Gubernur Lemhanas RI Jelaskan Tantangan Indonesia 2022-2024

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto membeberkan sejumlah tantangan terbesar Indonesia selama kurun waktu 2022 hingga 2024 berdasarkan hasil kajian yang dilakukan lembaga ini terhadap dinamika geopolitik global yang terjadi.

Situs Antara melaporkan, Andi dalam acara Konferensi Pers Pernyataan Akhir Tahun 2022 Gubernur Lemhannas RI di Gedung Lemhannas, Jakarta, Rabu mengatakan, “Tekanan globalnya ada beberapa, ada tentang fiksi hegemoni yang terkait dengan pertarungan antara Amerika Serikat-Cina, Amerika Serikat dan Rusia, lalu kita masih berada dalam residu perang dagang, perang teknologi antara Amerika Serikat dengan Cina,”.

Andi menyebut efek pandemi COVID-19 secara signifikan menghadirkan disrupsi rantai pasok global terutama terkait komoditas energi dan pangan yang diperparah dengan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.

“Sampai hari ini belum selesai. Beberapa estimasi memperlihatkan bahwa normalisasi rantai pasok global mungkin baru akan selesai di 2026 bahkan sampai 2027,” ujarnya.

Ia mengatakan disrupsi rantai pasok global tersebut kian diperparah dengan adanya strategi negara-negara dunia yang menampakkan otonomi strategis dengan berusaha keluar dari saling ketergantungan antarnegara.

“Amerika Serikat tidak lagi mau memiliki saling ketergantungan kepada katakanlah semi conductor yang berasal dari Cina, Eropa tidak lagi mau memiliki ketergantungan kepada pasokan gas dari Rusia karena saling ketergantungan patah diganti otonomi strategis dan ini memperparah,” tuturnya.

Untuk itu, ia menyebut berbagai tekanan global yang signifikan tersebut menjadi tantangan Indonesia dalam upaya pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, transformasi ekonomi biru, ekonomi hijau, dan peningkatan konsolidasi demokrasi.

Secara keseluruhan, Andi menyebut bahwa Lemhannas telah berhasil menghasilkan 42 kajian atau rekomendasi kebijakan pada periode 2022 dari lima topik yang diinstruksikan Presiden, yakni konsolidasi demokrasi, transformasi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Dari bulan Februari 2022 sampai pertengahan Desember ini kami sudah memberikan kajian berupa rekomendasi-rekomendasi kebijakan, kalau tercatat sekarang sebanyak 42 kajian atau rekomendasi kebijakan dari lima topik yang diminta Presiden,” katanya.

Mengenai masalah dalam negeri, Gubernur Lemhannas menyebut ada tiga isu yang menjadi tantangan terbesar konsolidasi demokrasi dalam eskalasi politik Indonesia pada 2023 dan 2024.

Andi menyebut isu pertama terkait politik identitas; kedua, misinformasi terkait berita bohong (hoaks); dan ketiga, ujaran kebencian, terutama terkait politik identitas.

Andi mengatakan solusi untuk mengatasi sejumlah tantangan pada tahun politik 2023 menuju Pemilu 2024 yang paling penting dan mendasar dengan kecakapan literasi digital.

"Literasi digital menjadi kunci bagi kita untuk melakukan mitigasi eskalasi politik," ujarnya.

Ia menyebut solusi selanjutnya adalah ketegasan pemerintah terkait regulasi dalam mengendalikan infrastruktur digital karena tiga tantangan isu konsolidasi demokrasi tersebut kerap kali muncul pada platform-platform digital.

"Regulasi pemerintah yang lebih kuat, peran pemerintah yang lebih kuat, tanpa misalnya menabrak prinsip-prinsip demokrasi tentang kebebasan berpendapat dan seterusnya, serta mencari perimbangan di situ," katanya.

Ia menegaskan bahwa eskalasi suhu politik menuju Pemilu 2024 akan menjadi variabel utama yang diperhatikan Lemhannas RI.(PH)