Kekhawatiran di Beirut atas Tekanan Washington

Pars Today - Anggota Fraksi "Loyalitas kepada Perlawanan" di parlemen Lebanon memperingatkan pemerintah negara itu tentang menyerah pada diktat Amerika Serikat.

Menurut laporan IRNA dari situs berita Al-Ahd, Senin, 19 Oktober 2026, Hussein Al-Hajj Hassan, anggota Fraksi "Loyalitas kepada Perlawanan" di parlemen Lebanon sambil memperingatkan pemerintah negara itu tentang menyerah pada diktat Amerika Serikat, menilainya sebagai bahaya nyata bagi Lebanon khususnya terkait perlawanan, kekuatan Lebanon, dan pertahanannya.

Ia mengatakan, “Jika pemerintah Lebanon menempuh jalan ini, ia akan bertanggung jawab atas segala konsekuensi dan akibatnya. Dengan mengetahui bahwa kebijakan Amerika Serikat adalah kebijakan Israel yang sama, dan ketika orang-orang Amerika berbicara tentang kepentingan Amerika, sesungguhnya kepentingan ini sepenuhnya sejalan dengan kepentingan Israel.”

Anggota parlemen Lebanon ini menegaskan, “Apa manfaat Lebanon dalam berdamai dengan musuh Israel sementara pemerintah pada 2 Maret 2026 mengambil keputusan-keputusan terhadap perlawanan? Apakah sebagian pihak mencari konflik dan permusuhan dengan perlawanan sementara mereka berbicara tentang keinginan mereka untuk mengakhiri konflik dan permusuhan dengan musuh?”

Al-Hajj Hassan dengan menyebut intervensi terang-terangan Amerika Serikat dalam urusan internal Lebanon, menyatakan bahwa Menteri Luar Negeri Amerika Serikat melalui kontak-kontaknya dengan Presiden Lebanon melakukan intervensi dalam urusan yudisial dan selain itu Duta Besar Amerika Serikat juga dalam pertemuan dengan sejumlah anggota parlemen meminta mereka mencabut undang-undang sanksi terhadap Israel.

Ia juga menilai keputusan-keputusan pemerintah Lebanon tentang pelucutan senjata perlawanan sebagai keputusan yang bertentangan dengan konstitusi dan tidak nasional.

Rezim Zionis sejak 2 Maret memulai agresi luas terhadap Lebanon yang selain menyebabkan syahid dan terlukanya sejumlah warga Lebanon, lebih dari satu juta orang juga mengungsi dan sebagian wilayah di selatan negara ini masih diduduki rezim ini.

Sementara itu, Lebanon dan rezim Zionis dengan mediasi Amerika Serikat menandatangani "perjanjian kerangka", perjanjian yang tujuannya disebut untuk mengakhiri perang. Perjanjian ini tercapai setelah beberapa putaran perundingan langsung antara kedua pihak di Washington.

Pada saat yang sama, perjanjian ini juga menghadapi kritik. Para pengkritik menyebutkan ambiguitas status hukum perjanjian dan tidak adanya jadwal waktu yang jelas untuk penarikan pasukan Zionis.

“Hussein Al-Hajj Hassan, anggota Fraksi "Loyalitas kepada Perlawanan" di parlemen Lebanon, memperingatkan pemerintah tentang menyerah pada diktat AS dan menilainya sebagai bahaya nyata bagi Lebanon, khususnya terkait perlawanan, kekuatan, dan pertahanannya. Ia menyatakan jika pemerintah menempuh jalan ini, ia bertanggung jawab atas segala konsekuensinya, dan menegaskan kebijakan AS adalah kebijakan Israel yang sama.”(Sail)