Dinamika Asia Tenggara, 24 Desember 2022

Dinamika di negara-negara Asia Tenggara pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting, di antaranya; Program Prioritas G20 Indonesia Dilanjutkan India.

Selain itu, masih ada isu lainnya seperti, Hukuman Mati di Malaysia akan Dihapus Februari 2023, DK PBB desak junta Myanmar bebaskan Suu Kyi dan tahanan politik, PM Prayut Umumkan Maju Lagi dalam Pemilu Thailand, China Klaim Pulau-pulau di Laut China Selatan, Filipina Prihatin!,

Program Prioritas G20 Indonesia Dilanjutkan India

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan berbagai program dan isu prioritas dalam Presidensi G20 Indonesia akan dilanjutkan pada Presidensi G20 India, yang sudah dimulai pada Desember 2022 ini.

Sri Mulyani di depan awak media setelah acara Malam Apresiasi Presidensi G20 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (20/12/2022) mengatakan, “Jadi untuk program prioritas isu di Presidensi G20 Indonesia akan terus dilakukan oleh India sebagai the next Presidensi,”.

Adapun, berbagai program prioritas tersebut diantaranya dana pandemi (pandemic fund), khususnya yang berhubungan dengan perubahan iklim (climate change), yang mana dana tersebut digunakan untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons menghadapi pandemi berikutnya.

Selain itu, program prioritas yang akan dilanjutkan pada Presidensi G20 India diantaranya transformasi digital, penanggulangan krisis pangan dan energi, serta program khusus finance track yaitu central bank digital currency (CDBC) dan global taxation.

Adapun, CDBC merupakan uang digital yang diterbitkan dan peredarannya dikontrol oleh bank sentral yang digunakan sebagai alat pembayaran sah untuk menggantikan uang kartal, serta akan bertindak sebagai representasi digital dari mata uang suatu negara.

Sedangkan, global taxation merupakan suatu sistem pengenaan PPh yang mengenakan pajak atas seluruh jenis penghasilan tanpa memperhatikan karakteristik, sumber, dan jenis penghasilan yang diperoleh wajib pajak (WP)

Dalam kesempatan ini, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menyebut pihaknya bersama PLN akan menindaklanjuti dan memonitor berbagai kesepakatan dalam Energy Transition Mechanism (ETM) pada KTT G20 di Bali, seperti skema Just Energy Transition Partnership (JETP) yang senilai 20 miliar dolar AS.

“Berbagai kesepakatan ETM dimana ada JETP 20 miliar (dolar AS) kita monitor dengan PLN. Dan program ETM yang bisa diwujudkan, sehingga dana- dana tersebut benar benar bisa masuk (ke Indonesia),” kata Sri Mulyani.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta untuk segera menindaklanjuti dan memonitoring berbagai komitmen investasi yang didapatkan Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

"Kami berharap kerja sama, dukungan (dari) Kementerian/ Lembaga (K/L) baik di sherpa track maupun finance track untuk menindaklanjuti komitmen (investasi) yang telah disepakati," kata Airlangga dalam Malam Apresiasi Sukses Presidensi G20 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa.

Pada KTT G20 di Bali, ia menyampaikan berbagai komitmen investasi yang didapat Indonesia diantaranya Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) senilai 600 miliar dolar AS selama 5 tahun ke depan dalam bentuk pinjaman dan hibah untuk proyek infrastruktur berkelanjutan bagi negara berkembang.

Selain itu, juga terdapat pendanaan dalam skema Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai 20 miliar dolar AS atau setara Rp311 triliun selama 3- 5 tahun ke depan untuk membiayai proyek energi hijau di Indonesia.

Lebih lanjut, terdapat komitmen Jepang, Inggris dan Korea Selatan untuk pengembangan Mas Rapid Transit (MRT), dan kerja sama dengan Turki untuk pembangunan jalan tol lintas Sumatera.

Dia menyampaikan KTT G20 Indonesia berhasil melakukan kompilasi terhadap 226 proyek atau program yang sifatnya multilateral dan 140 proyek bersifat bilateral yang nilainya mencapai 71,5 miliar dolar AS.

"Prestasi yang dicapai selama G20 diharapkan Indonesia dapat menjalankan berbagai proyek atau inisiatif untuk kepentingan ekonomi Indonesia," kata Menko Airlangga.

Dalam kesempatan ini, dia mengapresiasi atas kerja keras dan kinerja seluruh stakeholder yang terlibat menyukseskan Presidensi G20 Indonesia di tengah ketidakpastian perekonomian global.

Hukuman Mati di Malaysia akan Dihapus Februari 2023

Azalina Othman Said, Menteri Reformasi Hukum dan Kelembagaan Malaysia mengatakan pemerintah persatuan akan menyodorkan amendemen undang-undang vonis mati pada pertemuan parlemen Februari mendatang

.

Malaysia, dengan mempertimbangkan sistem peradilan pidana yang ada, kemungkinan akan menghapus hukuman mati pada Februari tahun depan, kata salah satu menteri pada Rabu (21/12).

Azalina Othman Said, yang baru saja dilantik sebagai menteri reformasi hukum dan kelembagaan, mengatakan pemerintah persatuan akan menyodorkan amendemen undang-undang vonis mati pada pertemuan parlemen Februari mendatang.

Amendemen itu akan mengusulkan hukuman alternatif untuk vonis mati, katanya.

Jika sudah disahkan oleh parlemen, amendemen itu akan berpengaruh pada 1.327 kasus terpidana mati.

"Mereka akan mendapatkan hukuman alternatif," kata Azalina, melalui pernyataan.

"Bagi tahanan lain yang belum dituntut, bisa diterapkan hukuman alternatif selain vonis mati," ujarnya.

"Saya ingin menggarisbawahi bahwa amendemen itu tidak sepenuhnya menghapus vonis mati, namun memberikan keleluasaan kepada pengadilan untuk memutuskan hukuman yang tepat," katanya.

Azalina mengatakan, "Perhatian akan dipusatkan pada hukuman berbasis keadilan rehabilitatif dan restoratif."

Pemerintah persatuan Malaysia dipimpin Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan memiliki posisi yang kuat di parlemen, yang dikenal sebagai Dewan Rakyat.

DK PBB desak junta Myanmar bebaskan Suu Kyi dan tahanan politik

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Rabu (21/12) mengesahkan resolusi yang meminta junta militer Myanmar agar membebaskan pemimpin terguling negara itu, Aung San Suu Kyi, dan semua tahanan lainnya yang ditangkap sewenang-wenang.

Sebanyak 12 anggota Dewan Keamanan PBB mendukung resolusi yang menuntut penghentian kekerasan di Myanmar, sementara China, Rusia, dan India abstain.

Dewan beranggotakan 15 negara itu telah lama terpecah belah terkait krisis Myanmar lantaran sikap China dan Rusia.

Pada 1 Februari 2021, pemerintah Suu Kyi dilengserkan melalui kudeta militer setelah partai Liga Demokrasi nasional yang dipimpinnya unggul dalam pemilu November tahun sebelumnya.

Kudeta Myanmar disusul dengan kerusuhan sipil yang meluas ketika masyarakat mengecam penggulingan Suu Kyi dan penerapan pemerintahan militer.

Junta menahan Suu Kyi dan sejumlah pejabat lainnya serta menindak keras para pengunjuk rasa. PBB memperingatkan bahwa Myanmar telah jatuh ke dalam perang saudara.

Utusan AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan resolusi ini hanya mewakili langkah untuk menyudahi pertumpahan darah. Ia menambahkan bahwa "masih banyak lagi yang harus dilakukan."

Sementara itu, Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun berpendapat bahwa tidak ada solusi cepat untuk menyelesaikan isu tersebut.

PM Prayut Umumkan Maju Lagi dalam Pemilu Thailand

Perdana Menteri (PM) Thailand Prayut Chan-O-Cha mengumumkan dirinya akan kembali mencalonkan sebagai kandidat PM dalam pemilihan umum yang akan diadakan di kerajaan itu sebelum Mei tahun depan.

Prayut berkuasa sebagai panglima militer dalam kudeta tahun 2014 sebelum memperkuat posisinya dalam pemilu 2019 yang kontroversial. Namun, popularitasnya belakangan ini sedang merosot

Dilansir kantor berita AFP, Jumat (23/12/2022), partai yang baru dibentuk, United Thai Nation Party "telah menawarkan untuk mendukung saya menjadi kandidat PM berikutnya dalam pemilihan berikutnya," katanya kepada para wartawan di luar Gedung Pemerintah di Bangkok, ibu kota Thailand.

"Saya akan memperjelas hal tersebut hari ini... bahwa saya telah memutuskan untuk bergabung dengan peran tersebut," ujar Prayut.

Prayut secara luas diperkirakan akan meninggalkan partainya Palang Pracharath Party (PPRP), yang memimpin koalisi yang berkuasa.

PPRP telah mengumumkan pemimpinnya sekaligus Plt Wakil PM Prawit Wongsuwan akan menjadi kandidat partai tersebut dalam pemilihan umum tahun mendatang.

Prayut dan Prawit sama-sama bertugas di militer Thailand dan keberuntungan politik mereka telah terjalin selama beberapa dekade.

Prayut mengatakan bahwa ikatan antara keduanya tetap kuat meskipun jalur politik mereka terpisah.

Sebelumnya pada bulan September lalu, Mahkamah Konstitusi memutuskan batas masa jabatan delapan tahun Prayut sebagai PM akan berakhir pada tahun 2025 mendatang.

Sejauh ini tanggal pemilihan umum belum diputuskan, tetapi jika tidak dibubarkan lebih awal, parlemen akan mengakhiri masa jabatannya pada bulan Maret 2023, sebagai persiapan pemilu pada bulan Mei tahun depan.

China Klaim Pulau-pulau di Laut China Selatan, Filipina Prihatin!

Pemerintah Filipina menyatakan 'sangat prihatin' atas laporan yang menyebut China mulai mengklaim sejumlah pulau tak berpenghuni yang terletak di perairan Laut China Selatan yang menjadi sengketa.

Seperti dilansir AFP, Rabu (21/12/2022), laporan media terkemuka Bloomberg pada Selasa (20/12) waktu setempat menyebut sejumlah citra satelit dari Amerika Serikat (AS) menunjukkan formasi daratan baru muncul di sekitar Kepulauan Spratly yang ada di perairan sengketa itu.

Area yang menjadi kemunculan daratan baru itu sama dengan area di mana sebuah kapal China dengan ekskavator hidrolik terlihat beroperasi selama beberapa tahun terakhir.

"Kami sangat prihatin karena aktivitas semacam itu bertentangan dengan Deklarasi Perilaku di Laut China Selatan yang mengatur sikap menahan diri dan Penghargaan Arbitrase tahun 2016," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Filipina pada Selasa (20/12) tengah malam menanggapi laporan Bloomberg.

Ditambahkan Kementerian Luar Negeri Filipina bahwa badan-badan lainnya telah diminta untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Beijing mengklaim hampir seluruh perairan Laut China Selatan, yang merupakan jalur perairan yang kaya sumber daya alam dan dilalui perdagangan senilai triliunan dolar Amerika setiap tahunnya. Negara-negara lainnya yang juga mengklaim Laut China Selatan antara lain, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei dan Taiwan.

Otoritas China mengabaikan putusan Pengadilan Arbitrase Permanen yang berbasis di Den Haag, yang menyatakan bahwa klaim historis itu tidak berdasar.

Pernyataan Kementerian Luar Negeri Filipina itu dirilis sepekan setelah Manila melayangkan protes diplomatik terhadap Beijing, setelah kapal patroli China menyita 'secara paksa' puing roket yang ditemukan kapal Angkatan Laut Filipina. Kedutaan Besar China di Manila menyangkal telah melakukan penyitaan paksa dan mengklaim puing diserahkan setelah dilakukan 'konsultasi bersahabat'.

Pekan lalu, Kementerian Pertahanan Filipina juga menyampaikan 'keprihatinan besar' atas laporan yang menyebut kapal-kapal China berkumpul di Karang Iroquois dan Beting Sabina yang diklaim Manila sebagai bagian wilayahnya.

"Arahan (Presiden Ferdinand Marcos) untuk Kementerian sudah jelas -- kami tidak akan menyerahkan satu inci pun wilayah Filipina," tegas Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pertahanan Jose Faustino usai insiden tersebut.

Marcos bersikeras bahwa dirinya tidak akan membiarkan China menginjak-injak hak maritim Filipina -- bertentangan dengan sikap pendahulunya, mantan Presiden Rordrigo Duterte, yang enggan mengkritik Beijing.