Sanksi Sepihak AS Halangi Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan
https://parstoday.ir/id/news/iran-i108650-sanksi_sepihak_as_halangi_pencapaian_pembangunan_berkelanjutan
Duta Besar Iran untuk PBB, Majid Takht-Ravanchi mengatakan sanksi sepihak AS telah mencegah negara-negara yang terkena dampak untuk mengakses sumber keuangan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
(last modified 2025-07-30T06:25:16+00:00 )
Nov 10, 2021 11:38 Asia/Jakarta
  • Majid Takht-Ravanchi.
    Majid Takht-Ravanchi.

Duta Besar Iran untuk PBB, Majid Takht-Ravanchi mengatakan sanksi sepihak AS telah mencegah negara-negara yang terkena dampak untuk mengakses sumber keuangan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Takht-Ravanchi dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang "Menjaga Perdamaian dan Keamanan Internasional; Perampasan, Kesenjangan, Konflik" yang dilaksanakan pada hari Selasa (9/11/2021).

Menurut diplomat Iran ini, AS sudah kecanduan sanksi dan tindakan sepihak mereka, seperti pengenaan sanksi sepihak terhadap rakyat Iran, memiliki konsekuensi serius bagi kesejahteraan semua lapisan masyarakat.

"Tindakan ilegal yang sangat membatasi akses kepada kebutuhan dasar masyarakat terutama obat-obatan dan peralatan medis untuk penanganan Covid-19, telah memperburuk masalah ekonomi," tambahnya seperti dilansir IRNA.

Takht-Ravanchi menjelaskan isu-isu seperti, perampasan dan kesenjangan telah menjadi pendorong potensial dan pemicu konflik serta menjadi perusak peluang untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan.

Menurutnya, keterlibatan konstruktif PBB dalam pencegahan konflik memerlukan koherensi, interaksi yang berkelanjutan, dan koordinasi antara Majelis Umum, Dewan Keamanan, dan Dewan Ekonomi dan Sosial, sesuai dengan mandat masing-masing berdasarkan Piagam PBB.

"Dewan Keamanan harus mematuhi tujuan dan prinsip Piagam PBB," imbuhnya.

"Isu-isu seperti perampasan dan kesenjangan, yang memiliki aspek sosial dan ekonomi, harus ditangani oleh badan-badan PBB yang kompeten, yaitu Majelis Umum dan Dewan Ekonomi dan Sosial," tegas Takht-Ravanchi. (RM)