Kran Impor Terbuka Sambut Ramadhan

Menjelang puasa di bulan Ramadhan dan lebaran yang masih beberapa bulan lagi, pemerintah sudah menerbitkan sejumlah kebijakan impor bahan pangan dengan alasan untuk menjaga stabilitas harga.

Dilaporkan, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) melakukan impor beras khusus sebanyak 500 ribu ton. Sampai akhir Februari kemarin beras impor yang mendarat di Bulog baru mencapai 261 ribu ton.

Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Enggartiasto Lukita mengatakan langkah impor ini diambil sebagai solusi yang efektif dalam waktu singkat. Menurutnya, panen memang sudah mulai terjadi pada bulan Januari dan Februari, hanya saja, jumlahnya masih belum bisa ditentukan.

Kementerian Pertanian membuka keran impor hingga bulan Juni mendatang dengan alasan menjaga stok dan harga jelang puasa.

Tidak hanya itu, Kementerian Pertanian juga mengeluarkan rekomendasi impor bawang putih sebanyak 400 ribu ton karena tingginya kebutuhan akan komoditas ini.

Selain itu, dalam waktu dekat pemerintah berencana impor daging kerbau beku dari India sebanyak 100 ribu ton.

Kemudian, pemerintah juga akan mengambil langkah impor daging sapi dari negara langganan Australia dan tengah menjajaki pasar baru di Brazil.  Rencananya, 76 ribu ton dipasok dari dalam negeri dan sisanya didatangkan dari impor.

Sepanjang 2016 dan 2017, impor bahan pangan terus mengalami kenaikan. Terbukti, pada 2017 pemerintah impor daging segar dan beku sebanyak 115,77 ribu ton atau naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 100,46 ribu ton.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan tren kebijakan impor pemerintah menjelang puasa dan lebaran adalah untuk menjaga harga bahan pangan yang biasanya tinggi.

Biasanya, untuk menjinakan harga yang semakin liar di masa puasa dan lebaran kebijakan yang diambil pemerintah adalah impor untuk mengisi stok dan suplai sehingga harga bisa terkendali. Hal itu karena kebijakan tersebut dinilai lebih mudah dan murah ketimbang harus mengawasi rantai pasokan dan distribusi bahan pangan di daerah-daerah.

Faisal menerangkan harga bahan pangan seperti beras, daging, dan cabai yang kian tinggi jelang puasa dan lebaran bukan melulu dari masalah suplai yang kurang, tetapi justru karena bermasalahnya rantai distribusi.

Senada dengan Faisal, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan jalur distribusi bahan pangan yang carut marut menjadi salah satu masalah utama naiknya harga bahan pangan menjelang puasa dan lebaran.

Selain itu, karakteristik pasar yang cenderung di monopoli oleh pedagang besar juga berdampak pada penentuan stok dan harga bahan pangan. Banyaknya spekulan dan pedagang besar yang bermain kerap kali menjadi biang keladi tingginya harga bahan pangan jelang lebaran.

Pemerintah pun sangat memberi ruang bagi para spekulan dan pedagang besar tersebut untuk mengendalikan jumlah stok dan harga bahan pangan di pasaran. Sehingga, pedagang besar yang mempunyai akses modal dan penguasaan pasokan yang cukup besar dapat dengan mudah mengendalikan harga bahan pangan.

Enny menganggap pemerintah abai akan hal itu dan malah melakukan impor untuk menjaga harga. Sehingga dengan demikian impor menjadi kebijakan jangka pendek untuk menekan harga. Pemerintah tidak punya instrumen untuk menstabilisasi harga selain dengan impor.

Menurutnya, menilai masalah dari ketergantungan impor bahan pangan di masa lebaran juga berada di sisi produksi bahan pangan. Program-program swasembada pemerintah yang ada selama ini dinilai juga belum optimal. Kemudian, insentif serta subsidi yang diberikan kepada petani dan peternak juga tidak tepat sasaran.

Untuk produksi pangan dari pertanian misalnya, lahan milik petani juga masih kurang. Ditambah lagi dengan masalah alih fungsi lahan menjadikan lahan untuk pertanian semakin kecil. Sudah kecil, tingkat efektifitas produksi lahan petani di Indonesia juga masih terbilang rendah.

Untuk beras misalnya, dari satu hektar lahan hanya paling tidak bisa memproduksi delapan sampai sembilan ton beras. Sementara Enny mencontohkan di negara lain seperti Thailand, satu hektar lahan dapat memproduksi beras hingga 15 ton.

Enny menjelaskan pekerjaan rumah pemerintah cukup banyak apabila tidak ingin terus bergantung pada impor. Pemerintah harus memperbaiki mulai dari hulu (produksi), tengah (distribusi), hingga hilir (kebutuhan masyarakat).

Dari hulu, pemerintah harus memberikan bantuan subsidi kepada petani secara tepat sasaran. Dengan begitu, petani bisa meningkatkan produktifitasnya dan memenuhi stok dan kebutuhan bahan pangan nasional.

Dari sisi distribusi, pemerintah perlu mengintervensi dan tak memberikan ruang kepada spekulan dan pedagang besar untuk mengendalikan harga dan stok yang ada di pasaran. Pemerintah perlu memberikan pengawasan yang ketat.

Terakhir, dari sisi hilir, pemerintah bisa menjaga konsumsi dengan melakukan diversifikasi kebutuhan. Enny mencontohkan, di Papua dan Maluku, masyarakat tidak 'dipaksa' untuk makan beras.

Dengan menyamakan kebutuhan pangan tersebut, justru akan membuat ketergantungan pada satu bahan pangan akan tinggi dan menyebabkan kekurangan.

Apabila pemerintah tidak segera membenahi hal tersebut, menurut Enny, pemerintah akan terus menerus ketergantungan dengan impor bahan pangan untuk mengendalikan harga dan stok jelang lebaran.(Antara/CNN Indonesia/PH)