Pars Today

Dinamika di negara-negara Asia Tenggara pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting seperti peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan bahwa kepemimpinan Indonesia semakin diakui dunia, mulai dari dipercaya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga menjadi jembatan perdamaian Rusia-Ukraina yang masih berperang.

"Indonesia diterima oleh Rusia dan Ukraina sebagai jembatan perdamaian, dipercaya PBB sebagai Champions dari Global Crisis Response Group," kata Jokowi dalam pernyataan Twitter kemarin.

"Tahun 2022 ini, Indonesia menjadi Presiden G20, dan tahun depan menjadi Ketua ASEAN," papar Jokowi lagi.

Selain memamerkan kepercayaan yang diberikan ke Indonesia, Jokowi turut angkat suara soal krisis di dunia.

"Krisis demi krisis masih menghantui dunia. Geopolitik dunia mengancam keamanan kawasan. Karena itulah kita harus selalu: Eling lan Waspodo. Selalu ingat dan waspada, cermat dalam bertindak, hati-hati dalam melangkah," tuturnya lagi.

Keempat, kepercayaan internasional yang meningkat. Indonesia diterima oleh Rusia dan Ukraina sebagai jembatan perdamaian, dipercaya PBB sebagai Champions dari Global Crisis Response Group.

Tahun 2022 ini, Indonesia menjadi Presiden G20, dan tahun depan menjadi Ketua ASEAN.

Jokowi sendiri sempat berkunjung ke Ukraina dan Rusia pada Juni lalu. Dalam lawatan itu, Jokowi mendorong perdamaian antara kedua negara.

Jokowi bahkan mengklaim dia menjadi pembawa pesan Presiden Volodymr Zelensky kepada Presiden Rusia Vladimir Putin meski tak menjelaskan detail pesan seperti apa yang dititipkan kepadanya.

Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) Indonesia, Ma'ruf Amin mengajak seluruh elemen bangsa untuk merapatkan persatuan dalam agar Indonesia mampu bangkit dari berbagai tantangan krisis. Pesan itu disampaikan dalam peringatan HUT RI ke-77.

"Saya mengajak seluruh elemen bangsa untuk merapatkan persatuan, bersinergi dalam kerja nyata agar Indonesia tercinta segera pulih dari dampak krisis dan bangkit menjadi negara yang lebih kuat," ujar Ma'ruf Amin dalam video yang diunggah di YouTube, Rabu (17/8).

Ia mengatakan saat ini Indonesia tengah menghadapi tantangan krisis, mulai dari pandemi covid-19, krisis pangan dan energi, konflik internasional, hingga krisis iklim.

Ia juga mengatakan tantangan yang saat ini dihadapi berbeda dengan yang dialami para pahlawan saat merebut kemerdekaan.

Namun, perjuangan dan kegigihan rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan disebut harus sama kuatnya dengan pahlawan kemerdekaan.

"Rekam sejarah bangsa Indonesia memberikan pelajaran bahwa bangsa kita adalah bangsa pejuang, semangat kebangkitan nasional yang melahirkan kemerdekaaan harus senantiasa menjadi jiwa seluruh bangsa indonesia dalam mengisi kemerdekaan," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan tantangan yang akan dihadapi rakyat Indonesia di masa mendatang adalah perubahan yang begitu cepat. Sebab itu, dibutuhkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai modal terpenting untuk bisa mengelola perubahan sekaligus memenangkan persaingan global.

Dalam kesempatan yang sama, Ma'ruf juga menyampaikan bahwa Indonesia akan menularkan semangat untuk bangkit lebih cepat kepada bangsa lain melalui presidensi di G20.

"Melalui momentum presidensi G20, kita tularkan semangat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat pada bangsa-bangsa lain agar kemajuan di tingkat internasional, kawasan dan global dapat kita wujudkan," ujar Ma'ruf.

Posisi Indonesia di Puncak Kepemimpinan Global

Capaian yang tak kalah penting selama Presidensi G20 Indonesia sejauh ini yaitu hadirnya secara fisik seluruh menteri luar negeri G20 dalam pertemuan di Bali, awal Juli lalu.

Di tengah situasi dunia yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi COVID-19 serta kondisi geopolitik yang memanas akibat perang dan meningkatnya rivalitas di antara kekuatan besar, Indonesia dipercaya Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai Champions dari Global Crisis Response Group untuk penanganan krisis global.

Selain itu, Indonesia juga menjalankan perannya sebagai Presiden G20 tahun ini dengan mengusung tema besar Recover Together, Recover Stronger dengan tujuan mewujudkan pemulihan ekonomi dan kesehatan dunia yang inklusif.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut kepercayaan dan dukungan internasional terhadap Indonesia untuk menjalankan berbagai peran penting itu menempatkan Indonesia di puncak kepemimpinan global. Dengan begitu, Indonesia memperoleh kesempatan besar untuk membangun kerja sama internasional yang lebih erat lagi.

Menyadari momentum berharga ini, Indonesia melalui kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia pada Juni lalu berupaya menonjolkan perannya sebagai juru damai bagi dua negara yang tengah berperang itu.

Perdamaian antara Kiev dan Moskow dinilai penting karena perang telah memicu krisis pangan dan energi global, serta ratusan juta jiwa terancam kemiskinan ekstrem.

Langkah soft diplomacy Jokowi dipuji oleh beberapa kalangan yang menilai kepemimpinannya berhasil membawa Indonesia menjadi negara yang berperan dalam perdamaian dunia, sesuai amanat konstitusi.

Menurut Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, langkah Indonesia untuk memosisikan diri dan berbicara kepada Ukraina dan Rusia dinilai sangat tepat, meskipun perdamaian masih juga belum tercapai.

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjajaran Teuku Rezasyah berpendapat bahwa Indonesia bisa menjadi jembatan perdamaian antara Rusia dan Ukraina.

Dia menyebut diterimanya Jokowi baik oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy maupun Presiden Rusia Vladimir Putin menunjukkan reputasi internasional yang teruji, yaitu bahwa kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia telah dipraktikkan secara konsisten, jujur, adil, tidak berpihak, berkesinambungan, dan sejalan dengan hukum internasional.

Sebagai hasil dari lawatan perdamaian Jokowi ke dua negara tersebut, menurut Rezasyah, adalah dibukanya secara bertahap aliran ekspor bahan pangan dari Rusia dan Ukraina ke pasar dunia.

Sementara itu sebagai Presiden G20, Indonesia berhasil menginisiasi dana perantara keuangan (Financial Intermediary Fund/FIF) yang dapat dimanfaatkan negara-negara untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman pandemi di masa mendatang.

Sebagai salah satu upaya memperkuat arsitektur kesehatan global, FIF direncanakan mulai beroperasi penuh pada tahun ini dengan Bank Dunia sebagai Wali Amanat dan Organisasi Kesehatan Dunia sebagai pendukung utamanya.

Sampai saat ini, G20 telah menerima 1,3 miliar dolar AS (Rp 19,31 triliun) dalam bentuk komitmen pendanaan dari Indonesia, AS, Uni Eropa, Jerman, Singapura, Inggris, serta beberapa organisasi seperti Wellcome Trust, Bill & Melinda Gates Foundation, dan The Rockefeller Foundation.

Indonesia sendiri berkomitmen untuk berkontribusi sebesar 50 juta dolar AS (Rp742,83 miliar) kepada FIF, sambil terus mengajak negara lain untuk turut berkontribusi.

Menurut Menlu Retno Marsudi, kehadiran seluruh menlu anggota G20 menegaskan komitmen besar mereka terhadap G20 selain juga menunjukkan kenyamanan dan dukungan bagi kepemimpinan Indonesia dalam forum tersebut.

Dengan mengangkat isu multilateralisme serta krisis pangan dan energi, Indonesia menekankan pentingnya kerja sama antarnegara untuk merespons tantangan global.

Indonesia juga mendorong G20 harus menjadi solusi untuk berbagai tantangan global, agar kelompok tersebut bisa menjadi relevan dan bermanfaat bagi dunia, khususnya bagi negara berkembang dan berpenghasilan rendah.

Menlu AS Antony Blinken memuji kepemimpinan Indonesia di G20 karena selalu berupaya mengeluarkan hasil konkret atas berbagai isu yang penting dan mendesak untuk dibahas.

Menurut Blinken, pertemuan G20 adalah alat yang tepat untuk duduk bersama dan mencari strategi yang tepat untuk menyelesaikan berbagai persoalan dunia. Ia mencontohkan bagaimana kerja sama multilateral, termasuk yang dilakukan oleh G20, dapat mengatasi masalah pengadaan dan distribusi vaksin COVID-19.

Blinken meyakini berbagai pertemuan G20, termasuk pertemuan puncak pada November 2022 di bawah presidensi Indonesia, dapat memberi hasil konkret dan bermanfaat bagi warga dunia.

Tahun depan, Indonesia kembali mendapat kesempatan berharga ketika menjalankan tugasnya sebagai Ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Indonesia telah tiga kali menjabat sebagai Ketua ASEAN yaitu pada 1967, 2003, dan 2011.

Selama masa keketuannya, telah lahir berbagai gagasan yang menjadi landscape kerja sama ASEAN, sehingga pada keketuaan keempat pada 2023 diharapkan Indonesia mampu melahirkan inisiatif besar lainnya untuk memperkuat ASEAN, baik bagi negara anggota maupun mitra dialog yang bertambah banyak.

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Rizal Affandi Lukman menyebut bahwa selama keketuaannya untuk ASEAN pada 2023, Indonesia harus kembali mampu menjawab tantangan dan kebutuhan dunia, terutama di tengah upaya keras dunia memulihkan perekonomian yang terdampak pandemi.

Dikatakannya, upaya-upaya pemulihan ekonomi masih akan menjadi isu utama mengingat prediksi bahwa dinamika perekonomian tahun depan masih dibayang-bayangi dampak pandemi COVID.

Selain itu, bergabungnya Timor Leste menjadi anggota ASEAN akan menjadi salah satu prioritas Indonesia selama keketuaan tahun 2023. Hal ini sejalan dengan keputusan para menteri luar negeri ASEAN untuk mempercepat proses permohonan keanggotaan Timor Leste ke perhimpunan tersebut.

Proses pengajuan diri Timor Leste menjadi anggota ASEAN sudah berlangsung selama 10 tahun terakhir, dengan adanya misi pencari fakta yang menilai kesiapan negara tersebut berdasarkan tiga pilar pencapaian komunitas ASEAN yaitu politik-keamanan, ekonomi, dan sosial budaya.

Dengan diselesaikannya proses penilaian oleh tim pencari fakta serta adanya komitmen politik dari negara anggota yang dituangkan dalam komunike bersama Pertemuan Menlu ASEAN (AMM) di Kamboja awal Agustus lalu, diharapkan Timor Leste dapat segera bergabung ke ASEAN.

Presiden Timor Leste Ramos Horta menargetkan negaranya bisa bergabung menjadi anggota ASEAN pada 2023, bertepatan dengan masa keketuaan Indonesia di perhimpunan itu.

Kepemimpinan Indonesia di ASEAN juga sangat diperlukan untuk menangani isu utama saat ini yaitu krisis di Myanmar, yang dipicu kudeta oleh militer terhadap pemerintah terpilih negara itu pada Februari 2021.

Dalam hal ini, kecakapan diplomasi dan kemampuan Indonesia untuk merangkul semua pihak yang berkonflik sangat dibutuhkan untuk mengimplementasikan Konsensus Lima Poin—yang bertujuan untuk membantu mengakhiri krisis di Myanmar.

Pasalnya, sejak disepakati para pemimpin ASEAN pada April tahun lalu, tidak ada kemajuan dalam implementasi konsensus karena penolakan junta Myanmar untuk mengizinkan utusan khusus ASEAN bertemu pihak oposisi—termasuk dengan pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi, yang kini dipenjara.

Tindakan keras ASEAN yang melarang keikutsertaan perwakilan junta Myanmar dalam pertemuan-pertemuan ASEAN, juga terkesan tidak digubris dan tidak mengubah sikap junta untuk berupaya memperbaiki krisis.

Karena mandeknya proses perdamaian di Myanmar, anggota ASEAN sepakat untuk kembali membahas isu ini dalam KTT para pemimpinnya pada November mendatang.

Mengenai utusan khusus (special envoy) ASEAN untuk Myanmar yang berdasarkan konsensus tersebut dijalankan oleh negara yang memegang keketuaan ASEAN, juga akan dibahas lebih lanjut mengingat sejauh ini Brunei Darussalam sebagai ketua ASEAN tahun lalu dan Kamboja selaku ketua ASEAN tahun ini belum mendapat akses untuk menemui semua pihak yang berkonflik di Myanmar—karena tidak diizinkan oleh militer negara tersebut.

Indonesia yang akan bertugas sebagai ketua ASEAN tahun 2023 akan sangat bergantung kepada hasil pembahasan para pemimpin ASEAN dalam KTT mendatang.

Hasil itulah, menurut Kepala Biro Strategis Pimpinan Kementerian Luar Negeri RI Achmad Rizal Purnama, yang akan menjadi panduan Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun 2023 tentang bagaimana menavigasi atau membantu Myanmar keluar dari krisis politik.

Dia juga menjelaskan bahwa dalam menyikapi isu Myanmar, Menlu RI Retno Marsudi selalu berupaya merangkul dan meminta komitmen dari semua pihak. Sebagai satu keluarga, Indonesia menilai sudah sepatutnya ada respons balik dari junta militer Myanmar untuk menanggapi secara positif uluran tangan ASEAN.

Jika pada masa keketuannya di ASEAN tahun depan Indonesia bisa mencapai kemajuan dalam membantu proses perdamaian di Myanmar, maka tajinya sebagai pemimpin global akan semakin menonjol.

Menkes RI: Alat Kesehatan Diproduksi di Dalam Negeri

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin memastikan ketersediaan alat kesehatan (alkes) yang sudah diproduksi 100 persen dalam negeri, sehingga tidak perlu mengimpor atau mendatangkan dari luar negeri.

"Alkes yang sudah produksi sendiri dan ditutup impornya 100 persen, yakni tempat tidur pasien di rumah sakit," kata Menkes dalam acara Fasilitasi Pengembangan Alkes Produksi UMKM untuk Ketahanan Alkes Nasional, di Solo, Jumat.

Pada acara tersebut selain Menkes, juga hadir Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki, dan Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen, Dirjen Kefarmasian dan Alkes Kemenkes L. Rizka Andalucia dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM di Jawa Tengah.

"Jadi tempat tidur di rumah sakit sudah ditutup impornya 100 persen. Produksi tempat tidur lokal benar-benar canggih bisa diatur bergerak naik turun dengan elektrik. Termasuk cetakan sudah 100 persen produksi lokal dalam negeri," kata Menkes.

Selain itu, kata Menkes, pihaknya juga menyiapkan pengadaan 300 ribu antropometri dalam negeri yang merupakan alat untuk mengukur panjang bayi, tinggi anak, dan berat bayi untuk program stunting di 300 ribu Posyandu di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, antropometri tersebut dahulu diperoleh melalui impor yang berkualitas bagus. Namun, para ahli dari perguruan tinggi seperti UI, ITB, dan UGM kemudian duduk bersama untuk mendesain alat itu, sehingga saat ini tidak perlu lagi untuk impor.

Menkes mengatakan terdapat tiga program besar dalam transformasi ketahanan kesehatan. Yakni penyediaan alat-alat kesehatan, obat-obatan, dan tenaga cadangan kesehatan. Intinya, jika ada pandemi lagi, negara sebesar Indonesia tidak bisa bergantung dari negara lain.

"Kita waktu pandemi kemarin sangat terasa. Cari alat pelindung diri (APD) saja dahulu susah. Padahal negara kita rakyatnya banyak. Kita ingin memastikan ada program tenaga cadangan nakes dan obat-obatan mesti siap, di mana alkes juga mesti siap," kata Menkes.

Menkes mengatakan pemerintah juga bisa menyiapkan keterlibatan UMKM pada pengadaan sekitar 50 hingga 60 persen produksi obat-obatan dan alkes mulai dari hulu ke hilir, di dalam negeri.

Khusus untuk alkes yang canggih, misalnya CT Scan yang tidak dimiliki Indonesia, solusinya bisa mengundang para pemilik teknologi agar mau berproduksi di dalam negeri. Investor bisa hadir untuk membuat pabrik ke sini karena Indonesia mempunyai potensi 270 juta, daripada di Singapura hanya 5 juta jiwa.

"Itu sebabnya kenapa kita luncurkan program seperti ini. Buat teman-teman UMKM, berapa besar dari 50-60 persen. Indonesia itu per orang belanja kesehatannya sekitar 112 dolar AS per tahun per orang. Rata-rata usia hidupnya 72 tahun. Malaysia per orang 423 dolar AS, rata-rata usia hidupnya 76 tahun," kata Menkes.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan UMKM secara bertahap harus bisa memenuhi kebutuhan alkes menggantikan produk impor dengan produk dalam negeri.

"Kita bisa mulai alkes yang teknologi sederhana. Meskipun, alkes yang teknologi menengah dan tinggi, sudah bisa dikerjakan. Kami baru berkunjung di ATMI Solo, dan Politeknik yang bisa menjadi mitra lalu produksi Alkes bisa UMKM," kata Teten.

Teten mengatakan soal ekosistem pembiayaan untuk sudah disediakan. Untuk ini, nanti bisa kolaborasi dengan Menkes, alkes mana yang bisa diproduksi di dalam negeri.

Raja Malaysia Kunjungi Turki

Raja Malaysia mengunjungi Ankara atas undangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Menurut saluran TRT, Raja Malaysia, Sultan Abdullah Ri'Ayatuddin Al Mustafa Billah Shah  mengunjungi Ankara hari ini, Senin (15/8/2022) atas undangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Sebelumnya, Ismail Sabri Yaqub, Perdana Menteri Malaysia mengunjungi Turki pada bulan Juli

Selama perjalanan ini, hubungan antara kedua negara ditingkatkan ke level kemitraan strategis yang komprehensif.

Malaysia Terapkan Kebijakan Satu Pintu bagi pekerja Asing

Pemerintah Malaysia mulai 1 September akan menerapkan satu pintu yang mengharuskan semua warga asing mendapat persetujuan dari Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia (JTKSM) untuk dapat bekerja di negara tersebut.

Menteri Sumber Manusia Malaysia M Saravanan, di Kuala Lumpur, Jumat (19/8/2022) mengatakan bahwa kebijakan tersebut berlaku untuk semua pekerja asing, baik profesional maupun nonprofesional.

Sebelumnya, ada beberapa instansi yang dapat membawa pekerja asing masuk ke Malaysia. Sekarang, tidak boleh lagi. maka saat ini tidak boleh lagi. D

Dengan adanya perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan 1955, instansi pemerintah lain tidak bisa memasukkan pekerja asing tanpa ada persetujuan dari Direktur Jenderal JTKSM.

Pemerintah Malaysia telah menciptakan sistem satu pintu dan akan memakai mekanisme terbaru tersebut untuk bisa membedakan para pekerja asing masuk secara sah atau tidak.

Dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi 4.0, penggunaan alat baru akan mengarah ke perubahan dalam usaha menciptakan sistem satu pintu tersebut, ujar Saravanan, dalam satu diskusi membahas isu pekerja asing di Malaysia diikuti secara daring.

Selain itu, pemerintah Malaysia juga akan memantau pembayaran upah pekerja asing di negara tersebut. Dengan demikian, pembayaran upah yang terlambat atau belum dibayarkan kepada pekerja asing dapat terpantau.

Dalam diskusi, Saravanan juga menyebutkan kepentingan melakukan riset dan pengembangan untuk dapat melepas ketergantungan sumber daya manusia asing.

Persoalan kebutuhan sumber daya manusia setiap sektor, ujarnya, harus diketahui lebih awal sehingga masalah tersebut dapat secara holistik dipecahkan.

Ia menyebut lima sektor di Malaysia yang banyak menggunakan pekerja asing, yaitu pertanian, manufaktur, konstruksi, perkebunan, dan jasa.

Malaysia dan Iran Tekankan Perluasan Kerja Sama Polisi

Ketua Polis Negara Malaysia, Datuk Seri Acryl Sani di pertemuannya dengan dubes Iran di Kuala Lumpur menekankan perluasan dan pengokohan kerja sama polisi Iran dan Malaysia.

Datuk Seri Acryl Sani di pertemuan dengan Ali Asghar Mohammadi, dubes Iran di Kuala Lumpur seraya menjelaskan kebijakan dan prioritas pemerintah Malaysia untuk menerapkan keamanan dan melawan kejahatan lintas batas, memuji kinerja Iran di bidang perlawanan terhadap penyelundupan narkotika.

Menurut laporan IRIB, Datuk Seri Acryl Sani juga menyebut warga Iran yang berdomisili di Malaysia adalah yang baik mengatakan, warga Iran yang tinggal di Malaysia selama beberapa tahun terakhir memilki catatan pelanggaran yang sedikit, dan mereka adalah imigran yang taat peraturan dan hukum.

Dubes Iran di Kuala Lumpur di pertemuan ini seraya mengisyaratkan kemampuan unit polisi Republik Islam Iran dalam melawan kejahatan terorganisir dan melawan penyelundupan narkotika, mengkonfimasi kesiapan Iran untuk memperluas hubungan dengan Malaysia di sektor ini.

Mohammadi juga memaparkan kondisi imigran Afghanistan yang tinggal di Iran dan pelayanan yang diberikan kepada mereka. "Iran siap bekerja sama kolektif di bidang penyaluran bantuan kepada rakyat Afghanistan."

Di akhir pertemun ini, kedua pihak menyatakan mintanya untuk bertukar informasi dan pengalaman kedua negara di bidang perang kontra terorisme serta kelompok radikal.

Suu Kyi akan Dipindahkan Menjadi Tahanan Rumah

Ketua junta militer Myanmar mengatakan, Aung San Suu Kyi hanya mungkin dipindahkan statusnya dari tahanan di penjara menjadi tahanan rumah ketika keputusan pengadilan terhadapnya soal berbagai kasus dirilis.

Aung San Suu Kyi, pemimpin sipil dan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (LND) Myanmar yang tahun lalu dilengserkan dari posisinya melalui kudeta militer, pada Juni 2022 dipindahkan ke penjara di  Nay Pyi Taw dan kini mendekam di sel individu. Suu Kyi, 77 tahun menghabiskan setengah umurnya di tahanan rumah.

Sejak meletusnya kudeta di Myanmar pada Februari 2021, Suu Kyi sedikitnya menghadapi 18 dakwaan kejahatan mulai dari pelanggaran undang-undang pemilu hingga kasus suap, serta harus mendekam beberapa tahun di penjara. Suu Kyi sendiri menolak dakwaan tersebut dan menyebutkan tidak berdasar.

Menurut laporan Reuters, Ketua Junta Militer Myanmar, Min Aung Hlaing saat merespon permintaan salah satu petinggi PBB yang baru-baru ini berkunjung ke Myanmar, serta meminta Suu Kyi dikembalikan ke rumah, mengatakan, "Masalah ini akan dibahas setelah keluar keputusan pengadilan, karena militer tidak melontarkan dakwaan kuat terhadap Suu Kyii, dan bahkan kami telah memaafkannya, meski kami dapat berperilaku lebih serius dan lebih keras."

Aung San Suu Kyi untuk pertama kalinya di tahun 1989 dan setelah aksi protes luas terhadap beberapa dekade kekuasan junta militer di Myanmar mengalami penahanan rumah dan dibebaskan tahun 2010.