Gerakan Demokratik Mesir Tolak Keterlibatan Militer dalam Perang Regional

Pars Today - Gerakan Demokratik Sipil Mesir menegaskan penolakannya secara tegas terhadap keterlibatan militer negara itu dalam perang regional. Gerakan tersebut juga menekankan perlunya persiapan untuk menghadapi pemilihan presiden mendatang.

Menurut laporan IRNA yang mengutip Al Mayadeen, Senin, 19 Oktober 2026, gerakan tersebut menyampaikan sikapnya mengenai perkembangan regional dan pentingnya menjaga independensi pengambilan keputusan Mesir melalui sebuah pernyataan. Mereka menegaskan tidak akan menerima, dalam keadaan apa pun, keterlibatan angkatan bersenjata Mesir dalam perang regional mana pun demi kepentingan pihak tertentu.

Kelompok politik tersebut juga menegaskan bahwa sikap Mesir sama sekali tidak boleh dipengaruhi oleh “instruksi” ataupun arah kebijakan pihak asing mana pun. Mesir harus tetap mempertahankan independensinya.

Dalam bagian lain pernyataannya, Gerakan Demokratik Sipil Mesir menyebut bahwa peran paling mendasar dan penting yang harus dijalankan Mesir adalah menjadi mediator yang bijaksana demi mewujudkan perdamaian.

Di akhir pernyataan, gerakan tersebut menekankan perlunya kekuatan sipil oposisi dan Gerakan Demokratik Sipil Mesir mempersiapkan diri untuk bersaing dalam pemilihan presiden tahun 2030.

Pernyataan Gerakan Demokratik Sipil Mesir itu dirilis beberapa jam setelah parlemen negara tersebut menunda pemungutan suara mengenai dukungan militer untuk Arab Saudi hingga 26 Oktober (4 Aban dalam kalender Iran).

Pada Minggu, parlemen Mesir sempat menggelar pemungutan suara terkait persoalan tersebut, tetapi sidangnya ditunda hingga Senin. Sidang kemudian kembali digelar pada hari ini, tetapi atas alasan yang belum diketahui, pemungutan suara kembali ditunda hingga 26 Oktober (4 Aban).

Parlemen Mesir sebelumnya dijadwalkan menggelar sidang darurat pada hari Minggu untuk membahas keputusan Presiden Abdel Fattah el-Sisi mengirim pasukan militer ke Arab Saudi dalam kerangka “misi pertahanan”.

Sementara itu, Dewan Pertahanan Nasional Mesir pada hari Minggu telah menyetujui pengiriman pasukan militer negara tersebut ke Arab Saudi. Misi pasukan itu ditetapkan untuk mendukung Riyadh dalam perang melawan Yaman.

Berdasarkan Pasal 152 Konstitusi Mesir, pengiriman angkatan bersenjata untuk menjalankan misi tempur di luar wilayah negara harus terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Dewan Pertahanan Nasional dan memperoleh persetujuan dua pertiga anggota parlemen. Peraturan parlemen juga mengatur bahwa pemungutan suara harus dilakukan dalam sidang tertutup dan luar biasa.

Di sisi lain, Yahya Ali al-Ra'i, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Yaman di Sanaa, mengirim surat kepada mitranya di Mesir. Dalam surat tersebut, ia memperingatkan Kairo agar tidak terlibat dalam operasi militer apa pun di Yaman. Ia menyatakan bahwa langkah semacam itu dapat mengancam keamanan nasional dan stabilitas dalam negeri Mesir secara serius.

“Gerakan Demokratik Sipil Mesir menolak keterlibatan angkatan bersenjata Mesir dalam perang regional dan menyerukan agar negara itu mempertahankan independensi kebijakan luar negerinya. Gerakan tersebut menilai Mesir seharusnya berperan sebagai mediator untuk mewujudkan perdamaian serta mempersiapkan diri menghadapi pemilihan presiden 2030.”(Sail)