Presiden Indonesi Hadiri KTT ASEAN-Uni Eropa di Belgia

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bersama Ibu Negara Iriana Jokowi dan delegasi terbatas bertolak ke Brussel, Belgia, Selasa, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Uni Eropa dalam rangka peringatan 45 tahun hubungan antara dua kawasan itu. 

“Kita tahu hubungan perdagangan antara ASEAN dan Uni Eropa pada tahun 2021 sebesar 268,9 miliar dolar AS. Ini adalah yang ketiga terbesar setelah RRT dan Amerika Serikat,” kata Presiden Jokowi di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa. 

Presiden mengatakan selain hubungan perdagangan, Uni Eropa juga berperan dalam investasi asing langsung ke ASEAN sebesar 26 miliar dolar AS pada 2021 yang merupakan penanaman modal terbesar kedua setelah Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Hal itulah, kata Presiden, yang mendorong agar hubungan baik antara ASEAN dan Uni Eropa harus terus diperkuat dan ditingkatkan. Selain itu, Indonesia juga ingin meningkatkan nilai perdagangan dengan Uni Eropa, dan investasi langsung ke Tanah Air.

“Tentu saja negara kita Indonesia ingin perdagangan kita meningkat antara Indonesia dan EU (Uni Eropa), dan juga investasi dari Uni Eropa ke Indonesia juga terus meningkat,” kata dia.

Presiden mengatakan bahwa dirinya, Ibu Negara, dan delegasi terbatas hanya kurang dari 24 jam berada di Belgia. Setelah itu, Presiden akan langsung kembali ke Tanah Air.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal adanya ekspor paksa setelah gugatan dari Uni Eropa ke Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait larangan ekspor bijih nikel yang diterapkan pemerintah sejak 2020.

“Dulu jaman VOC, jaman kompeni itu ada yang namanya kerja paksa, ada yang namanya tanam paksa. Jaman modern ini muncul lagi, ekspor paksa,” kata Presiden Jokowi dalam Kompas100 CEO Forum di Istana Negara, Jakarta, Jumat.

Presiden menekankan bijih nikel yang dilarang ekspor itu adalah kekayaan alam Indonesia. Karena itu, dia mempertanyakan mengapa kewenangan pemerintah Indonesia terhadap kekayaan alamnya sendiri digugat.

"Ekspor paksa. Kita dipaksa untuk ekspor. Lho ini barang kita kok," ujar dia.

Indonesia, kata Jokowi, memang sudah diputuskan kalah dalam gugatan tersebut di WTO pada Oktober 2022 lalu. Namun itu baru proses penyelesaian sengketa tahap pertama. Presiden menegaskan akan banding atas putusan itu.

“Karena ini ceritanya belum rampung kalau kita berhenti. Ya ekosistem besar yg kita impikan ini tak akan muncul,” kata Presiden.

Dia menjelaskan larangan ekspor bijih nikel yang diterapkan pemerintah sejak 2020 ditujukan untuk mendorong proses hilirisasi nikel yang dapat menciptakan produk turunan untuk produksi baterai kendaraan listrik.

Pemerintah ingin membentuk ekosistem kendaraan listrik sehingga perlu produk turunan nikel sebagai bahan baku. Selain itu, hilirisasi barang tambang seperti nikel, akan menciptakan banyak lapangan kerja dan, peningkatan nilai ekspor.

“Ekosistem seperti chip, seperti komponen digital tadi. Ekosistem besar, karena sekali lagi nikel itu kita nomor, reserve (cadangan nikel) kita nomor satu. Timah nomor dua, bauksit nomor enam, tembaga nomor tujuh dunia. Punya semuanya. Membangun ekosistem electric vehicle (kendaraan listrik) baterai itu kita hanya kurang litium,” kata Presiden Jokowi.(PH)