Wapres RI Minta PM Belanda Ajukan Permintaan Maaf Resmi

Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin meminta Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte mengajukan permintaan maaf secara resmi kepada pemerintah Indonesia soal keterlibatan Belanda dalam perbudakan.

Ma'ruf Amin di sela kunjungan kerjanya di Bali yang disiarkan di kanal YouTube Wakil Presiden RI, Jumat (23/12) mengatakan, "Kalau dia memang itu (minta maaf), ajukan saja resmi ke pemerintah,".

Ma'ruf memastikan pemerintah akan merespons permintaan maaf Belanda jika telah diajukan.

Namun, kata dia, pemerintah tak akan membahasnya selama tak ada permintaan maaf secara resmi.

Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai bentuk respons pemerintah RI bila permintaan maaf itu nanti diterima.

"Jadi kalau tidak jelas, belum resmi, sampaikan saja kepada pemerintah, nanti pemerintah akan merespons seperti apa," kata dia.

Sebelumnya, PM Belanda Mark Rutte meminta maaf atas keterlibatan Belanda selama 250 tahun dalam perbudakan yang disebutnya sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan".

Permintaan maaf ini disampaikan Mark Rutte, dalam rangka peringatan hampir 160 tahun berakhirnya perbudakan di koloni-koloni luar negeri Belanda.

Rutte meminta maaf atas perbudakan yang terjadi di Suriname, pulau-pulau seperti Curacao, Aruba di Karibia, dan Indonesia bagian Timur.

Permintaan maaf itu datang hampir 150 tahun setelah berakhirnya perbudakan di koloni-koloni luar negeri negara Eropa itu, termasuk Suriname dan pulau-pulau seperti Curacao dan Aruba di Karibia, dan Indonesia.

"Hari ini atas nama pemerintah Belanda, saya meminta maaf atas tindakan negara Belanda di masa lalu," kata Rutte dalam pidatonya di Den Haag seperti dikutip AFP.

"Kami, yang hidup di sini dan sekarang, hanya bisa mengakui dan mengutuk perbudakan dalam istilah yang paling jelas sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan," katanya.

Menteri Belanda telah melakukan perjalanan ke tujuh bekas koloni di Amerika Selatan dan Karibia untuk acara tersebut.

Menteri keuangan dan wakil perdana menteri Belanda Sigrid Kaag mengatakan dalam kunjungan resmi ke Suriname pekan lalu, sebuah proses akan dimulai menuju "momen penting lainnya pada 1 Juli tahun depan".

Keturunan perbudakan Belanda kemudian akan merayakan 150 tahun pembebasan dari perbudakan dalam perayaan tahunan yang disebut "Keti Koti" (Memutus Rantai) dalam bahasa Suriname.

Namun rencana tersebut telah menimbulkan kontroversi. Kelompok-kelompok dan beberapa negara yang terkena dampak mengkritik tindakan tersebut sebagai langkah terburu-buru, dan mengatakan kurangnya konsultasi oleh Belanda merupakan sikap kolonial.

Rutte dalam pidatonya pada Senin mengatakan bahwa memilih momen yang tepat adalah "masalah yang rumit".

"Tidak ada satu waktu yang tepat untuk semua orang, tidak satu kata yang tepat untuk semua orang, tidak satu tempat yang tepat untuk semua orang," katanya.(PH)