Bagaimana Peran Aktif Menlu Iran Hadapi Plot Kolonial Amerika terhadap Palestina?

Menteri Luar Negeri Iran membahas perkembangan regional, terutama perkembangan terkini di Palestina, melalui panggilan telepon dengan pejabat dari negara-negara Muslim dan mitranya di negara lain.

Menteri Luar Negeri Iran, Sayid Abbas Araghchi mengadakan pembicaraan dan bertukar pandangan dengan Hissein Brahim Taha, Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada Sabtu malam, melanjutkan konsultasi telepon intensif mengenai perkembangan Palestina yang diduduki dan rencana bersama antara rezim Zionis dan Amerika Serikat untuk merelokasi paksa rakyat Palestina.

Menurut Parstoday, Menlu Iran menjelaskan,"Rencana untuk mengusir paksa warga Palestina dari Gaza bukan hanya kejahatan besar yang identik dengan genosida, tetapi juga memiliki konsekuensi berbahaya bagi stabilitas dan keamanan kawasan dan dunia."

Araghchi menekankan bahwa Organisasi Kerja Sama Islam harus mengambil keputusan yang tegas dan efektif untuk membela hak-hak sah rakyat Palestina sesegera mungkin dengan mengadakan pertemuan luar biasa yang dihadiri para menteri luar negeri negara-negara anggota.

Hissein Brahim Taha, Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam, juga menganggap rencana pemindahan paksa rakyat Gaza sama sekali tidak dapat diterima dan menyambut baik usulan Republik Islam Iran untuk mengadakan pertemuan konsultasi luar biasa para menteri luar negeri negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam.

Dalam pembicaraan via telepon dengan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, Araghchi juga menyinggung tentangan tegas negaranya terhadap pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza, dan menggambarkan konspirasi ini sebagai kelanjutan dari rencana genosida di Palestina, serta menekankan perlunya negara-negara Islam mengambil sikap tegas dan koheren untuk menghadapi konspirasi ini.

Menteri Luar Negeri Turki juga menekankan perlunya semua negara Islam untuk terus mendukung hak-hak rakyat Palestina dan menyambut baik usulan Menteri Luar Negeri Iran untuk mengadakan pertemuan darurat Organisasi Kerja Sama Islam.

Dalam percakapan via telepon dengan Menteri Luar Negeri Pakistan, Mohammad Ishaq Dar, Araghchi memuji dukungan pemerintah dan rakyat Pakistan atas perlawanan sah rakyat Palestina terhadap pendudukan dan genosida. Ia menggambarkan rencana pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza sebagai bagian dari rencana kolonial untuk menyapu bersih Palestina. 

Araghchi mengutuk konspirasi ini, dan menyerukan sikap yang koheren dari negara-negara Islam dalam melawan rencana jahat tersebut.

Menteri Luar Negeri Pakistan juga mengutuk dan menolak segala rencana atau rancangan perampasan tanah Palestina, seraya menegaskan tanggung jawab masyarakat internasional dan negara-negara Islam untuk membantu mewujudkan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mengakhiri pendudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran dan Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdel Aaty membahas perkembangan regional, khususnya situasi di Palestina dan Gaza, serta hubungan bilateral, melalui panggilan telepon.

Mengacu pada posisi Mesir dalam mendukung hak-hak sah rakyat Palestina yang tertindas, Menteri Luar Negeri Iran menggambarkan rencana pemindahan paksa rakyat Palestina dari Gaza sebagai bagian dari konspirasi untuk menghancurkan Palestina secara kolonial dan sebagai ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan kawasan.

Menteri Luar Negeri Mesir menjelaskan posisi negaranya dan upaya diplomatik dalam mendukung hak-hak sah Palestina, serta memastikan pelaksanaan perjanjian gencatan senjata untuk meringankan penderitaan rakyat Palestina dan membangun kembali Gaza. Ia menganggap upaya untuk memaksa rakyat Gaza meninggalkan tanah mereka tidak dapat diterima.

Di sisi lain, Abbas Araghchi dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Tunisia, Mohamed Ali Al-Nafti memuji dukungan dan solidaritas berkelanjutan dari pemerintah dan rakyat Tunisia terhadap rakyat Palestina, khususnya selama 16 bulan genosida rezim pendudukan Zionis, dan menggambarkan rencana untuk memindahkan secara paksa warga Palestina dari Gaza sebagai bagian dari rencana kolonial untuk memusnahkan Palestina.

Menteri Luar Negeri Tunisia juga menekankan perlunya masyarakat internasional memikul tanggung jawab untuk memastikan penerapan perjanjian gencatan senjata dan menghentikan pembunuhan terhadap rakyat Palestina, dengan menekankan, "Gaza dan Tepi Barat merupakan bagian integral dari Palestina, dan setiap upaya untuk mengusir rakyat Gaza dari tanah mereka tidak dapat diterima dengan cara apa pun".

Pada tanggal 4 Februari, Presiden AS Donald Trump menyerukan evakuasi lengkap Jalur Gaza, relokasi penduduknya ke negara-negara Arab tetangga dan wilayah lain, dan kontrol AS atas Gaza. Trump sebelumnya memerintahkan para pemimpin negara-negara Arab yang bertetangga dengan wilayah yang diduduki Israel, termasuk Mesir dan Yordania, untuk memukimkan kembali penduduk Gaza.(PH)