Pars Today

Kabinet rezim Zionis Israel menyetujui pembangunan permukiman di wilayah Tepi Barat. Ini merupakan kelanjutan dari kolonialisme rezim pendudukan.

Kabinet keamanan rezim pendudukan Israel menyetujui rencana Menteri Keuangan rezim Zionis Bezalel Smotrich untuk memperluas pemukiman di wilayah yang berada di bawah kendali Otoritas Ramallah.

Menurut Parstoday, berdasarkan keputusan tersebut, lima permukiman dan distrik Zionis yang sebelumnya dibangun tanpa izin akan dinyatakan sah.

Pada saat yang sama, kabinet keamanan rezim penjajah memberlakukan pembatasan serius terhadap pergerakan pejabat-pejabat Otoritas Ramallah di wilayah pendudukan dan membatalkan beberapa hak istimewa dan kewenangan mereka. Dalam hal ini, Otoritas Ramallah tidak akan memiliki kewengan eksekutif di Betlehem Timur dan Tenggara al-Quds (Yerusalem) yang diduduki.

Smotrich mengatakan, sanksi terhadap Otoritas Ramallah dan penguatan permukiman adalah pesan yang jelas bagi negara mana pun yang mengakui Palestina. Dia menegaskan, pembentukan negara Palestina di jantung Israel merupakan ancaman yang nyata, dan saya tidak akan membiarkan bencana seperti itu terjadi.

Pada bulan Mei 2024, Spanyol, Irlandia dan Norwegia secara resmi mengakui negara Palestina. Setelah itu, Slovenia, Armenia dan Jamaika bergabung dengan negara-negara tersebut.

Mengakui secara resmi negara Palestina merupakan keputusan untuk menekan rezim Zionis agar mengakhiri agresi militernya di Jalur Gaza.

Sejak dimulainya operasi Badai al-Aqsa di Gaza pada tanggal 7 Oktober 2023, pembangunan pemukiman Zionis di Tepi Barat semakin pesat.

Di sisi lain, militer Israel dan pemukim Zionis bersenjata terus menerus menyerang warga Palestina dan properti mereka di kota-kota dan desa-desa di wilayah Palestina yang diduduki.

Akibat serangan dan kekerasan tersebut, sejumlah besar warga Palestina telah gugur syahid, terluka dan ditangkap. (RA)