Semua Bertanggung Jawab Menindak Faktor Perusak Perdamaian, Stabilitas dan Keamanan
Dalam sebuah surat kepada Michelle Bachelet, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Kazem Gharibabadi, Wakil Kepala Kehakiman Iran untuk Urusan Internasional dan Sekretaris Staf HAM Mahkamah Agung Iran, menyerukan tanggung jawab negara dan organisasi internasional dalam menghadapi faktor-faktor yang merusak perdamaian, stabilitas dan keamanan rakyat.
Surat Gharibabadi mengkritik pendekatan instrumental dan kebijakan beberapa negara dalam menangani kelompok-kelompok teroris dan para penyelundup internasional, dan menjelaskan, Iran memiliki kebijakan berprinsip dalam memerangi semua bentuk perdagangan narkoba, manusia dan komoditas, dan telah menjadi salah satu negara paling sukses di dunia di bidang ini.
Berbagai laporan dan dokumen akurat yang diterbitkan oleh organisasi-organisasi internasional terkait mengkonfirmasi catatan yang jelas dan berhasil ini. Kesyahidan sekitar 40 anggota kepolisian Iran dari 21 Maret hingga 3 Desember 2021 dalam perang melawan penjahat dan penyelundup yang dipersenjatai dengan semua jenis senjata pintar dan alat berat, adalah konfirmasi dari upaya yang tak henti-hentinya ini.
Tekad Republik Islam Iran untuk melanjutkan kebijakan kemanusiaan ini telah membebani biaya keuangan dan manusia yang besar di Iran, di mana kesyahidan lebih dari 3.800.000 orang dan cederanya lebih dari 12.000 anggota pasukan anti-narkotika hanyalah bagian dari biaya ini.
Kebungkaman dan kelambanan negara-negara yang mengklaim perdamaian dan keamanan dalam mengutuk tindakan teroris dan bersenjata terhadap lembaga penegak hukum suatu negara yang telah memberikan layanan terbesar kepada masyarakat internasional melalui perang melawan perdagangan narkoba, perdagangan manusia dan kejahatan terorganisir adalah suatu hal yang perlu dipertimbangkan.
Fakta menunjukkan bahwa setiap pendekatan selektif dan konfrontasi politik dengan terorisme dan kejahatan terorganisir memiliki konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki, yang merupakan tanggung jawab negara-negara yang berperilaku standar ganda di bidang ini.
Iran menghabiskan lebih dari $300 juta per tahun untuk memerangi narkoba dan telah mengorbankan hampir 4.000 syahid. Sementara manfaat dari perjuangan ini telah bermanfaat bagi banyak negara, terutama di Eropa, negara-negara yang sama ini menolak untuk memberikan bantuan dan teknologi minimum kepada Iran untuk menangani para penjahat ini dengan dalih sanksi.
Dalam sebuah surat kepada Michelle Bachelet, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Kazem Gharibabadi, Wakil Kepala Kehakiman Iran untuk Urusan Internasional dan Sekretaris Staf HAM Mahkamah Agung Iran, menyerukan tanggung jawab negara dan organisasi internasional dalam menghadapi faktor-faktor yang merusak perdamaian, stabilitas dan keamanan rakyat.
Alexander Fedolov, Kepala Kantor PBB untuk Memerangi Narkoba dan Kejahatan menyampaikan apresiasinya kepada Markas Besar dan Polisi Anti-Narkotika Iran dan mengatakan, Tugas utama PBB adalah mendukung Iran dalam memerangi perdagangan narkoba dan menyediakan infrastruktur ilmiah di bidang ini."
Kegiatan teroris, perdagangan narkoba dan perdagangan manusia adalah fenomena yang memiliki dampak penting di perbatasan internasional dalam dua aspek.
Aspek pertama dari proses ini adalah menciptakan masalah keamanan akibat meluasnya krisis dan akibat destruktifnya di negara-negara tetangga, terutama di kawasan perbatasan.
Aspek kedua dari masalah ini adalah melemahnya kerja sama internasional, dipengaruhi oleh berbagai pendekatan terhadap kegiatan teroris dan kejahatan terorganisir, misalnya, gerakan Daesh (ISIS), dan dukungan terbuka dan terselubung terhadap kelompok teroris dengan pendekatan tujuan politik.
- Baca juga: Jawaban Iran atas Klaim HAM Menlu Swedia
Pendekatan politik untuk kerja sama internasional, termasuk perang melawan terorisme dan kejahatan terorganisir, tidak dapat diterima. Keberhasilan program kejahatan terorganisir memerlukan partisipasi masyarakat internasional berdasarkan prinsip tanggung jawab bersama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Oleh karena itu, Republik Islam Iran menyeru masyarakat internasional agar memberikan bantuan teknis yang tepat, dapat diakses dan efektif kepada negara-negara untuk memerangi kejahatan ini.
Menjelaskan pentingnya masalah ini, dalam sepucuk surat Kazem Gharibabadi, Wakil Kepala Kehakiman Iran untuk Urusan Internasional dan Sekretaris Staf HAM Mahkamah Agung Iran, kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, menekankan perlunya menghadapi pendekatan instrumental, politisasi dan pendekatan selektif di bidang hak asasi manusia.
