Pars Today

Iran selama sepekan lalu diwarnai sejumlah isu penting di antaranya; Atlet Iran Dukung Keputusan Pemerintah Indonesia

Masih ada isu lain di Iran selama sepekan lalu, seperti;

• Raisi: 1402 Hs, Tahun Kerja Keras Pemerintah Melayani Rakyat.
• Menlu Iran: Kami Dukung Ide Presiden Cina soal Ukraina
• Mahkamah Internasional Putuskan AS Bersalah, Ini Respon Iran
• Amir-Abdollahian: Politik Luar Negeri Pemerintah Iran Berada di Jalur yang Tepat
• Menlu Iran: Pintu Negosiasi Masalah Nuklir Tidak akan Terbuka Selamanya
• Produksi Baja Iran Meningkat 21 Persen
• Dubes Iran, Arab Saudi dan Suriah di Irak Bertemu
• Kanaani: AS Hanya Jujur Berkomitmen pada Keamanan Israel

Atlet Iran Dukung Keputusan Pemerintah Indonesia

Peraih medali emas Asian Para Games 2018 di Jakarta itu menyerahkan medalinya kepada masyarakat Indonesia untuk mendukung tindakan pemerintah Indonesia yang melarang tim sepak bola Zionis Israel datang ke Jakarta.

Menurut laporan IRNA, Eshrat Kordestani, peraih medali emas Asian Para Games 2018, mengatakan dalam sebuah wawancara televisi, "Masyarakat dunia menjadi lebih sadar akan kebijakan menindas orang-orang arogan dunia, dan lebih banyak protes terjadi."

Setelah menyebut peristiwa baik yang terjadi di Piala Dunia di Qatar dan semua orang dengan tegas mendukung kebijakan Palestina, atlet Iran ini menambahkan, "Tindakan pemerintah Indonesia sangat luar biasa, epik dan berharga."

Kordestani menjelaskan, Tindakan pemerintah dan rakyat Indonesia dalam mencegah masuknya tim sepak bola Zionis Israel ke Jakarta menyebabkan semangat berlipat ganda, harapan dan motivasi ditransfer ke front perlawanan dan terutama kepada orang-orang terkasih Palestina dan Front Hamas.

Para petinggi Indonesia menentang keikutsertaan tim sepak bola rezim Zionis di Piala Dunia U-20 yang seharusnya diselenggarakan di Jakarta.

Rakyat Indonesia juga banyak melakukan aksi unjuk rasa sambil mendukung sikap hukum pemerintah negara ini dan menuntut agar para atlet rezim penjajah Zionis dilarang masuk ke wilayah Indonesia.

Menurut Presiden RI Jokowi Widodo, sikap hukum negara ini terhadap rakyat Palestina yang tak berdaya tetap kuat dan kokoh tanpa ada perubahan.

Raisi: 1402 Hs, Tahun Kerja Keras Pemerintah Melayani Rakyat

Presiden Republik Islam Iran menekankan bahwa tahun 1402 Hs adalah tahun kerja keras terus-menerus dari pemerintah untuk melayani rakyat Iran.

Presiden Iran, Sayid Ebrahim Raisi dalam pertemuan dengan pejabat negara hari Sabtu (25/3/2023) menekankan pengerahan semua kapasitas untuk mewujudkan slogan tahun 1402 Hs, sebagai tahun upaya ekstra dan terus-menerus pemerintah untuk melayani rakyat.

Pemerintah ketiga belas menggunakan seluruh sumber dayanya pada tahun 1401 Hs untuk mewujudkan semboyan “Produksi berbasis pengetahuan dan penciptaan lapangan kerja”,

Raisi menekankan pada pengerahan seluruh kemampuan dan perencanaan yang koheren untuk mewujudkan semboyan 1402, yaitu “pengendalian inflasi dan pertumbuhan produksi” yang dicanangkan Rahbar di awal tahun.

Ratusan pejabat tinggi Iran bertemu dengan presiden Raisi kemarin dalam acara awal taun baru Persia Nowruz 1402 Hs, dan awal bulan suci Ramadhan.

Menlu Iran: Kami Dukung Ide Presiden Cina soal Ukraina

Menteri Luar Negeri Iran dalam jumpa pers bersama dengan sejawatnya dari Rusia, mengaku menyambut baik ide Presiden Cina terkait Ukraina. Menurutnya, Iran tidak menginginkan konflik dan ketegangan.

Hossein Amir Abdollahian, Rabu (29/3/2023) dalam jumpa pers bersama dengan Menlu Rusia Sergei Lavrov menjelaskan kemajuan yang baik dalam kerja sama ekonomi dan perdagangan dua negara terutama dalam 1,5 tahun terakhir.

Ia menuturkan, "Neraca perdagangan Iran dan Rusia, mengalami peningkatan lebih dari 3,5 kali lipat, meskipun peningkatan ini masih belum setara dengan kemampuan kedua negara."

Menurut Menlu Iran, transportasi, transit, dan konsentrasi pada upaya mengaktifkan transportasi mudah bagi para pengemudi transit, termasuk masalah yang menjadi perhatian Iran dan Rusia, dan kedua negara sepakat untuk mengatasi hambatan yang ada.

 "Dalam pembicaraan hari ini kami membahas kondisi terbaru kesepakatan penandatanganan kerja sama-kerja sama strategis, dan jangka panjang dua negara, dan kami sudah mencapai tahap akhir. Kami berharap dalam waktu dekat Menlu Rusia bisa datang ke Tehran untuk menandatangani kesepakatan-kesepakatan ini," ujarnya.

 Pada saat yang sama, Hossein Amir Abdollahian menilai pengiriman senjata yang dilakukan negara-negara Barat, ke Ukraina, menyebabkan situasi semakin rumit.

"Iran mendukung ide Presiden Cina terkait perdamaian dan keamanan global. Kami menyambut setiap prakarsa yang dapat menciptakan perdamaian dan keamanan permanen di kawasan dan dunia. Hal yang terpenting adalah langkah yang harus dilakukan dalam kerangka masalah ini. Kami menyambut ide Presiden Cina terkait Ukraina," pungkasnya.

Mahkamah Internasional Putuskan AS Bersalah, Ini Respon Iran

Kementerian Luar Negeri Iran menyebut keputusan Mahkamah Internasional yang menyatakan Amerika Serikat telah membekukan secara ilegal aset Iran, sebagai bukti lain dari kebenaran sikap Republik Islam, dan pelanggaran hukum pemerintah AS.

Kemlu Iran, Kamis (30/3/2023) mengumumkan, "Kami menganggap upaya menuntut hak-hak rakyat Iran, sebagai bagian, dan kewajiban substansial kami."

Dalam putusan yang dikeluarkan pada hari Kamis, Mahkamah Internasional, ICJ tidak menerima seluruh argumen pembelaan dan tuduhan pemerintah AS, terhadap Iran.

"Mahkamah Internasional dalam putusannya menyatakan bahwa AS telah melanggar perjanjian internasional, dan menjelaskan bahwa pemerintah Gedung Putih telah melanggar isi Pasal 3 Ayat 1, Pasal 4 Ayat 1 dan 2, serta Pasal 10, Traktat Persahabatan, Hubungan Ekonomi, dan Hak Konsuler yang ditandatangani Iran dan AS di Tehran, 15 Agustus 1955, dan menegaskan tanggung jawab internasional pemerintah AS," kata Kemlu Iran.

 Ditambahkannya, "Mahkamah Internasional setelah menekankan tanggung jawab internasional pemerintah AS, kemudian mewajibkan Washington untuk mengompensasi kerugian terhadap Iran. Republik Islam pecaya putusan Mahkamah Internasional membuktikan kokohnya argumen, dan bisa dipercayanya tuntutan Iran."

 Menurut Kemlu Iran, dalam putusan ini, Mahkamah Internasional dengan benar telah menolak seluruh pembelaan tak berdasar AS, dan menegaskan bahwa AS telah melanggar perjanjian, di sisi lain menganggap Iran sebagai pihak yang benar, sehingga mewajibkan AS mengompensasi kerugian, dan itu adalah argumen terkuat bahwa Republik Islam benar.

Amir-Abdollahian: Politik Luar Negeri Pemerintah Iran Berada di Jalur yang Tepat

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran menegaskan, Realisasi politik luar negeri yang berimbang dan diplomasi dinamis pemerintah berada pada jalur yang benar.

Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian hari ini (Senin, 27/03/2023) menyinggung percakapan teleponnya dengan rekan-rekannya dari berbagai negara dalam beberapa hari terakhir di di Tahun Baru Nowruz mentweet, Dalam beberapa hari terakhir saya melakukan konsultasi dan bertukar pendapat dengan menteri luar negeri Austria, Australia, Oman, Qatar, Kuwait, Turki, UEA, Swiss, Pakistan, Malaysia, Arab Saudi, Libya dan Suriah.

Menurut laporan FNA, Amir-Abdollahian juga menyebutkan perjalanannya yang akan datang ke Moskow untuk bertemu dan berbicara dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.

Sejak hari pertama Tahun Baru Nowruz, Menteri Luar Negeri Iran melakukan percakapan telepon dengan beberapa rekannya tentang hubungan bilateral serta perkembangan regional dan internasional.

Amir-Abdollahin" melakukan dua percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan.

Menteri Luar Negeri Iran dan Arab Saudi bertukar pandangan tentang pertemuan bersama di bulan Ramadhan dalam percakapan telepon kedua.

Amir-Abdollahian juga melakukan konsultasi telepon dengan Menteri Luar Negeri Libya, sambil mengundangnya untuk mengunjungi Tehran, dan membahas pembukaan kembali kedutaan Iran di Tripoli dan pengiriman duta besar Iran ke negara ini.

Amir-Abdollahian dijadwalkan bertemu dan berbicara dengan mitranya dari Rusia Sergei Lavrov pada Rabu, 29 Maret 2023 di Moskow.

Menlu Iran: Pintu Negosiasi Masalah Nuklir Tidak akan Terbuka Selamanya

Menteri Luar Negeri Iran menyatakan bahwa parlemen Iran sedang membahas rancangan undang-undang untuk menentukan batas waktu negosiasi nuklir dan pintu negosiasi dalam kasus ini tidak akan terbuka selamanya.

Setelah berbulan-bulan pembicaraan intensif di Wina, negosiasi pencabutan sanksi telah mencapai tahap ketika Amerika Serikat sebagai pihak yang melanggar JCPOA, menerima tuntutan wajar Iran dan persyaratan untuk pembentukan perjanjian yang stabil dan andal.

Pengalaman negosiasi berbulan-bulan di Wina membuktikan bahwa Gedung Putih tidak memiliki kekuatan untuk memutuskan kembali ke perjanjian nuklir karena masalah internal dan tekanan dari rezim Zionis, dan terus menggunakan taktik menyalahkan, serta menetapkan tenggat waktu palsu terhadap Iran.

Republik Islam Iran telah menjadikan verifikasi pencabutan sanksi, jaminan keberlanjutan JCPOA, dan pencabutan klaim perlindungan dari IAEA sebagai tuntutan utamanya dalam negosiasi pencabutan sanksi.

Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian dalam sebuah wawancara dengan saluran TV Al Jazeera hari Senin (27/3/2023) mengatakan bahwa rancangan undang-undang penentukan batas waktu dalam negosiasi nuklir sedang ditinjau di parlemen Iran.

"Pintu negosiasi dalam kasus ini tidak akan terbuka selamanya," ujar Amirabdollahian.

"Iran berkomitmen untuk bekerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional," tegasnya.

Menlu Iran menekankan bahwa kereta selalu bergerak ke arah yang benar dan telah memainkan peran positif dalam negosiasi pertukaran tahanan (antara Iran dan Amerika Serikat) dan kesepakatan nuklir

Produksi Baja Iran Meningkat 21 Persen

Asosiasi Besi dan Baja Dunia (Worldsteel) mengumumkan peningkatan 21% dalam produksi baja Iran.

Asosiasi Besi dan Baja Dunia dalam laporan terbarunya, mengumumkan peningkatan produksi baja Iran sebesar 21% dalam 2 bulan pertama tahun 2023.

Cina, India, Jepang, Amerika, Rusia, Korea Selatan, Jerman, Brasil, Iran, dan Turki masing-masing adalah 10 produsen baja terbesar di dunia dalam dua bulan tahun 2023.

Menurut pengumuman Asosiasi Besi dan Baja Dunia, Produksi baja Iran dalam 2 bulan pertama tahun ini mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 21,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Produksi baja Iran meningkat menjadi 1,5 juta ton dalam 2 bulan pertama tahun 2023.

Menurut laporan ini, dengan pertumbuhan produksi baja lebih dari 21% dalam dua bulan pertama tahun ini, Iran telah diakui sebagai produsen baja terbesar kesembilan di dunia pada periode ini.

Iran juga berada di antara 10 produsen baja terbesar dunia yang memiliki pertumbuhan produksi tertinggi dalam dua bulan di tahun 2023.

Dari 10 negara tersebut, tujuh negara mengalami penurunan produksi, dan tiga negara, Iran, Cina dan India, mengalami peningkatan produksi pada periode ini.

Dubes Iran, Arab Saudi dan Suriah di Irak Bertemu

Duta besar Iran, Arab Saudi dan Suriah di Irak bertemu dan berdialog di sela-sela acara buka bersama yang digelar kedutaan besar Iran di Baghdad.

Menurut laporan ISNA, jamuan buka bersama kedutaan besar negara-negara Islam di Irak digelar Rabu (29/3/2023) di Kedubes Iran di Baghdad dan dengan tuan rumah Dubes Iran, Mohammad Kazem Al-e Sadeq.

Di jamuan ini, dubes negara-negara Islam yang berada di Irak termasuk dubes Yordania, Kuwait, Lebanon, Afghanistan, Mauritania dan juga dubes negara lain seperti Rusia hadir.

Di sela-sela jamuan, dan untuk pertama kalinya, Dubes Iran Mohammad Kazem Al-e Sadeq, Dubes Suriah Sattam Jadaan Al-Dandah, Dubes Arab Saudi AbdelAziz al-Shammari bertemu dalam suasana yang hangat.

Kanaani: AS Hanya Jujur Berkomitmen pada Keamanan Israel

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran menganggap Zionis Israel sebagai satu-satunya tempat di mana Amerika Serikat secara jujur ​​berkomitmen terhadap keamanannya.

Adrienne Watson, Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika baru-baru ini menulis dalam sebuah pernyataan setelah aksi protes luas di Wilayah Pendudukan, Kami sangat prihatin dengan perkembangan hari ini di Israel.[Perkembangan] yang menekankan perlunya mencapai kompromi.

Presiden AS Joe Biden juga berbicara dengan Netanyahu di telepon seminggu yang lalu tentang rencana reformasi peradilan, dan menekankan pentingnya "melestarikan demokrasi Zionis Israel".

Sekaitan dengan hal ini, menurut laporan FNA, Nasser Kanani Chafi, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran, menulis dalam tweet dalam bahasa Inggris hari Selasa (28/03/2023) tentang situasi saat ini di Wilayah Pendudukan dan kekhawatiran pejabat Amerika tentang situasi ini, Ayah angkat dari rezim Zionis, yang khawatir tentang krisis yang berkembang, mengatakan, Amerika sangat menginginkan dari para pemimpin Israel untuk berkompromi secepat mungkin. Karena ini adalah cara terbaik untuk melewati tahap ini bagi Israel dan warganya.

Jubir Kemenlu Iran menjelaskan, Zionis Israel adalah satu-satunya tempat di mana Amerika secara jujur ​​berkomitmen terhadap keamanannya.

Para pengunjuk rasa menentang rencana reformasi sistem peradilan telah banyak hadir di jalan-jalan sejak tiga bulan lalu, dan pemogokan nasional telah melumpuhkan rezim Zionis sejak Senin (27/3) pagi.

Pada Senin malam, Perdana Menteri Rezim Zionis mengumumkan penangguhan rencananya yang kontroversial mengenai sistem peradilan rezim ini.