Jadi Ketua DK PBB, Indonesia Angkat Isu Palestina

Pemerintah Indonesia berencana mengangkat isu Palestina dalam rapat di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terutama ketika Indonesia duduk sebagai ketua dewan tersebut pada Agustus mendatang.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dalam konferensi pers virtual mengatakan selama satu bulan memimpin DK PBB, Indonesia berencana menggelar 14 pertemuan guna membahas penyelesaian sejumlah isu termasuk konflik Palestina-Israel, Suriah, perang Yaman, situasi di Libanon, Somalia, hingga Korea Utara.

Menurut Retno, Indonesia juga akan secara konsisten menyatakan dukungan dan berupaya terus menyerukan komunitas internasional untuk mengatasi ancaman aneksasi Tepi Barat oleh Israel yang dinilai dapat merusak peluang perdamaian di Timur Tengah.

Selama ini, Indonesia telah menyumbangkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina senilai Rp36,5 miliar. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi menuturkan bantuan itu diberikan RI di tengah memburuknya situasi dan kondisi pengungsi Palestina akibat pandemi virus corona dan rencana aneksasi Tepi Barat oleh Israel.

Retno menuturkan dana miliaran tersebut disalurkan dalam beberapa cara yakni melalui pemerintah Presiden Mahmoud Abbas dan melalui organisasi PBB untuk urusan pengungsi Palestina (UNRWA) masing-masing sebesar US$1 juta (Rp14,6 miliar), serta Palang Merah Internasional (ICRC) senilai US$500 ribu (Rp7,3 miliar).

"Indonesia tidak saja terus memberikan dukungan politik terhadap Palestina, namun juga dukungan keuangan dan dukungan dalam bentuk lain termasuk pemberian pengembangan kapasitas," kata Retno dalam webinar tentang aneksasi Israel terhadap Palestina yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Kamis (16/7).

Retno mengatakan Indonesia telah memberikan lebih dari US$8 juta (Rp117 miliar) bantuan pengembangan kapasitas selama 10 tahun terakhir. Bantuan pengembangan kapasitas itu mencakup 170 jenis pelatihan bagi lebih dari 2.000 warga Palestina.

Selain itu, Indonesia telah mengeluarkan kebijakan bebas pajak 0 persen bagi dua produk unggulan Palestina yaitu kurma dan buah zaitun.

Tak hanya pemerintah Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI juga mengupayakan penggalangan suara parlemen dunia untuk menentang rencana aneksasi Tepi Barat oleh rezim Zionis.(PH)