telah mengakibatkan peningkatan penerimaan kasus COVID-19 di rumah sakit seperti Singapura, Portugal dan Britania Raya.

Namun data dari Amerika Serikat dan Israel menunjukkan bahwa individu yang telah menyelesaikan vaksinasi dosis primer dan menerima dua dosis booster, terutama pada kelompok usia 60 tahun ke atas, memiliki tingkat kematian yang lebih rendah daripada mereka yang hanya memiliki satu dosis booster.

PM Malaysia Instruksikan Selesaikan Masalah MoU Tenaga Kerja Indonesia

Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob menginstruksikan Kementerian Sumber Manusia (KSM) dan Kementerian Dalam Negeri (KDN) untuk segera menyelesaikan masalah nota kesepahaman (MoU) perekrutan tenaga kerja Indonesia yang ditandatangani antara kedua negara. Ismail Sabri mengatakan hal itu harus segera diselesaikan untuk menghindari masalah antara Malaysia dan Indonesia.

“Saya tidak mau (masalah) ini berlarut-larut. Saya sudah bilang ke mereka agar cepat diselesaikan karena saya takut kalau kita tidak melakukannya, kita akan bermasalah dengan Indonesia," katanya seperti dikutip Bernama di Kuala Lumpur, Jumat.

Saat ditanya lebih lanjut, ia membantah MoU akan dibatalkan.

Sebelumnya Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono membenarkan pemerintah menghentikan sementara memenuhi pesanan pekerjaan baru untuk pekerja migran Indonesia (PMI) semua sektor ke Malaysia saat ANTARA konfirmasi pada Rabu (13/7).

Ia menegaskan kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai ada komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik Indonesia melalui system maid online (SMO).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan penghentian sementara penempatan PMI ke Malaysia karena nota kesepakatan untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel system/OCS) yang ditandatangani 1 April 2022 tidak diikuti.

Ia mengatakan perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa masih ada penerapan sistem di luar yang telah disepakati bersama oleh kedua negara, yaitu SMO yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigresen Malaysia.

Keputusan penghentian penempatan sementara PMI ke Malaysia telah disampaikan secara resmi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia.

Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia sudah menyatakan akan mengadakan pembahasan terkait hal itu dengan Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Ida mengatakan optimistis hasil pembahasan antara dua kementerian tersebut akan be

rjalan dengan produktif dan memberi hasil yang positif, sehingga MoU terimplementasi dengan baik.

PM Malaysia-Menlu Cina Bahas Inflasi Hingga Ketahanan Pangan

Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob menerima kunjungan kehormatan dari Penasihat Nasional sekaligus Menteri Luar Negeri (Menlu) China Wang Yi dan membahas pengembangan ekonomi digital hingga mengatasi inflasi global dan ketahanan pangan.

Ismail Sabri dalam unggahan di akun Facebook-nya yang diakses di Kuala Lumpur, Selasa, mengatakan kunjungan Menlu Wang Yi merupakan langkah positif untuk meningkatkan hubungan Malaysia dan China.

"Kami berbincang dalam suasana bersahabat selama satu jam, tentang hubungan bilateral serta pentingnya mengembangkan ekonomi digital," katanya.

Wang Yi menyatakan pemerintah China terus memprioritaskan peningkatan kerja sama bilateral dengan Malaysia, terutama untuk menjawab tantangan yang dihadapi kedua negara saat ini, seperti inflasi global dan ketahanan pangan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Malaysia atas kesempatan yang diberikan kepada perusahaan infrastruktur China untuk terlibat dalam proyek pembangunan nasional, termasuk pelaksanaan proyek East Coast Rail Link (ECRL) yang dimaksudkan China untuk melanjutkan kelangsungan jaringan kereta api yang melibatkan Laos dan Thailand.

China, menurut dia, perlu memainkan peran penting dalam memastikan perdamaian dunia tetap terjaga.

"Saya menyuarakan pandangan bahwa setiap konflik yang terjadi harus diselesaikan di meja perundingan dan bukan melalui perang," kata Ismail Sabri.

Selain itu, ia juga  mengucapkan selamat kepada Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang, serta menyatakan keinginan untuk melakukan kunjungan resmi ke China dalam waktu dekat serta melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Xi dan Perdana Menteri Li.

Pada saat yang sama, ia mengatakan Malaysia juga menyambut baik minat lebih banyak delegasi resmi dan bisnis dari China, seperti Huawei, untuk terlibat dalam inisiatif Pemerintah Malaysia.

Sebelumnya, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menerima kunjungan Wang Yi di Istana Negara.

Wang Yi mengambil kesempatan untuk memperbarui informasi kepada Raja Malaysia tentang situasi ekonomi saat ini dan pengendalian pandemi yang dilakukan oleh pemerintah China.

Karena hubungan bilateral berada pada level tertinggi, Yang di-Pertuan Agong menyatakan minatnya untuk menjadi tuan rumah kunjungan kenegaraan Presiden Xi Jinping ke Malaysia dalam waktu dekat.

Malaysia juga mencari minat baru bagi investor dari China untuk memanfaatkan lebih lanjut Malaysia-China Kuantan Industrial Park (MCKIP) yang ada di Pahang.

Hubungan Militer Rusia-Myanmar Meningkat

Departemen Pertahanan Rusia setelah perundingan dengan pemimpin militer Myanmar mengkonfirmasi perluasan hubungan militer kedua negara.

Menurut laporan IRNA, setelah pertemuan petinggi Dephan Rusia dengan Pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, Departeman Pertahanan Rusia Selasa (12/7/2022) merilis statemen dan mengkonfirmasi peningkatan kerja sama militer kedua negara.

Dephan Rusia di statemennya menyatakan, pertemuan ini digelar hari Senin (11/7/2022) dan Hlaing berada di Rusia untuk pertemuan khusus.

Beberapa pekan lalu Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu di pertemuannya dengan pemimpin junta militer Myanmar di Moskow mengatakan bahwa negaranya berkomitmen untuk memperkuat hubungan militer dengan Myanmar.

Hubungan pertahanan antara kedua negara telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dan Moskow telah mempertahankan hubungannya dengan militer Myanmar melalui pelatihan militer dan beasiswa universitas untuk ribuan tentara Myanmar, serta penjualan senjata yang masuk daftar hitam oleh negara-negara Barat.

Hubungan kedua negara ini berlanjut di saat Barat mengkritik keras kudeta di Myanmar, dan ingin membentuk aliansi internasional melawan militer Myanmar dengan meratifikasi berbagai resolusi terhadap militer negara ini.

Gubernur BI Ingatkan Anggota G20 Atasi Risiko Eksklusi Keuangan

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengingatkan seluruh anggota G20 untuk mengatasi risiko eksklusi keuangan yang ada, terutama untuk kelompok rentan dan kurang terlayani.

"Mengatasi hal ini, Presidensi G20 bersama Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) dan mitra utama berfokus pada kebijakan mengintegrasikan sisi penawaran sektor keuangan dengan sisi permintaannya," ungkap Perry dalam Pembukaan Hari Kedua Pertemuan Ketiga Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (3rd FMCBG) G20 2022 di Badung, Bali, Sabtu.

Ia menjelaskan hal tersebut bertujuan untuk merumuskan kerangka kerja guna mendorong inklusi ekonomi dan keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perempuan, dan pemuda, dengan memanfaatkan manfaat digitalisasi dan mempertimbangkan keseimbangan antara inovasi dan risiko.

Adapun kerangka kerja akan dibangun berdasarkan hasil dari Rencana Aksi Inklusi Keuangan G20 (FIAP) 2022.

Sebagai informasi, European Commision mencatat eksklusi keuangan merupakan sebuah proses saat orang menghadapi kesulitan dalam mengakses dan/atau menggunakan jasa keuangan dan produk di pasar pada umumnya yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dengan demikian, mereka tidak dapat menjalani kehidupan sosial dalam masyarakat di tempat mereka berada. Maka dari itu, eksklusi keuangan adalah kebalikan dari inklusi keuangan.

Dalam agenda inklusi keuangan Presidensi G20 Indonesia, Perry menuturkan percepatan akses UMKM terhadap pembiayaan melalui layanan keuangan digital akan mendorong pemulihan yang inklusif dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

"Untuk itu, kami ingin mendengar pandangan seluruh anggota G20 tentang isu-isu utama dalam memajukan agenda inklusi keuangan, termasuk tentang bagaimana memperkuat literasi keuangan digital," ujarnya.