Zakharova: Dunia Unipolar Tidak Berhak untuk Hidup

Pars Today – Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut sistem unipolar (satu kutub) sebagai sistem yang “tidak memiliki hak untuk bertahan hidup” dan menilai bahwa multipolaritas sejati yang didasarkan pada penghormatan terhadap kedaulatan nasional serta pengakhiran praktik-praktik kolonial merupakan fondasi arsitektur keamanan dunia yang baru.

Menurut Pars Today, Maria Zakharova dalam wawancara dengan saluran televisi BRICS, ketika menjawab pertanyaan mengenai karakteristik arsitektur keamanan global yang baru, terlebih dahulu mengkritik pendekatan unipolar. Ia mengatakan bahwa gagasan yang menganggap dunia layak diatur dari satu pusat pengambilan keputusan bukan hanya tidak lengkap dan tidak proporsional, tetapi juga tidak memiliki legitimasi untuk terus dipertahankan. Ia menegaskan bahwa tidak ada negara yang berhak membentuk ulang negara lain atau bahkan seluruh dunia sesuai keinginannya.

Menurut Zakharova, karakteristik utama pertama dari dunia masa depan adalah penolakan terhadap praktik kolonialisme dan apartheid rasial maupun nasional. Karakteristik kedua adalah konsep multipolaritas, yang menurutnya bukan sekadar slogan politik, melainkan realitas yang terus berkembang. Multipolaritas memungkinkan berbagai kawasan, negara, dan aliansi berkembang berdasarkan potensi ekonomi, sumber daya manusia, budaya, dan peradaban mereka sendiri.

Ia menambahkan bahwa organisasi-organisasi seperti BRICS, Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO), dan Uni Ekonomi Eurasi (EAEU) telah beroperasi dengan sukses selama bertahun-tahun dan, meskipun pada awalnya diabaikan oleh negara-negara Barat, justru semakin kuat.

Zakharova menegaskan bahwa karakteristik terpenting dari dunia multipolar tersebut adalah kepatuhan terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang didasarkan pada saling menghormati, perlindungan kedaulatan nasional, dan kemerdekaan negara-negara.

Menjawab pertanyaan lain mengenai pengaruh diplomasi budaya terhadap kerja sama internasional, Zakharova menyatakan bahwa diplomasi resmi, diplomasi publik, dan organisasi masyarakat sipil memiliki potensi besar untuk mempromosikan budaya dan mempererat hubungan antarbangsa.

Terkait pembentukan sistem keuangan baru dalam BRICS, ia mengatakan bahwa masih terlalu dini untuk berbicara mengenai sistem yang sepenuhnya baru. Namun, kekhawatiran terhadap penyalahgunaan dolar Amerika dan lembaga-lembaga keuangan internasional sebagai alat tekanan politik dan ekonomi telah mendorong berbagai negara untuk membangun mekanisme respons yang lebih efektif.

Ia merujuk pada deklarasi KTT BRICS di Kazan tahun 2024 dan di Rio de Janeiro tahun 2025, yang menekankan pembentukan mekanisme pembayaran lintas batas, infrastruktur kliring bersama, dan sistem reasuransi. Menurutnya, New Development Bank (NDB) memiliki peran penting dalam proses tersebut.

Zakharova menjelaskan bahwa tujuan langkah-langkah tersebut bukan untuk melawan lembaga keuangan yang sudah ada, melainkan untuk melindungi ekonomi negara-negara berkembang dari perang dagang dan instrumen ekonomi yang digunakan sebagai alat dominasi.

Menanggapi pertanyaan mengenai perlindungan ruang siber dan penanggulangan teknologi deepfake, Zakharova menyatakan bahwa digitalisasi seluruh aspek kehidupan telah membuat negara-negara berkembang rentan terhadap eksploitasi teknologi. Menurutnya, pemaksaan penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras asing bukanlah bentuk pembangunan, melainkan penciptaan ketergantungan teknologi dan kognitif serta memungkinkan pengawasan langsung terhadap informasi sensitif warga negara.

Ia bahkan menilai bahwa sejumlah negara anggota Uni Eropa kini mulai menyadari bahwa integrasi ke dalam ekosistem digital impor telah membuat mereka lebih rentan dan mudah dikendalikan.

Zakharova menambahkan bahwa negara-negara BRICS sejak tahun 2013 telah membentuk kelompok kerja khusus untuk memperkuat kerja sama di bidang keamanan informasi internasional. Pendekatan bersama mereka didasarkan pada prinsip kesetaraan kedaulatan, nonintervensi, dan peran sentral PBB.

Pada tahun 2024, BRICS juga meluncurkan daftar titik kontak yang memungkinkan tim respons insiden komputer dari negara-negara anggota berkomunikasi secara cepat untuk mengidentifikasi sumber aktivitas siber yang merugikan.

Ia menyatakan bahwa kerja sama dengan komunitas akademik dan para ahli dalam memerangi kejahatan siber terus berlangsung, demikian pula koordinasi negara-negara BRICS dalam forum multilateral yang membahas kecerdasan buatan dan keamanan siber.

Zakharova menambahkan bahwa pada tahun ini mekanisme global PBB untuk keamanan informasi internasional telah dibentuk, dan negara-negara anggota BRICS serta SCO terus mengembangkan pendekatan bersama mereka dalam kerangka dunia multipolar. (MF)