Rencana Pemekaran Papua
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian memastikan pemerintah pusat kemungkinan mengakomodasi hanya penambahan dua provinsi di Papua. Pemekaran tersebut sedang dijajaki pemerintah pusat.
"Namun sepertinya dari pemerintah pusat kemungkinan mengakomodir hanya penambahan 2 provinsi. Ini yang lagi kami jajaki," kata Mendagri di gedung Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2019) seperti dilansir Detikcom.
Mendagri memastikan yang bakal menjadi provinsi baru di Papua karena pemekaran adalah Provinsi Papua Selatan. Papua Selatan meliputi lima daerah.
"Yang jelas Papua Selatan sudah okelah. Tinggal pemekaran Kota Marauke harus karena harus lima, sementara baru empat, Mappi, Beoven Digoel, Asmat, Marauke," ujarnya.
Menurut dia, saat ini hanya menunggu pemekaran Kota Merauke untuk menuju tahap selanjutnya pemekaran Provinsi Papua Selatan. Mendagri mengaku Gubernur Papua Lukas Enembe telah sepakat dengan langkah tersebut.
"Kalau ada Kota Merauke, maka oke. Papua Selatan hampir nggak ada masalah, termasuk gubernurnya, Pak Lukas Enembe, nggak ada masalah," imbuh Tito.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemekaran wilayah di seluruh Indonesia tengah dalam moratorium. Namun khusus untuk di wilayah Pegunungan Tengah, Papua, Jokowi memberikan pengecualian.
Mulanya, wacana soal pemekaran Papua ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi mengatakan pemekaran wilayah di seluruh Indonesia tengah dalam moratorium. Ada 183 wilayah yang ingin memekarkan diri.
"Sebetulnya saya ngomong apa adanya. Sudah saya sampaikan sejak awal kita telah moratorium. Tidak ada pemekaran di seluruh Indonesia," kata Jokowi saat menemui perwakilan tokoh masyarakat Papua di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Senin (28/10/2019).
"Begitu dibuka satu yang lain pasti ngantre di depan kantor setiap hari. Tapi khusus untuk Pegunungan Tengah... jangan tepuk tangan dulu... akan saya tindaklanjuti," lanjut Jokowi.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat menunggu kesepakatan warga Papua di wilayah tengah terkait pemekaran provinsi baru. Nama provinsi baru itu juga belum disepakati.
"Di pegunungan itu ada namanya Mepago, itu di Paniai. Itu sama Lapago di Wamena, Jayawijaya. Dari para pimpinan di Lapago, maunya ada Provinsi Pegunungan Tengah, berpusat di Jayawijaya, Wamena," kata Tito di Kemendagri.
Menurut Tito, warga di wilayah Timika dan Nabire mengusulkan nama provinsi tersebut Papua Tengah. Timika nantinya menjadi pusat provinsi tersebut.
"Sementara ada beberapa bupati lagi menghendaki namanya Provinsi Papua Tengah, bukan Pegunungan Provinsi Papua Tengah, meliputi Timika, daerah Mepago, sama daerah Nabire. Itu pusatnya adanya di Timika," ujarnya.
Selain ada beda pendapat nama provinsi baru, Tito mengatakan tidak tertutup kemungkinan Papua bagian tengah dan atas menjadi dua provinsi berbeda. Tito menjabarkan daerah yang meliputi provinsi baru tersebut nantinya.
"Yang jadi program sekarang adalah ini yang sisanya di atas, tengah dan atas, apakah mungkin ini bisa dibuat dua provinsi, yaitu provinsi namanya wilayah Tabi itu Jayapura, Sarni, Kerom, dan sekitarnya, dengan daerah namanya Sarere," ucap Tito.
"Sarere itu Teluk Cenderawasih itu, Biak, Serui, Waropen, ini bisa nggak menjadi satu. Kemudian untuk pegunungan tengah ini, baik yang Lapago, Jayawijaya, dan sekitarnya dengan Paniai, dan sekitarnya, mereka jadi satu juga, termasuk Timika," tambahnya. (RM)
