Radikalisme Agama Ancam Keberagaman Indonesia
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengingatkan kepada masyarakat untuk terus mewaspadai penyebaran paham radikal atas nama agama di lingkungan sekitar.
Menurut Yaqut, penyebaran paham radikal tersebut mengancam keberagaman yang sudah menjadi konsensus para "founding fathers" bangsa Indonesia.
"Bangsa Indonesia itu didirikan oleh seluruh komponen bangsa, berbagai agama, suku, etnis, termasuk para kiai NU. Nah, kelompok radikal itu memaksakan kehendak untuk meyakini agamanya sendiri bahwa agamanya yang benar. Saya muslim, tapi saya tidak akan memaksakan keyakinan saya kepada nonmuslim karena Islam tidak membolehkan memaksakan kehendak," tegas Gus Yaqut dalam rilisnya, Selasa.
Kelompok tersebutlah, lanjut Gus Yaqut memiliki agenda merebut kekuasaan. Ia mengungkapkan, Indonesia masih menghadapi tiga masalah besar.
Pertama, kata Panglima Tertinggi Banser ini, adalah masih ada pihak-pihak yang mempermasalahkan masalah konsensus nasional, yakni ingin mengganti Pancasila dan NKRI dengan bentuk khilafah Islamiyah.
Selanjutnya, ujar dia, masalah klaim keagamaan. Saat ini muncul kelompok mengatasnamakan Islam, memerangi pihak yang tidak sama dengan mereka.
"Seakan-akan yang tidak seperti mereka bukan Islam dan harus diperangi, dan non-muslim dibilang kafir. Apa yang mereka lakukan bukan syiar agama. Klaim keagamaan yang sesat ini bisa menjadi ancaman keberagaman Indonesia," tegas Gus Yaqut saat menjadi pembicara di seminar Radikalisme: Patologi Sosial atau "Politisasi Agama" di Era Global, yang diadakan PW GP Ansor Kep. Bangka Belitung, di Hotel Cordelia, Pangkal Pinang.
Masalah berikutnya, fenomena kelompok mayoritas yang memilih diam atas situasi ini. Takut bersuara.
"Sebenarnya sebagai mayoritas kita memiliki kekuatan lebih untuk menghadapi kelompok kecil mengatasnamakan Islam yang justru merongrong NKRI. Saya berharap masyarakat jangan diam menghadapi kelompok-kelompok radikal dan intoleran. Jumlah kita ini besar dibanding mereka," pungkas Gus Yaqut.
Selain Gus Yaqut, tampil juga sebagai pembicara Guru Besar Teologi UIN Bandung, Prof. Dr. H Afif Muhammad, MA; Ketua MUI Babel, Dr. Zayadi, MA. Acara yang dibuka Wakapolda Babel itu dihadiri Ketua DPRD Babel, Ketua MUI Babel, Kapolresta Pangkal Pinang, NU, Muhammadiyah, OKP, dan mahasiswa se-Babel.
Pancasila telah menjadi dasar filsafat bagi negara kebangsaan Indonesia Raya. Sejarah membuktikan 72 tahun berdirinya negara Indonesia, Pancasila telah menunjukkan kesaktiannya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Rasa cinta dan semangat kebangsaan ini tidak muncul serta merta. Sikap nasionalisme ini lahir melalui pergulatan emosional, intelektual, dan idiologis, yang diwujudkan dalam sidang BPUPKI.
Mereka terdiri dari berbagai suku, ras, golongan, dan agama. Dengan demikian tidak ada tempat lagi bagi pihak-pihak yang berusaha merongrong Pancasila di Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara sudah final dan mengikat bagi seluruh komponen bangsa Indonesia.
Demikian ditegaskan oleh Direktur Eksekutif Respublica Political Institute (RPI) Benny Sabdo selaku host dalam Diskursus Respublica bertajuk “Perppu Ormas: Ancaman Radikalisme vs Kebebasan Berserikat” di Megawati Institute, Jakarta, Selasa (17/10).
Ketua Departemen Hukum RPI Fathuddin Kalimas menegaskan akhir-akhir ancaman radikalisme telah menyeruak ke ruang publik, pemerintahan Presiden Jokowi dinilai sudah tepat mengeluarkan Perppu 2/2017 tentang Pengganti UU 17/2013 tentang Organisasi Masyarakat. Perppu ini sebagai jawaban atas ancaman radikalisme dan kelompok intoleran yang ingin mengganti dasar negara, yaitu Pancasila.
Menurut pengajar hukum tata negara UIN Jakarta ini, Presiden Jokowi sebagai pemimpin eksekutif memiliki otoritas untuk menetapkan Perppu dalam kegentingan yang memaksa (Pasal 22 ayat 1 UUD 1945). Namun DPR selalu pihak legislatif memiliki fungsi pengawasan, di mana dalam hal ini Perppu harus mendapatkan persetujuan DPR. “Jika DPR tidak menyetujui maka akibatnya pemerintah harus mencabut Perppu tersebut. Dan jika Perppu disetujui masyarakat yang dirugikan dapat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi,” tegasnya.
Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo menandaskan jika Perppu Ormas ini gagal disahkan menjadi undang-undang, maka akan banyak yang dipertaruhkan oleh bangsa ini dalam menghadapi penyebaran ajaran radikalisme. Menurutnya, ada kekosongan hukum untuk menindak ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila. “Perppu Ormas ini dinilai sebagai pertaruhan terakhir bagi bangsa ini. Jika kalah, maka akan sulit untuk membendung rongrongan radikalisme,” tegasnya.
Ari menegaskan, pemerintah memiliki alasan yang kuat sebagai dasar penerbitan Perppu Ormas. Menurut dia, situasi di masyarakat saat ini secara gamblang memperlihatkan bagaimana ajaran radikalisme semakin menguat. Radikalisme tersebut terwujud dalaam ujaran kebencian dan sentiment bernada suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). “Negara harus bertindak dengan cepat. Kita lihat bagaimana rasisme muncul belakangan ini. Bagaimana muncul dikotomi antara pribumi dan non pribumi. Sinyalemen awal kelompok ini akan lebih berani,” ungkapnya.
Sementara anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan mengatakan Perppu Ormas ini dibuat dan diberlakukan untuk melindungi semua warga negara Indonesia. selain itu, untuk menjaga ideologi Negara Pancasila tetap kokoh demi tegaknya NKRI. Ia menceritakan, ormas yang terjaring Perppu ini adalah ormas-ormas yang dengan kasat mata ingin mengganti ideologi negara, Pancasila. “Ada ratusan ribu ormas di Indonesia, yang dibubarkan bisa dihitung dengan jari. Karena mereka sungguh keterlaluan,” tegasnya.
Menurut Arteria, gerakan radikalisme sudah masuk lingkungan kampus dan birokrasi. Mereka memiliki agenda untuk mengubah ideologi Pancasila. “Gerakan mereka seperti kanker. Tinggal menunggu momentum yang tepat untuk mengkudeta kekuasaan negara. Karena itu keberadaan Perppu ini sangat penting,” tukasnya.
Sedangkan, Direktur Politik Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Bahtiar menegaskan, pemerintah sebagai pelaksana eksekutif tentu harus cepat dan tegas untuk melindungi seluruh warga negara. “Perppu ini tidak berlebihan, justru menjamin hak asasi semua warga negara Indonesia,” jelasnya.
Diskursus ini diselenggarakan oleh RPI berkerja sama dengan Megawati Institute. Turut hadir sebagai penanggap, yakni peneliti Lapeksdam PBNU Sa’duddin Sabilurrasad dan Kepala Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa Megawati Institute Dida Darul Ulum. Diskursus dihadiri dari berbagai kalangan antara lain aktivis politik, mahasiswa, ormas dan jurnalis dari berbagai media massa cetak dan daring. (Sumber: Antara dan Beritasatu)
