Brussel vs Moskwa: Armenia di Persimpangan

Pars Today - Alexander Pankin, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, dalam pernyataannya mengkritik kebijakan Uni Eropa dan menegaskan bahwa Brussel berupaya menciptakan perpecahan di antara negara-negara anggota Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) melalui janji-janji yang tidak realistis.

Melaporkan IRNA dari RIA Novosti, Selasa, 11 Agustus 2026, Pankin dalam konferensi pers mengatakan, "Faktanya adalah bahwa Uni Eropa, di berbagai forum, berupaya memecah belah dan menciptakan jarak di antara kami."

Diplomat Rusia itu menambahkan bahwa perwakilan Uni Eropa secara terpisah mengunjungi negara-negara anggota EAEU dan menghadiri pertemuan-pertemuan kelompok untuk memberikan janji-janji kosong yang kemungkinan besar tidak akan dipenuhi. "Mungkin semua janji ini justru bertujuan untuk melemahkan interaksi kami," ujarnya.

Menurut RIA Novosti, parlemen Armenia (yang merupakan salah satu anggota EAEU) pada Maret tahun lalu (Maret 2025) mengesahkan undang-undang untuk memulai proses aksesi negara tersebut ke Uni Eropa, dan pada April tahun yang sama, Presiden Vahagn Khachaturyan meratifikasinya.

Di sisi lain, Ursula von der Leyen, Presiden Komisi Eropa, dalam kunjungannya ke Yerevan pada awal Juli (Juli 2026), berjanji kepada pejabat Armenia bahwa Uni Eropa akan menghapuskan bea cukai untuk 80 persen ekspor negara tersebut.

Menanggapi hal itu, Nikol Pashinyan, Perdana Menteri Armenia, setelah kunjungan von der Leyen mengakui bahwa implementasi keputusan ini memerlukan waktu.

Ia juga memperingatkan bahwa Uni Eropa tidak akan mengubah prosedur umum yang diperlukan untuk impor secara khusus untuk Armenia.

Sementara itu, Vladimir Putin, Presiden Rusia, sebelumnya dalam pertemuannya dengan Nikol Pashinyan telah menyatakan bahwa keanggotaan simultan di Uni Eropa dan EAEU tidak mungkin dilakukan.

Pertemuan sebelumnya EAEU di tingkat pemimpin negara-negara anggota pada 29 Mei 2025 berlangsung di tengah isu tentang kelanjutan keanggotaan Armenia di serikat tersebut, terutama mengingat keinginan Yerevan untuk bergabung dengan Uni Eropa, yang menjadi salah satu topik hangat di ruang media regional.

Armenia sebelumnya telah menyatakan minat dan komitmennya untuk bergabung dengan Uni Eropa, dan parlemennya telah mengambil langkah praktis untuk memulai proses tersebut. Secara bersamaan, Nikol Pashinyan menyatakan bahwa Yerevan tidak berniat keluar dari EAEU dan akan berusaha menggabungkan keanggotaan di kedua serikat tersebut sebisa mungkin.

Meskipun ada pernyataan tersebut dan juga pernyataan Wakil Perdana Menteri Armenia dalam pertemuan Dewan Tertinggi EAEU tentang kelanjutan kerja sama Yerevan dengan serikat ini, para pemimpin empat negara anggota lainnya, Presiden Rusia, Belarus, Kazakhstan, dan Kirgizstan, mengeluarkan pernyataan tegas mengenai hal ini.

Para presiden Rusia, Belarus, Kazakhstan, dan Kirgizstan, dengan mengacu pada upaya Armenia, anggota lain EAEU, untuk bergabung dengan Uni Eropa, menegaskan dalam pernyataan mereka bahwa dengan mempertimbangkan risiko signifikan terhadap keamanan ekonomi negara-negara anggota EAEU, mereka akan membahas kemungkinan konsekuensi penangguhan perjanjian serikat ini terhadap Republik Armenia dalam pertemuan berikutnya para pemimpin EAEU pada Desember 2026.

Para pemimpin empat negara anggota EAEU juga menekankan perlunya segera mengadakan referendum nasional di Republik Armenia tentang bergabung dengan Uni Eropa atau tetap di EAEU.

"Rusia menuduh Uni Eropa berupaya memecah belah EAEU melalui janji-janji manis kepada Armenia, terutama setelah Brussel menawarkan penghapusan bea cukai untuk 80 persen ekspor Armenia. Namun di sisi lain, Moskwa menegaskan bahwa keanggotaan ganda di UE dan EAEU tidak mungkin. Empat negara anggota EAEU lainnya (Rusia, Belarus, Kazakhstan, Kirgizstan) kini mendesak diadakannya referendum di Armenia untuk memilih antara Brussel atau Moskwa. Persimpangan ini akan menentukan masa depan geopolitik kawasan."(Sail)