Upaya Indonesia Mengakhiri Krisis Myanmar Bersama Menlu ASEAN

Indonesia mengawali perannya sebagai ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun ini dengan mendiskusikan krisis Myanmar yang tak kunjung berakhir sejak kudeta militer di negara itu pada Februari 2021.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan bahwa pertemuan dengan menteri-menteri luar negeri ASEAN salah satunya didedikasikan untuk mendiskusikan isu Myanmar secara terbuka, mendalam, dan jujur.

Menurutnya, Konsensus Lima Poin masih menjadi rujukan Indonesia untuk mengatasi krisis politik di Myanmar.

"Indonesia akan mengajukan tiga pendekatan. Pertama, melibatkan semua pemangku kepentingan untuk memfasilitasi berbagai kemungkinan terciptanya dialog nasional inklusif di Myanmar," katanya dalam konferensi pers usai pertemuan ASEAN Coordinating Council (ACC) ke-32 di Jakarta, Jumat. Sebagaimana dikutip Parstodayid dari Antaranews, Jumat (04/02/2023).

Pendekatan kedua, kata Retno, adalah membangun situasi kondusif demi terciptanya dialog inklusif dengan para pemangku kepentingan di Myanmar.

Ada dua faktor penting yang akan didorong oleh Indonesia untuk menciptakan kondisi yang kondusif, yakni mengurangi kekerasan serta melanjutkan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Myanmar, katanya.

Kedua kondisi itu, kata Retno, sangat penting untuk membangun kepercayaan dan keyakinan dari masyarakat maupun junta militer Myanmar.

Indonesia juga akan menyinergikan upaya dari ASEAN, negara-negara tetangga yang peduli, dan para utusan khusus PBB maupun negara-negara lain.

Pada intinya, kata dia, ASEAN sepakat dengan pendekatan yang diusulkan Indonesia dalam menjawab isu terkait Myanmar.

Sementara itu, Indonesia belum memutuskan kunjungan utusan khusus Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) ke Myanmar dalam upaya membantu negara itu keluar dari krisis politik.

Tugas utusan khusus untuk Myanmar tahun ini dipikul oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. Sesuai dengan mekanisme yang telah diberlakukan sebelumnya, menlu dari negara yang menjadi ketua ASEAN sekaligus mendapat tugas menjadi utusan khusus untuk Myanmar.

"Soal utusan khusus, belum ada mekanisme pelaksanaannya, belum ada keputusan untuk mengirim utusan khusus ke Myanmar," ungkap Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Sidharto R Suryodipuro di Jakarta, Jumat.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengutarakan rencananya untuk mengirim seorang jenderal tinggi untuk berbicara dengan para pemimpin junta Myanmar.

Namun Sidharto menegaskan bahwa pertemuan menteri-menteri luar negeri pada ASEAN Coordinating Council (ACC) sama sekali tidak membahas soal kunjungan utusan khusus ke Myanmar.

Pertemuan para menteri luar negeri kali ini lebih banyak membahas langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan Konsensus Lima Poin.(sl)