Pars Today

Dinamika di negara-negara Asia Tenggara pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting seperti rencana Indonesia untuk memproduksi mobil listrik.

Presiden Indonesia, Joko Widodo meminta Tesla, produsen mobil listrik untuk memproduksi mobil listrik di negara ini.

Presiden dan pejabat senior pemerintah Indonesia mengadakan pertemuan dengan pendiri Tesla awal tahun ini, dan mereka memintanya untuk mempertimbangkan negara Asia Tenggara itu sebagai hub untuk produksi kendaraan listrik dan manufaktur baterai.

Presiden Indonesia Joko Widodo baru-baru ini mengatakan, "Daripada hanya menjual bahan mentah, sumber daya alam lebih baik digunakan untuk membuat baterai, dan negara ini bisa menciptakan ekosistem besar mobil listrik".

Tesla telah menandatangani kontrak senilai sekitar $5 miliar untuk membeli produk nikel dari perusahaan pengolahan nikel yang beroperasi di pulau Sulawesi, Indonesia. Nikel akan digunakan untuk memproduksi baterai lithium Tesla.

Perusahaan lain yang berinvestasi di bidang ini di Indonesia juga telah mengumumkan rencana investasi mereka untuk memproduksi mobil listrik di negara ini, termasuk perusahaan Toyota dan Mitsubishi dari Jepang, serta Hyundai dari Korea Selatan.

TNI RI: Indonesia Harus Perkuat Kerja Sama Keamanan dengan Malaysia

Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan bahwa cara terbaik untuk menghadapi dan menangani tantangan keamanan di kawasan adalah melalui kerja sama, salah satunya adalah kerja sama dengan Malaysia.

Andika Perkasa yang dikutip dari kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa hari Minggu mengatakan, “Saya pikir, cara terbaik menangani tantangan keamanan yang dinamis di wilayah kita (Indonesia dan Malaysia) adalah dengan bekerja sama,”.

Andika menjelaskan, apabila melihat keadaan militer dari sudut pandang idealis, maka terdapat banyak hal yang diinginkan untuk menjaga keamanan.

Adapun hal-hal yang diinginkan untuk menjaga keamanan dapat terdiri atas jumlah pasukan, persenjataan, serta perangkat pendukung pertahanan lainnya.

“Itu sangat idealis, tetapi pada saat yang sama, kenyataannya berbeda,” ucap Andika.

Secara realistis, tutur Andika, Indonesia tidak dapat memiliki semua hal yang diinginkan, dalam hal ini persenjataan dan perangkat pendukung lainnya. Oleh karena itu, Andika berpandangan bahwa cara terbaik dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah adalah melalui kerja sama.

“Saya percaya dengan kemitraan. Saya percaya dengan persahabatan. Itu pendekatan saya. Saya pikir, kita harus realistis,” kata Andika.

Oleh karena itu, ketika bertemu dengan Panglima Angkatan Tentera Malaysia (ATM) General Tan Sri Dato’ Sri Haji Affendi Bin Buang, Andika mengungkapkan keinginannya untuk menjalin kerja sama dengan Malaysia.

“Ini adalah salah satu kesempatan terbaik bagi Indonesia untuk benar-benar mulai lebih dekat dengan Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia. Itulah yang saya yakini,” kata Andika.

Ia berharap agar Indonesia dengan Malaysia dapat merencanakan kerja sama yang akan berlangsung hingga tahun-tahun mendatang guna menjaga stabilitas keamanan di wilayah Indonesia, khususnya yang berbatasan dengan Malaysia.

Dalam kesempatan tersebut, Panglima Angkatan Tentera Malaysia (ATM) General Tan Sri Dato’ Sri Haji Affendi Bin Buang menyambut baik semangat kerja sama dari Panglima TNI.

“Saya rasa kita (TNI dan ATM) telah memperlihatkan betapa pentingnya (kerja sama) ini,” kata General Tan Sri Dato’ Sri Haji Affendi Bin Buang.

Gempa Berkekuatan M 5,8 Guncang Bali

Gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 5,8 mengguncang Bali, Indonesia dan beberapa daerah lain, pada hari Senin, 22 Agustus 2022 pukul 15.36.

Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa di Pulau Dewata tersebut tidak berpotensi tsunami.

Titik gempa dilaporkan berada di 9,36 derajat Lintang Selatan dan 115,59 derajat Bujur Timur. Sementara pusat gempa berada di 74 km arah tenggara Kuta Selatan, Bali.

Menurut keterangan warga, getaran gempa di Bali juga dirasakan hingga wilayah Banyuwangi, Jawa Timur , dan juga beberapa daerah lain dalam skala IV MMI.

Antisipasi Monkeypox, Jokowi Perintah Menkes Cek Ketat Gerbang Masuk

Penyakit cacar monyet atau Monkeypox telah menyebar di 75 negara dan kini menjangkiti sekitar 16.000 pasien di dunia.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin usai peluncuran Platform SatuSehat di Hotel Raffles Jakarta mengatakan, "Cacar monyet sebenarnya kategorinya masih di bawah pandemi. Jadi belum masuk pandemi. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyarankan protokol kesehatannya perlu dijaga, surveilans-nya masih dijaga, kalau bisa vaksinasi dan pengobatan-nya disiapkan.”

Menurut Budi, upaya pelacakan kasus Monkeypox di dalam negeri relatif lebih mudah jika dibandingkan mendeteksi pasien COVID-19.

Sekalipun demikian, pada 20 Agustus 2022 lalu Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengumumkan temuan kasus pertama terkonfirmasi cacar monyet di Indonesia pada seorang pasien laki-laki berusia 27 tahun yang berdomisili di DKI Jakarta.

Oleh karenanya, hari ini (Selasa, 23/08/2022), Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin beserta jajarannya untuk melakukan pengecekan ketat di gerbang masuk negara untuk mencegah penyebaran cacar monyet.

"Untuk tempat-tempat yang interaksinya tinggi kemudian gerbang-gerbang masuk ke negara kita betul-betul dicek secara ketat," kata Presiden Jokowi di Jakarta, Selasa.

Namun meski sudah ada kasus positif ditemukan di Indonesia, Presiden Jokowi meminta agar masyarakat tidak langsung panik.

"Tapi ini juga kita tidak perlu terlalu panik karena penularannya lewat kontak langsung, bukan lewat 'droplet'. Saya rasa yang paling penting adalah kesiapan kita untuk mengatasi itu," ungkap Presiden.

Adapun gejala cacar monyet umumnya diawali dengan demam, sakit kepala dan pembengkakan kelenjar getah bening yang ditemukan di leher, ketiak atau lipat paha (selangkangan).

Selain itu, gejala umum ini dapat disertai keluhan nyeri otot, sakit punggung, dan rasa lelah yang berkepanjangan.

Setelah satu sampai tiga hari sejak demam, gejala akan disusul dengan munculnya ruam pada kulit di beberapa bagian tubuh, berbentuk bintik merah seperti cacar, melepuh kecil berisi cairan bening atau berisi nanah yang kemudian menjadi keropeng dan rontok.

Cacar monyet selain dapat menular melalui kontak langsung dari hewan yang sakit ke manusia, juga dapat ditularkan antarmanusia maupun melalui benda yang terkontaminasi oleh virus.

Namun penularan cacar monyet antarmanusia tidaklah mudah. Untuk penularan dari manusia ke manusia, dapat melalui kontak erat dengan "droplet", cairan tubuh atau kontak langsung kulit ke kulit yang terdapat ruam, termasuk melalui kontak seksual.

Penularan juga dapat terjadi melalui kontak tidak langsung pada benda yang terkontaminasi, seperti pakaian, tempat tidur, handuk atau peralatan makan/piring yang belum dicuci.

Indonesia Resmi Luncurkan Dua Vaksin COVID-19 Lokal

Presiden RI Joko Widodo telah memberikan nama pada dua produk vaksin COVID-19 buatan dalam negeri yang saat ini telah memasuki fase uji klinis tahap akhir.

Situs Antara melaporkan, Kepala BPOM RI Penny K Lukito dalam agenda Lokakarya Pengembangan Obat Dalam Negeri di Hotel Ayana MidPlaza Jakarta, Jumat (26/8/2022) mengatakan, "Saya ikut bangga untuk Indonesia. Vaksin pertama Indovac untuk vaksin BUMN, dan kedua adalah Vaksin Merah Putih dengan platform inactivated virus, namanya Inavac dan sudah disetujui Presiden juga,".

Penny mengatakan Vaksin Indovac berplatform protein rekombinan sub-unit dikembangkan oleh Lembaga Biologi Molekuler Eijkman bersama PT Bio Farma dan Baylor College of Medicine.

Sedangkan Vaksin Inavac berplatform inactivated virus dikembangkan oleh Tim Peneliti dari Universitas Airlangga (Unair) bekerja sama dengan penyedia fasilitas produksi PT Biotis Pharmaceutical Indonesia.

Penny menargetkan Vaksin Indovac dan Inavac mendapatkan izin penggunaan darurat (EUA) dari BPOM RI pada September 2022.

"Fase dua sudah dilewati, dan hasilnya bagus bisa meningkatkan sistem imunitas dan hasilnya tidak kalah dengan vaksin yang sudah dapat EUA dengan teknologi yang sama," katanya.

Saat ini BPOM masih melakukan kajian terhadap laporan penelitian pada ribuan subjek yang menjalani injeksi kedua di masing-masing laboratorium uji coba.

"Harapannya September 2022 selesai dan keluar EUA sesuai standar internasional," katanya.

Fase ketiga uji klinik dua vaksin dalam negeri itu juga diiringi dengan pemberian izin kegiatan uji klinik untuk vaksin booster atau dosis penguat.

"Uji klinik booster sudah disetujui untuk dilakukan akhir tahun ini. Sehingga program vaksinasi booster dengan vaksin dalam negeri bisa selesai sebelum akhir tahun," katanya.

Pada agenda yang sama, Direktur Utama PT Biotis Pharmaceutical Indonesia FX Sudirman merasa bangga vaksin dengan pengembangan vaksin dalam negeri yang telah sampai pada fase akhir uji klinik.

"Ini adalah 100 persen karya anak bangsa, virus dari isolasi anak bangsa dikembangkan oleh tim peneliti Unair dan kami siap komersialisasi untuk itu," katanya.

Kapasitas produksi downstream PT Biotis sanggup memproduksi hingga 20 juta dosis per bulan. Khusus pada tahap awal, akan ditingkatkan hingga 5 juta dosis per bulan mirip dengan Indovac," katanya.

Hingga saat ini PT Biotis masih menunggu hasil uji klinik fase tiga dan uji klinik booster. "Kami berharap pemanfaatan Inavac bisa memberikan manfaat booster bagi masyarakat Indonesia di tahun ini," katanya.

FX Sudirman telah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin agar pelaksanaan vaksin booster Inavac bisa bergulir pada Oktober, November dan Desember 2022.

Bukti Dakwaan Kuat, Banding Mantan PM Malaysia Ditolak!

Pengadilan tertinggi Federal Malaysia menolak banding terakhir yang diajukan mantan Perdana Menteri Najib Razak dan menguatkan vonis yang dijatuhkan terhadapnya terkait skandal korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Najib dibawa ke penjara tak lama setelah pengadilan tertinggi negara itu menguatkan hukuman penjara 12 tahun untuk kasus korupsi dalam skandal keuangan 1MDB.

Ini berarti Najib tetap dihukum 12 tahun penjara sesuai yang dijatuhkan sebelumnya oleh pengadilan yang lebih rendah.

Hakim Ketua Maimun Tuan Mat membacakan putusan mewakili panel lima hakim pada Pengadilan Federal Malaysia pada hari Selasa (23/8/2022).

Dia mengatakan, kami mendapati banding itu tanpa manfaat apapun, dan kami menyatakan vonis dan hukuman yang dijatuhkan sudah tepat.

Menurutnya, bukti yang dibawa selama persidangan telah sangat menunjukkan terdakwa bersalah untuk semua tujuh dakwaan.

PM Malaysia: Cina Harus Patuhi UNCLOS

Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob mengatakan banyak masalah dapat diselesaikan untuk Laut Cina Selatan jika Cina dapat mematuhi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) dan kode tata perilaku (Code of Conduct/DoC).

Ismail Sabri menyampaikan pandangan itu saat sesi wawancara dengan media internasional dalam rangka Inspirasi Setahun Keluarga Malaysia di Kantor Perdana Menteri di Putrajaya, Senin.

"Jika Cina dapat mematuhi undang-undang dan Code of Conduct dan sebagainya, banyak masalah dapat diselesaikan. Malaysia, Vietnam, Filipina terdampak, banyak negara terdampak karena kebijakan Cina tentang Laut Cina Selatan," ujar dia.

Ia mengatakan hampir semua negari di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) juga mengangkat isu Laut Cina Selatan dan menegaskan perlunya Cina mematuhi UNCLOS.

"Kita juga sedang meminta Code of Conduct ini dipercepat supaya tidak timbul isu terkait," ujar dia.

Masalah terkait Laut Cina Selatan, menurut dia, bisa dikurangi. Malaysia dan negara-negara lainnya terdampak langsung dengan kebijakan Cina, terutama dengan sembilan garis putus-putus (nine dash lines).

Ia menekankan bahwa Laut Cina Selatan harus tetap menjadi daerah bebas untuk perdagangan. Kebebasan navigasi perlu dihormati oleh semua pihak di sana.

Negara-negara ASEAN dan Cina telah menandatangani Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak (Declaration of Conduct of Parties/DOC) di Laut Cina Selatan, yang di dalamnya disepakati CoC pada 4 November 2022, sebagai langkah untuk menjamin perdamaian, stabilitas, serta menghindari ketegangan di kawasan perairan tersebut.

Proses perundingan pembentukan CoC yang lebih konkret dan terperinci untuk mengatur perilaku negara terkait di Laut Cina Selatan juga masih dilakukan antara negara ASEAN dan Cina.

Pendukung Najib Minta Raja Malaysia Beri Amnesti kepada Mantan PM

Sedikitnya 300 pendukung Najib berkumpul di istana kerajaan dan meminta Sultan Abdullah memberikan pengampunan kepada Najib. Pendukung Najib mengklaim pengadilan memiliki konflik kepentingan dan memproses peradilan secara tidak adil.

Banyak petinggi di partai berkuasa Malaysia, UMNO, juga ingin Raja mengampuni Najib.

Sementara itu, pengkritik Najib tak tinggal diam dengan membuat petisi online mendesak Raja agar tak memberikan pengampunan kepada sang eks PM tersebut. Para pengkritik menilai hukuman itu dapat memberi celah bagi koruptor menjadi pemimpin Malaysia masa depan.

Hanya dalam waktu dua hari, hampir 100 ribu orang telah menandatangani petisi tersebut.

Sebagaimana diberitakan The Straits Times, Najib hingga kini masih belum meminta pengampunan. Namun, jika pengampunan Raja diberikan, Najib otomatis terbebas dari vonis penjara 12 tahun.

Menurut sejumlah ahli, pemberian pengampunan seperti itu dapat menjadi 'bumerang' bagi Raja Malaysia dan menjadi sasaran amarah publik.

"Dia [Raja] perlu menilai situasi saat ini [dengan baik] agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan warga Malaysia, mengingat Najib baru saja dipenjara," kata profesor studi Malaysia di Universitas Malaya Awang Azman Awang Pawi.

Selain itu, Awang Pawi menilai pemberian pengampunan bakal lebih sulit dilakukan, mengingat Najib kini berhadapan dengan empat persidangan terkait skandal korupsi lainnya yang masih menyangkut skandal 1MDB.

Bagi penduduk Malaysia, Raja dianggap sebagai pembela kepercayaan Muslim dan mewakili suara penduduk keturunan Melayu.

Sementara itu, Najib tetap harus menjalani hukuman penjara selama beberapa waktu sebelum mengajukan pengampunan kepada Raja.

Di sisi lain, Najib terdesak harus mengajukan pengampunan dalam 14 hari setelah putusan banding dibuat. Bila tidak, ia bakal kehilangan kursinya di parlemen.

Jika Najib gagal mendapatkan pengampunan, ia juga bakal didiskualifikasi dari pemilihan umum selama lima tahun setelah ia bebas dari penjara.

Melihat situasi ini, pengamat lain menilai Najib mungkin bakal mengajukan pengampunan penuh untuk menghapus 'bayang-bayang' diskualifikasi dari panggung politik dan menghindari ancaman hukuman lain.

"Itu merupakan keputusan eksekutif dan secara penuh berada di tangan monarki," kata seorang pengacara kasus kriminal Salim Bashir Bhaskaran.

"Dia [Raja] memiliki hak prerogatif penuh untuk menimbang seluruh keadaan, pembawaan kasus, dan karakter hukum sebelum memutuskan memberikan pengampunan atau penangguhan hukuman," lanjutnya.

Mahkamah Konstitusi Thailand Vonis Penangguhan Perdana Menteri

Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan untuk menangguhkan perdana menteri negara ini.

Mahkamah Konstitusi Thailand baru-baru ini menerima surat dari anggota parlemen yang meminta mahkamah ini memutuskan apakah Prayut Chan-o-cha tetap dapat menempati posisi perdana menteri atau tidak.

Permintaan ini diajukan oleh partai oposisi utama pemerintah Thailand. Partai tersebut berargumen bahwa waktu yang dihabiskan oleh Prayuth Chan-o-cha sebagai kepala junta militer negara itu setelah kudeta tahun 2014, ketika ia memimpin militer Thailand, harus dihitung sebagai bagian dari masa jabatan delapan tahun menurut undang-undang.

Seperti dilaporkan Reuters, Mahkamah Konstitusi Thailand di statemennya menyatakan bahwa mahkamah tersebut Rabu (24/8/2022) menyetujui penangguhan Prayuth Chan-o-cha dengan lima suara setuju dan empat menentang.

Meski Prayuth Chan-o-cha dapat kembali menjabat perdana menteri dengan suara mendukung Mahkamah Konstitusi, tapi perilisan keputusan penangguhan dirinya sebuah peristiwa mengejutkan bagi kancah politik Thailand.

MK Thailand Berhentikan Chan-o-cha dari PM

Mahkamah Konstitusi Thailand memberhentikan Prayuth Chan-o-cha dari jabatan perdana menteri, guna mendengarkan petisi yang meminta peninjauan batas masa jabatan delapan tahun yang diamanatkan secara hukum.

Menyusul ditangguhkannya Prayuth dari tugas-tugas resmi kenegaraan, Wakil Perdana Menteri Thailand Prawit Wongsuwon menggantikan posisinya.

Menurut Wakil Perdana Menteri  kedua Thailand Wissanu Krea-ngam, Prawit secara otomatis menjadi penjabat perdana menteri dan menteri kabinet lainnya akan bekerja seperti biasa termasuk Prayuth yang juga menjabat sebagai menteri pertahanan.

Jika enam wakil perdana menteri belum siap menjadi perdana menteri, maka menteri lain dapat mengambil alih peran tersebut termasuk Prayuth yang merangkap jabatan di kementerian pertahanan, kata Wissanu.

Wissanu juga mengatakan bahwa tim hukum Prayuth menyiapkan pernyataan untuk Mahkamah Konstitusi, setelah pengadilan memerintahkan Prayuth untuk mengajukan pernyataannya tentang masalah masa jabatannya dalam waktu 15 hari.

Prayuth memerintah sebagai kepala dewan militer setelah ia menggulingkan pemerintah terpilih Thailand pada 2014.

Dia menjadi perdana menteri sipil pada 2019 setelah pemilihan yang diadakan di bawah konstitusi rancangan militer 2017, ketika batas masa jabatan delapan tahun untuk seorang perdana menteri ditetapkan.

Pemilu Thailand berikutnya dijadwalkan pada Mei tahun depan.

Sementara itu, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Don Pramudwinai mengatakan perintah penangguhan dari Mahkamah Konstitusi tidak berdampak pada rencana negara itu menjadi tuan rumah KTT kepemimpinan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) pada November mendatang.

Lepas Jabatan PM, Prayuth Tempati Posisi Menhan Thailand

Prayuth Chan-ocha yang ditangguhkan jabatannya sebagai Perdana Menteri Thailand, akan melanjutkan perannya sebagai pejabat dengan menempati posisi menteri pertahanan negara ini.

Reuters hari Jumat (26/8/2022) melaporkan, Prayuth Chan-o-cha dalam pidato langsung pertamanya kepada publik sejak pengadilan memerintahkan dia untuk meninggalkan tugasnya sebagai perdana menteri menegaskan akan tetap menjabat dengan mengisi posisi sebagai menteri pertahanan.

Wakil Perdana Menteri Thailand Prawit Wongsuwan, menggantikan posisi Prayuth sebagai penjabat perdana menteri.

"Saya akan terus melakukan tugas dan tanggung jawab saya sebagai menteri pertahanan untuk rakyat dan Thailand setiap hari," kata Prayuth di akun Twitter resminya, Kamis malam.

Mahkamah Konstitusi pada Rabu memutuskan untuk mendengarkan petisi yang diajukan oleh partai oposisi utama bahwa waktu bertahun-tahun yang dihabiskan Prayuth sebagai kepala junta militer setelah ia mengambil alih kekuasaan dalam kudeta 2014, harus diperhitungkan dalam keseluruhan masa jabatannya.

Konstitusi menetapkan batas masa jabatan delapan tahun untuk perdana menteri.

Juru bicara pemerintah Thailand, Anucha Burapachaisr  hari Jumat menyatakan bahwa kabinet tetap berjalan seperti biasa.

Myanmar Tangkap Mantan Dubes Inggris

Pejabat pemerintah junta militer Myanmar dilaporkan menangkap mantan duta besar Inggris di negara ini karena melanggar undang-undang keimigrasian.

Vicky Bowman menjabat duta besar Inggris untuk Myanmar antara tahun 2002 hingga 2006.

Menurut laporan IRNA, pemerintah juta militer Myanmar di statemennya menyatakan, Vicky Bowman dan suaminya Htein Lin diinterogasi sesuai undang-undang keimigrasian dan kemudian ditahan karena tinggal di alamat yang berbeda dari yang didaftarkan dan pindah ke kota lain.

Masih menurut statemen pemerintah junta militer Myanmar, jelas bahwa Vicky Bowman melanggar Undang-Undang Keimigrasian 13/1. Pelanggaran ini dapat dijatuhi hukuman kurungan dari enam bulan hingga lima tahun.

Myanmar sejak kudeta mengalami kekacauan dengan maraknya konflik dan penunpasan protes damai jalanan di berbagai kota negara Asia Tenggara ini.

Militer Myanmar menyebut alasan kudeta karena terjadi kecurangan pemilu di November 2020. Meski demikian berbagai kelompok pengamat menyatakan tidak menemukan bukti yang menunjukkan kecurangan luas di pemilu.

Pengadilan militer Myanmar menjatuhkan vonis penjara 17 tahun kepada Aung San Suu Kyi dengan dakwaan korupsi dan tuduhan lain.